Wakil Ketua DPRD Surabaya menyambut positif surat edaran Pemerintah Kota yang mewajibkan tempat usaha menyediakan juru parkir resmi.
Kebijakan ini bertujuan menertibkan praktik parkir liar yang selama ini meresahkan warga dan memperbaiki transparansi pendapatan asli daerah dari retribusi parkir. Selain meningkatkan ketertiban, kebijakan ini juga membuka peluang lapangan kerja baru dan mendorong pengelolaan parkir yang lebih profesional dan aman di Surabaya. Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran Politik Ciki.
Penataan Parkir Langkah Inovatif Pemerintah Kota Surabaya
Pemerintah Kota Surabaya mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE). Terkait penataan parkir yang mewajibkan tempat usaha menyediakan juru parkir resmi serta menyediakan parkir gratis bagi pengunjung. Kebijakan ini bertujuan untuk menertibkan praktik parkir liar yang selama ini meresahkan warga dan merugikan pendapatan asli daerah (PAD).
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, menyambut baik inisiatif ini sebagai upaya konkret untuk memperbaiki sistem pengelolaan parkir di kota Pahlawan. Menurut Bahtiyar, penerbitan SE ini diharapkan mampu mengatur secara tegas penyediaan juru parkir. Menghilangkan pungutan liar parkir yang tidak masuk ke kas daerah.
Hal ini penting karena selama ini, meskipun beberapa pelaku usaha membayar pajak parkir ke Pemkot, masih ditemukan oknum yang menarik pungutan di luar aturan. Dengan penertiban ini, pendapatan dari retribusi parkir dapat lebih optimal dan transparan, serta mendukung pembangunan kota secara berkelanjutan.
Sosialisasi dan Kewajiban Pengusaha
Bahtiyar menekankan pentingnya sosialisasi yang masif kepada para pengusaha dan pelaku usaha di Surabaya agar mereka memahami kewajiban baru ini dengan baik sebelum SE diberlakukan. Ia berharap agar tidak hanya minimarket saja yang menaati kebijakan ini. Tetapi semua pelaku usaha yang membayar pajak parkir di Surabaya juga menyediakan juru parkir resmi dan membebaskan biaya parkir bagi pengunjung.
Keberadaan juru parkir resmi yang dipekerjakan oleh pelaku usaha akan menjadi bagian dari layanan konsumen. Sekaligus memperkuat pengawasan terhadap keamanan kendaraan di area parkir. Bahtiyar memberikan contoh agar juru parkir memakai rompi dengan tulisan Parkir Gratis supaya masyarakat mudah mengenali dan kebijakan ini dapat tersosialisasi dengan baik.
Baca Juga: Viral, Gibran Unggah Momen Bersama Megawati dan Try Sutrisno
Manfaat Sosial dan Ekonomi dari Penataan Parkir
Selain aspek penertiban, kebijakan penyediaan juru parkir resmi juga membuka peluang baru dalam menciptakan lapangan kerja bagi warga Surabaya. Bahtiyar menjelaskan bahwa dengan adanya tenaga parkir resmi di tempat usaha. Akan ada kesempatan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat berkontribusi mengurangi angka pengangguran di kota tersebut.
Di sisi ekonomi, penataan parkir yang tertib dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi. Yang selama ini belum maksimal karena adanya pungutan liar. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan sistem parkir yang terintegrasi, efisien. Dan transparan sehingga mampu memberikan manfaat langsung baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.
Evaluasi dan Tantangan dalam Pelaksanaan
Meski mendukung kebijakan tersebut, DPRD Surabaya juga mengingatkan pentingnya evaluasi berkelanjutan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Anggota Komisi C DPRD, Achmad Nurdjayanto, menyoroti perlunya kajian mendalam agar kebijakan penerapan jukir resmi. Parkir gratis tidak menimbulkan masalah baru seperti kebingungan pelaku usaha atau berkurangnya pendapatan PAD akibat pelaksanaan yang belum optimal.
DPRD juga mengingatkan agar sosialisasi dilakukan dengan jelas terkait cakupan tempat usaha yang wajib menyediakan juru parkir dan mekanisme gaji jukir. Selain itu, jukir eksisting yang sudah bekerja di lapangan, khususnya warga Surabaya, wajib dilibatkan agar tidak kehilangan mata pencaharian. Pengawasan ketat dan pelibatan masyarakat dalam melaporkan praktik parkir liar sangat penting guna memastikan keberhasilan kebijakan ini.
Ancaman Tegas Pemerintah Kota Surabaya
Pemerintah Kota Surabaya memberikan pesan tegas bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan aturan penyediaan juru parkir resmi dan parkir gratis. Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan pihaknya tidak segan-segan mencabut izin usaha bagi pengelola minimarket, pertokoan. Atau rumah makan yang tidak menyediakan juru parkir resmi walaupun telah membayar pajak parkir.
Ketegasan ini menunjukkan komitmen Pemkot untuk mewujudkan kebijakan yang efektif dan tidak sekadar formalitas. Pengelola usaha didorong untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan parkir sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat dan dukungan pendapatan daerah.
Kesimpulan
Respons positif Wakil Ketua DPRD Surabaya terhadap surat edaran penataan parkir menunjukkan dukungan legislatif terhadap upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam memperbaiki tata kelola parkir yang selama ini bermasalah. Kebijakan penyediaan juru parkir resmi dan parkir gratis bagi pengunjung tidak hanya menertibkan pungutan liar.
Dan meningkatkan transparansi pendapatan daerah, tetapi juga membuka peluang lapangan kerja baru yang bermanfaat bagi warga Surabaya. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada sosialisasi yang intensif, evaluasi berkelanjutan, serta keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat dan pelaku usaha.
Langkah tegas Pemkot dalam menegakkan aturan dengan ancaman pencabutan izin usaha menambah bobot pentingnya komitmen bersama untuk menciptakan sistem parkir yang efisien dan adil bagi semua pihak di Kota Surabaya. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam menata parkir dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Surabaya.
Simak dan ikuti terus jangan sampai ketinggalan informasi terlengkap hanya di Politik Ciki.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari www.antaranews.com
- Gambar Kedua dari surya.pers.co.id
2 thoughts on “Respons Wakil Ketua DPRD Surabaya: Penataan Parkir Kota Kini Lebih Tertib!”