DPR menanggapi usulan tarif di Selat Malaka dan menilai kebijakan tersebut berpotensi memicu konflik internasional. Wacana penerapan tarif di Selat Malaka kembali memicu perdebatan setelah mendapat sorotan dari berbagai pihak. DPR memberikan respons tegas terhadap usulan yang disampaikan oleh Purbaya, terutama terkait potensi dampak terhadap hubungan internasional. Temukan rangkuman informasi…
Isu pengelolaan aset sitaan kembali menjadi sorotan setelah DPR mengusulkan pembentukan badan khusus untuk meningkatkan efektivitas pengelolaannya. Anggota Komisi III DPR Benny K. Harman mendorong pembentukan badan khusus untuk mengelola aset hasil sitaan dan perampasan negara. Usulan ini muncul karena ia menilai tata kelola aset selama ini masih lemah, sehingga…
Anggota DPR dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendorong RUU Ketenagakerjaan, mengurangi kesenjangan upah minimum di daerah. Isu kesenjangan upah minimum di berbagai daerah kembali menarik perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sejumlah legislator mengajukan gagasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru untuk menjawab ketimpangan yang terus muncul antara wilayah maju…
Komisi I DPR RI menegaskan fakta terkait isu akses militer Amerika Serikat terhadap ruang udara Indonesia yang belakangan menjadi sorotan publik. DPR memastikan tidak ada dasar hukum yang memberikan akses bebas kepada militer asing di wilayah udara nasional. Seluruh kerja sama pertahanan harus berada dalam koridor hukum dan menjaga kedaulatan…
DPR RI membahas berbagai isu penting pada 6 April 2026, mulai dari ekonomi nasional, rancangan undang-undang, hingga pengelolaan aset TNI. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjalankan agenda penting pada 6 April 2026 dengan fokus pada berbagai isu strategis nasional. Para anggota dewan menempatkan pembahasan ekonomi, rancangan undang-undang (RUU), serta pengelolaan…
Anggota Komisi VI DPR menegaskan pemerintah harus bertanggung jawab atas selisih harga BBM tanpa membebani Pertamina. Kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) selalu memicu perdebatan publik. Dalam situasi ekonomi global yang belum stabil, pemerintah menghadapi tekanan besar untuk menjaga keseimbangan antara subsidi energi dan kesehatan fiskal. Di tengah kondisi tersebut,…
Ketentuan pencalonan anggota DPR hanya melalui partai politik menuai kritik, memicu debat tentang hak politik dan masa depan demokrasi. Ketentuan pencalonan anggota DPR yang mewajibkan jalur melalui partai politik kembali memicu perdebatan. Sejumlah pihak menilai aturan tersebut membatasi hak warga negara untuk berpartisipasi dalam politik secara langsung. Di sisi lain,…
DPR dan pemerintah mengajukan permintaan penundaan sidang uji KUHAP, Permintaan ini memicu perhatian berkaitan proses pembahasan hukum. Pembahasan mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kembali menjadi perhatian publik. DPR bersama pemerintah menyampaikan permintaan penundaan sidang uji terkait regulasi tersebut. Permintaan ini langsung menarik perhatian berbagai kalangan, terutama pemerhati hukum…
DPR akhirnya menanggapi desakan agar Indonesia keluar dari BoP, menekankan pentingnya peran strategis negara di forum internasional. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru-baru ini mendesak Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) menyusul insiden pembombardiran Iran oleh Israel dan Amerika Serikat (AS). Desakan ini memicu berbagai tanggapan, termasuk dari Wakil Ketua…
Seskab menegaskan penggunaan anggaran pendidikan telah mendapat persetujuan DPR termasuk PDIP, pemerintah memastikan berjalan sesuai aturan. Pemerintah melalui Pramono Anung selaku Sekretaris Kabinet atau Seskab menegaskan bahwa penggunaan anggaran pendidikan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ia menyebut seluruh fraksi, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ikut…
