Partai Golkar meminta pemerintah segera menuntaskan persoalan guru honorer dan dosen yang masih menjadi perhatian di sektor pendidikan nasional.
Diskusi pada 25 Mei 2026 menyoroti lemahnya kesejahteraan guru honorer dan dosen di Indonesia. Melchias Markus Mekeng dari Fraksi Golkar MPR RI menegaskan bahwa terjadi ketimpangan antara beban kerja dan penghargaan bagi para pendidik yang menjadi tulang punggung pendidikan daerah tersebut.
Simak beragam informasi menarik lainnya tentang politik di Indonesia yang terbaru dan terviral cuman hanya ada di seputaranĀ Politik Ciki.
Sorotan Kesejahteraan Guru Honorer dan Dosen
Pada kesempatan itu, Mekeng menegaskan bahwa kondisi upah rendah menjadi masalah utama. Ia menyebut masih ada guru honorer yang menerima gaji sangat kecil, bahkan hanya ratusan ribu rupiah per bulan di beberapa daerah. Selain itu, ketidakpastian status hukum juga menjadi persoalan yang belum terselesaikan secara sistemik.
Ia menambahkan bahwa dosen dan tenaga kependidikan juga mengalami hal serupa, yakni ketidakseimbangan antara pengabdian dan penghargaan yang diterima. Kondisi ini dianggap sebagai gambaran buram dunia pendidikan nasional yang perlu segera dibenahi.
Lebih lanjut, ia menyoroti adanya diskriminasi dalam sistem rekrutmen ASN, khususnya pada skema PPPK. Mekeng menilai pengalaman kerja sering kali tidak dihitung secara proporsional dibandingkan hasil tes kognitif semata.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
š„ Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
š² DOWNLOAD SEKARANG
Empat Masalah Utama Pendidikan
Dalam pemaparannya, Mekeng menguraikan empat persoalan utama yang menyebabkan guru honorer belum sejahtera. Pertama adalah paradoks anggaran pendidikan, di mana alokasi 20 persen APBN dinilai belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.
Kedua adalah dualisme status hukum guru honorer yang membuat mereka tidak memiliki perlindungan yang jelas, baik sebagai tenaga kerja maupun tenaga pendidik. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam aspek regulasi dan perlindungan hak.
Ketiga, Mekeng menyoroti hambatan otonomi daerah yang menyebabkan pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan efektif. Keempat adalah ketidakadilan dalam rekrutmen ASN yang dinilai belum mempertimbangkan masa pengabdian secara proporsional.
Baca Juga:Ā Putusan Mengejutkan MK! Parpol Bisa Gugur Jika Tak Penuhi Kuota Perempuan
Usulan Perbaikan Sistem dan Kebijakan
Sebagai solusi, Golkar mendorong pemerintah, khususnya Kemendikdasmen, untuk membangun basis data nasional guru honorer yang akurat. Data ini dinilai penting agar kebijakan distribusi dan pengangkatan tenaga pendidik lebih tepat sasaran.
Selain itu, percepatan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK secara adil dan berkelanjutan juga menjadi tuntutan utama. Mekeng menilai langkah ini penting untuk mengurangi ketidakpastian status tenaga pendidik di lapangan.
Ia juga menekankan perlunya standar minimal honorarium bagi guru non-ASN agar tidak berada di bawah standar kemanusiaan. Di samping itu, peningkatan pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi juga harus diperluas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Dorongan Keberpihakan Anggaran Pendidikan
Golkar juga meminta Kementerian Keuangan untuk menunjukkan keberpihakan fiskal terhadap sektor pendidikan. Menurut Mekeng, tanpa dukungan anggaran yang memadai, upaya peningkatan kesejahteraan guru dan dosen akan sulit tercapai.
Bentuk keberpihakan tersebut dapat berupa peningkatan transfer ke daerah, skema dana afirmasi pendidikan, hingga dukungan khusus bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Hal ini dinilai penting untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Mekeng menegaskan bahwa belanja pendidikan harus dipandang sebagai investasi konstitusional, bukan sekadar beban anggaran negara. Ia menilai peningkatan kualitas pendidikan merupakan kunci kemajuan bangsa.
Pantau selalu berita politik terkini yang akurat, terpercaya, dan mendalam, eksklusif hanya diĀ Politik CikiĀ agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari news.detik.com
- Gambar Kedua dari linggaupos.bacakoran.co
