Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi XII menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terkait izin tambang yang ada di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Langkah ini menjadi respons atas berbagai keluhan dari masyarakat, aktivis lingkungan, dan tokoh adat yang mengkhawatirkan dampak aktivitas tambang terhadap ekosistem yang sangat penting dan unik di wilayah tersebut. Evaluasi ini tidak hanya sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga untuk memastikan kelestarian lingkungan demi keberlangsungan generasi mendatang.
Di bawah ini Politik Ciki akan membahas langkah DPR RI dalam mendorong evaluasi izin tambang di Raja Ampat demi menjaga kelestarian lingkungan Papua Barat Daya.
Langkah Penting DPR RI Untuk Kelestarian Raja Ampat
Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui, menegaskan pentingnya memberi ruang bagi Kementerian ESDM dan KLH untuk mengevaluasi izin tambang di Raja Ampat. Evaluasi tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dan objektif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menanggulangi potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan.
“Perlu diberikan ruang bagi Kementerian ESDM dan KLH untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan objektif” tegas Alfons saat memberikan keterangan pers pada Sabtu, 7 Juni 2025. Pernyataan ini menunjukkan sikap tegas DPR dalam menyikapi isu tambang. DPR tidak hanya fokus pada aspek administratif, tetapi juga pada dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan.
Peran DPR RI Dalam Mengawal Kelestarian Lingkungan
Alfons Manibui menjelaskan bahwa Komisi XII DPR RI secara aktif mencermati berbagai aspirasi dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, termasuk aktivis lingkungan, tokoh adat, dan komunitas Papua secara umum. Suara-suara tersebut merefleksikan kekhawatiran mendalam atas potensi kerusakan lingkungan yang dapat membahayakan ekosistem unik di Raja Ampat.
“Semua laporan terkait dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang, dipastikan akan menjadi perhatian khusus Komisi XII DPR RI dan akan didalami lebih lanjut dalam masa sidang setelah reses” jelas Alfons. Komitmen ini menunjukkan bahwa DPR tidak akan tinggal diam dalam menghadapi isu yang krusial bagi masa depan wilayah tersebut.
Pengawasan yang ketat dari DPR diharapkan menjadi pengawal sekaligus penyeimbang agar pertambangan yang berjalan tetap berlandaskan pada prinsip keberlanjutan. Hal ini penting mengingat Raja Ampat bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai konservasi dan kearifan lokal yang harus dilindungi.
Baca Juga:
Respons Cepat Kementerian ESDM
Salah satu langkah konkrit yang diapresiasi DPR adalah keputusan Kementerian ESDM untuk menghentikan sementara aktivitas tambang di Raja Ampat. Langkah ini dinilai sebagai respons cepat yang sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah.
“Kami mendukung penuh langkah Kementerian ESDM yang telah melakukan penghentian sementara aktivitas tambang” ungkap Alfons. Menurutnya, tindakan itu menunjukkan pemerintah mendengar suara masyarakat. Ini juga bukti keseriusan menjaga lingkungan dan kehidupan lokal.
Penghentian ini tidak berarti menutup peluang investasi atau pembangunan. Langkah ini justru memberikan ruang untuk evaluasi menyeluruh agar pertambangan berlangsung secara bertanggung jawab dan sesuai regulasi.
Rencana Evaluasi Berdasarkan AMDAL
Selain menghentikan sementara aktivitas tambang, DPR juga menyambut baik rencana kunjungan Menteri ESDM bersama jajarannya ke lapangan. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang kondisi di lokasi tambang dan memastikan bahwa semua aktivitas telah mengikuti kaidah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
“Kami mendukung rencana kunjungan Pak Menteri dan jajaran ESDM ke lapangan, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas tambang benar-benar sesuai dengan kaidah amdal yang disyaratkan” tambah Alfons.
Penilaian berbasis AMDAL sangat krusial karena dokumen ini menjadi acuan utama untuk menilai kelayakan lingkungan dari proyek tambang, termasuk mitigasi dampak negatif yang mungkin terjadi. Dengan pemantauan langsung, diharapkan pemerintah dapat mengidentifikasi dan menindaklanjuti permasalahan yang muncul secara cepat dan tepat.
Kesimpulan
Kasus perizinan tambang di Raja Ampat menjadi cerminan penting bagi arah pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. DPR RI melalui Komisi XII menegaskan sikap kritis dan konstruktifnya. Mereka meminta evaluasi menyeluruh atas seluruh izin tambang yang ada.
DPR juga mendukung langkah Kementerian ESDM yang menghentikan sementara aktivitas tambang. Langkah ini penting untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci keberhasilan menjaga Raja Ampat. DPR, Kementerian ESDM, KLH, serta masyarakat dan tokoh adat harus bergerak bersama. Evaluasi harus dilakukan secara objektif dan transparan.
Harapannya, Raja Ampat tetap menjadi destinasi wisata kelas dunia. Lebih dari itu, Raja Ampat bisa menjadi contoh pengelolaan alam yang lestari dan bertanggung jawab. Simak dan ikuti terus Politik Ciki agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya yang terupdate setiap hari.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari www.viva.co.id
- Gambar Kedua dari www.antaranews.com
2 thoughts on “DPR RI Mendesak Evaluasi Menyeluruh Perizinan Tambang di Raja Ampat”