Anggota DPR Fraksi PKB Sampaikan Pandangan Tentang Legalisasi Kasino

Wacana legalisasi kasino di Indonesia kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir, terutama setelah munculnya usulan dari anggota DPR.

Namun, wacana ini mendapat penolakan keras dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Politik Ciki akan memberikan pandangan lengkap anggota DPR PKB terkait isu legalisasi kasino di Indonesia, yuk simak lebih lanjut!

Penolakan Keras dari Anggota DPR PKB

Hasbiallah Ilyas, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, secara tegas menolak wacana legalisasi kasino di Indonesia. Dalam diskusi bertajuk “Legalisasi Kasino di Indonesia. Antara Kepastian Hukum, Tantangan Sosial dan Peluang Ekonomi” yang digelar oleh Ikatan Wartawan Hukum pada 7 Juni 2025, Hasbi menyatakan bahwa potensi mudarat dari perjudian kasino jauh lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh.

“Mudaratnya lebih banyak. Oke dapat uang, tapi kerugian, kerusakan sosial dan kultur kita itu lebih banyak,” ujar Hasbi. Ia menegaskan bahwa kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia belum siap menerima industri perjudian yang legal, sehingga risiko kerusakan sosial sangat tinggi.

Kekhawatiran Terhadap Dampak Sosial dan Budaya

Hasbiallah menyoroti bahwa jika kasino dilegalkan di Indonesia, justru masyarakat Indonesia sendiri yang akan menjadi korban utama. Ia mengingatkan bahwa di negara-negara yang sudah melegalkan judi kasino, pemainnya sebagian besar adalah orang asing, sedangkan warga negaranya sendiri dilarang bermain. “Kalau judi dibuka di Indonesia, kita bukan merusak orang lain. Kita merusak orang kita sendiri karena kesadaran orang kita belum ada,” tambah Hasbi.

Selain itu, ia juga mengingatkan potensi gangguan kerukunan sosial yang dapat muncul akibat perjudian. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam yang jelas menolak praktik perjudian.

Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat Masih Rendah

Salah satu alasan utama penolakan PKB terhadap legalisasi kasino adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat terkait dampak negatif perjudian. Hasbiallah menilai bahwa masyarakat Indonesia belum siap secara mental dan sosial untuk menghadapi konsekuensi dari legalisasi kasino. “Mayoritas pendidikan masyarakat kita masih rendah. Ini yang membuat saya kurang sependapat kalau kita membuka kasino saat ini,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi keagamaan yang seharusnya menjadi pengawal moral masyarakat bisa saja terpengaruh oleh kepentingan asing, sehingga pengawasan sosial menjadi kurang efektif.

Baca Juga: DPR RI Mendesak Evaluasi Menyeluruh Perizinan Tambang di Raja Ampat

Alternatif Pendapatan Negara Selain Kasino

Hasbiallah menyatakan bahwa Indonesia masih memiliki banyak sektor lain yang bisa dimanfaatkan untuk menambah pendapatan negara tanpa harus melegalkan perjudian kasino. Salah satu yang ia soroti adalah penguatan penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi agar aset hasil tindak pidana korupsi bisa dikembalikan ke kas negara.

“Kalau penegakan hukum benar-benar kuat, saya rasa kita enggak perlu melegalkan judi,” tegas Hasbi. Ia menekankan bahwa sumber pendapatan negara harus diperoleh dari sektor yang tidak menimbulkan kerusakan sosial dan budaya.

Pengalaman Masa Lalu dan Studi Kasus Negara Lain

Hasbiallah juga mengingatkan pengalaman masa lalu ketika Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pernah melegalkan lotre dan kasino secara terbatas untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Meskipun kebijakan itu sempat efektif secara ekonomi, dampak sosialnya cukup besar dan akhirnya menimbulkan masalah.

Selain itu, ia mencontohkan negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Malaysia yang melegalkan kasino tetapi dengan pembatasan ketat, dimana mayoritas pemain adalah orang asing, bukan warga negara sendiri. Kondisi ini berbeda dengan Indonesia yang jika melegalkan kasino, masyarakatnya sendiri yang akan bermain dan berisiko mengalami kerusakan sosial.

Sikap PKB dan Harapan Untuk Masa Depan

Fraksi PKB secara tegas menolak wacana legalisasi kasino dan berharap pemerintah serta DPR dapat mencari solusi lain yang lebih aman dan berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan negara. Hasbiallah berharap agar fokus pemerintah tetap pada penguatan sektor ekonomi yang sehat dan penegakan hukum yang tegas.

“Judi bukan solusi, terutama di negara dengan kultur dan agama seperti Indonesia,” pungkas Hasbi. PKB mengajak semua pihak untuk menjaga nilai-nilai sosial dan budaya bangsa serta melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian.

Kesimpulan

Anggota DPR Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, menyampaikan penolakan tegas terhadap wacana legalisasi kasino di Indonesia. Ia menilai potensi kerusakan sosial, budaya, dan moral masyarakat jauh lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi yang bisa diperoleh.

Hasbi menyoroti rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat sebagai faktor utama ketidaksiapan Indonesia untuk melegalkan kasino. Ia juga menegaskan bahwa masih banyak alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan negara, seperti penguatan penegakan hukum terhadap korupsi.

Pengalaman masa lalu dan studi kasus negara lain menunjukkan bahwa legalisasi kasino membawa risiko sosial yang besar jika tidak diatur dengan ketat. Fraksi PKB berharap pemerintah dan DPR dapat fokus pada solusi yang lebih aman dan berkelanjutan demi menjaga keutuhan sosial dan budaya bangsa Indonesia.

Buat kalian yang ingin mendapatkan analisis politik yang tajam dan update terkini, kalian bisa kunjungi Politik Ciki, yang dimana akan selalu menyajikan berita dan opini terpercaya seputar dinamika politik Indonesia dan dunia.

Sumber Informasi Gambar:

1. Gambar Pertama dari timesofindia.indiatimes.com
2. Gambar Kedua dari merdeka.com