Papua kembali jadi sorotan, bukan karena keindahan alamnya, melainkan karena dugaan maraknya tambang emas ilegal yang disebut-sebut dibekingi oknum aparat, termasuk TNI dan Polri.
Anggota DPR RI dari Dapil Papua, Yan Mandenas, mengungkap bahwa aktivitas tambang tanpa izin terus berlangsung di berbagai wilayah, diduga dengan perlindungan dari pihak berkuasa. Menanggapi hal ini, TNI mempersilakan masyarakat melapor jika memiliki bukti keterlibatan prajurit dalam tambang ilegal.
Di bawah ini Politik Ciki akan membahas polemik tambang ilegal di Papua yang diduga dibekingi oknum aparat, serta respons tegas dari TNI dan DPR.
Tambang Emas Ilegal Masih Marak di Papua
Yan Mandenas, anggota Komisi I DPR RI yang dikenal vokal menyuarakan isu Papua, mengaku mendapatkan laporan langsung dari masyarakat. Ia menyebutkan sejumlah wilayah yang menjadi titik aktivitas tambang emas ilegal, di antaranya Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nabire, Waropen, dan beberapa kabupaten lainnya di Bumi Cenderawasih.
Mandenas menyayangkan lemahnya pengawasan dan penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal tersebut. Ia menegaskan bahwa kondisi ini bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan potensi konflik sosial, eksploitasi sumber daya secara tidak sah, serta memperparah ketimpangan ekonomi di Papua.
Dugaan Beking Pejabat dan Aparat
Yang paling mengkhawatirkan, menurut Mandenas, adalah adanya dugaan keterlibatan oknum pejabat. Baik di daerah maupun di kementerian pusat, yang diduga turut memuluskan jalannya operasi tambang ilegal. Ia mencontohkan kasus tambang nikel di wilayah Raja Ampat yang saat ini menjadi sorotan nasional. Menurutnya, kasus tersebut menjadi pintu masuk untuk mengaudit semua izin tambang di tanah Papua.
“Tentunya ada campur tangan oknum pejabat di kementerian terkait. Juga, ada proses yang tidak prosedural baik dalam administrasi izin usaha pertambangan nikel” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra ini juga menyinggung soal penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terkesan sembrono dan tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat adat dan lingkungan Papua. Ia mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera melakukan audit menyeluruh dan mencabut izin tambang yang melanggar aturan.
Baca Juga:
Respons Tegas Dari TNI
TNI, yang turut terseret dalam tudingan tersebut, mengambil posisi tegas. Mayjen Kristomei Sianturi menegaskan bahwa TNI mendukung supremasi hukum dan tidak akan mentoleransi anggotanya yang terlibat dalam praktik ilegal, termasuk tambang.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa setiap tuduhan harus disertai bukti yang sah. Kristomei menegaskan, apabila ada masyarakat atau pihak mana pun yang mengetahui keterlibatan anggota TNI, mereka dipersilakan untuk melapor agar proses hukum dapat berjalan transparan.
Langkah ini dinilai penting agar tidak terjadi generalisasi terhadap institusi. “Jangan sampai satu-dua oknum merusak nama institusi. Jika ada prajurit yang melanggar hukum, kami akan tindak” ujarnya.
Luka Lama Papua yang Belum Sembuh
Permasalahan tambang ilegal di Papua bukanlah isu baru. Sudah bertahun-tahun aktivitas ini berlangsung, kerap kali berselimut misteri dan perlindungan dari pihak-pihak yang seharusnya menegakkan hukum. Kerusakan hutan, pencemaran sungai, konflik antara masyarakat dan perusahaan tambang, hingga ketidakjelasan pengelolaan dana kompensasi adalah bagian dari dampak panjang praktik ini.
Yang paling dirugikan tentu masyarakat adat Papua, yang selama ini hidup bergantung pada alam. Sumber daya alam mereka dikeruk, tapi kesejahteraan tak kunjung membaik. Transparansi dan keadilan menjadi dua kata kunci yang terus diperjuangkan masyarakat Papua dan para aktivis lingkungan.
Mandenas mengingatkan bahwa jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan, maka tambang-tambang ilegal ini akan terus merongrong stabilitas sosial dan lingkungan di Papua. Bahkan lebih jauh, ia khawatir situasi ini bisa menjadi celah bagi munculnya konflik horizontal atau bahkan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok separatis untuk menggalang dukungan.
Kesimpulan
Pernyataan Yan Mandenas dan respons TNI menunjukkan bahwa isu tambang ilegal di Papua lebih dari sekadar persoalan hukum. Ini menyangkut integritas, keberpihakan, dan keadilan sosial. Dugaan keterlibatan aparat dan pejabat menjadi alarm keras bagi negara. Sektor pertambangan harus segera dibersihkan dari mafia dan oknum tak bertanggung jawab.
Pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM, wajib turun tangan. Semua IUP di Papua perlu dievaluasi secara menyeluruh. Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam pengawasan. Penegak hukum pun harus netral dan profesional demi keadilan bagi rakyat Papua.
Simak dan ikuti terus Politik Ciki agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya yang terupdate setiap hari.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar dari nasional.kompas.com
