Wakil Ketua DPRD Sebut, Medsos Sebagai Jembatan Akuntabilitas Politik

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menekankan bahwa media sosial (medsos) bukan sekadar platform berbagi aktivitas sehari-hari.

Bagi politisi yang akrab disapa Mas Toni ini, media sosial merupakan jembatan penting untuk membangun akuntabilitas politik antara wakil rakyat dan masyarakat.

Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya tentang seputaran Politik Ciki.

Media Sosial sebagai Jembatan Akuntabilitas dan Komunikasi

Arif Fathoni menegaskan bahwa media sosial bukan sekadar sarana berbagi aktivitas, tetapi jembatan akuntabilitas politik. Ia ingin menggunakan media sosial sebagai wadah transparansi kinerja kepada masyarakat Surabaya. Melalui akun pribadinya, Fathoni berusaha membangun komunikasi dua arah yang jujur, terbuka, dan edukatif.

Media sosial memungkinkan masyarakat untuk memantau secara langsung kegiatan dan kinerja wakil rakyat di parlemen. Informasi mengenai rapat, program kerja, maupun agenda DPRD dapat diakses secara real-time, sehingga publik tidak lagi bergantung sepenuhnya pada media mainstream. Fathoni menilai, media sosial dan media mainstream sama-sama penting dalam menjembatani komunikasi publik.

Kehadiran politisi di ruang digital, menurutnya, memberi peluang masyarakat untuk menilai kinerja wakilnya secara objektif. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi sarana edukasi politik, mengedukasi publik tentang proses legislasi dan tanggung jawab wakil rakyat. Dengan cara ini, hubungan antara masyarakat dan wakilnya menjadi lebih transparan dan dekat.

Menjawab Langsung Pesan dan Kritik

Arif Fathoni dikenal aktif menanggapi pesan, kritik, hingga komentar pedas yang masuk di akun pribadinya. Baginya, pujian maupun cacian memiliki nilai yang sama sebagai umpan balik dari masyarakat. Respons yang cepat dan ramah dapat membangun kepercayaan publik terhadap wakil rakyat.

Cara berkomunikasi seperti ini bukan sekadar gaya, tetapi bagian dari pendidikan politik digital yang sehat. Ia berupaya membuktikan bahwa politik bisa tampil hangat dan humanis di ruang digital. Dengan berbagi refleksi, pengalaman, dan isu sosial, politisi dapat merangkul publik tanpa kehilangan integritas.

Interaksi dua arah ini juga mempermudah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik secara langsung. Mas Toni, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa membalas komentar publik bukan kewajiban semata, tetapi bentuk tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat. Hal ini menciptakan ruang digital yang lebih inklusif dan terbuka.

Baca Juga: Kaderisasi Parpol MPR Dorong Pemimpin Berintegritas

Tanggung Jawab Moral Dalam Pendidikan Politik Digital

Fathoni menyadari bahwa algoritma media sosial kerap memicu polarisasi dan informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, setiap politisi memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga ruang digital agar tetap sehat dan edukatif. Ia menekankan pentingnya mengedukasi publik melalui interaksi yang konstruktif.

Politisi harus hadir di media sosial bukan hanya untuk eksistensi, tetapi untuk memberikan pencerahan. Dengan komunikasi dua arah yang konsisten, masyarakat dapat memahami proses politik, kebijakan, dan pertanggungjawaban wakil rakyat secara transparan. Media sosial menjadi alat untuk mengurangi disinformasi dan meningkatkan literasi politik publik.

Fathoni berharap politisi lain mencontoh praktik ini. Ruang digital yang sehat dapat tercipta apabila politisi tidak hanya aktif, tetapi juga bertanggung jawab dalam membangun interaksi yang positif dan edukatif. Dengan demikian, media sosial menjadi jembatan komunikasi yang menyejukkan, bukan arena konflik.

Peran Media Sosial Dalam Akuntabilitas Kinerja Politik

Wakil Ketua DPRD Surabaya ini memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan laporan kinerja politiknya secara rutin. Melalui unggahan aktivitas harian, rapat, dan program kerja DPRD, masyarakat bisa mengikuti kegiatan wakilnya tanpa harus hadir langsung di gedung parlemen.

Komunikasi ini adalah bentuk pertanggungjawaban DPRD kepada publik. Media sosial menjadi sarana transparansi yang efektif, karena setiap warga memiliki akses mudah untuk menilai kinerja wakilnya. Informasi yang cepat dan jelas membantu masyarakat membuat keputusan lebih tepat terkait wakil mereka.

Selain itu, media sosial juga memperkuat hubungan emosional antara politisi dan publik. Dengan cara ini, akuntabilitas tidak hanya formal, tetapi juga personal dan humanis. Warga merasa lebih dekat dengan wakilnya, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersalurkan lebih efektif.

Simak dan ikut terus perkembangan politik terkini dengan informasi akurat dan tentunya terpercaya hanya di Politik Ciki.