Komnas HAM secara tegas meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperpanjang masa pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Permintaan ini dilontarkan untuk memberikan ruang yang lebih luas dalam mengkaji secara mendalam berbagai poin penting dalam RKUHAP agar tidak berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam proses penegakan…
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) minta agar pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilakukan secara profesional guna meningkatkan kinerja dan daya saingnya. DPR mendukung pembentukan badan pengelola investasi seperti Danantara yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui konsolidasi dan pengelolaan yang lebih fleksibel. Dengan UU BUMN terbaru, tata kelola BUMN diharapkan menjadi…
Wacana legalisasi kasino di Indonesia kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir, terutama setelah munculnya usulan dari anggota DPR. Namun, wacana ini mendapat penolakan keras dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Politik Ciki akan memberikan pandangan lengkap anggota DPR PKB terkait isu legalisasi kasino di…
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia berencana akan memasukkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan agar tak ada pungut biaya pendidikan untuk di tingkat dasar, khususnya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik di sekolah negeri maupun swasta. Dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem…
