Dalam langkah berani yang menandai era baru tata kelola BUMN di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan perubahan regulasi krusial.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pimpinan BUMN kini tidak lagi eksklusif bagi WNI, tetapi terbuka bagi ekspatriat atau WNA yang memiliki kapabilitas mumpuni. Keputusan ini, disampaikan dalam Forbes Global CEO Conference 2025, mencerminkan komitmen pemerintah meningkatkan standar BUMN ke kancah internasional.
Berikut ini rangkuman berbagai informasi menarik lainnya dan relevan yang bisa menambah wawasan Anda ada di Politik Ciki.
Membuka Batas, Menarik Talenta Terbaik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perubahan regulasi ini adalah bagian integral dari visi untuk membawa BUMN Indonesia bersaing di tingkat global. Ia secara langsung mengubah aturan yang sebelumnya mensyaratkan pemimpin BUMN harus berstatus WNI. Dengan adanya revisi ini, pintu kesempatan terbuka bagi para profesional terbaik dari seluruh dunia.
Langkah ini diharapkan mampu menarik talenta-talenta kelas dunia yang memiliki rekam jejak terbukti dalam mengelola korporasi besar. Prabowo berharap para ekspatriat ini dapat membawa perspektif, keahlian, dan praktik bisnis terbaik dari berbagai belahan dunia ke dalam struktur BUMN. Tujuannya adalah untuk mendorong inovasi dan efisiensi yang lebih tinggi.
Keputusan ini juga merupakan respons terhadap dinamika pasar global yang semakin kompetitif. Dengan mengizinkan WNA memimpin BUMN, Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam mengadopsi standar internasional dan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih terbuka dan berdaya saing.
Rasionalisasi Dan Efisiensi BUMN
Selain membuka keran kepemimpinan untuk ekspatriat, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya rasionalisasi jumlah BUMN. Dari sekitar 1.000 entitas yang ada saat ini, Prabowo menginstruksikan pengurangan signifikan menjadi kisaran 200 hingga 240 perusahaan. Ini adalah bagian dari upaya besar untuk menciptakan struktur BUMN yang lebih ramping dan efisien.
Rasionalisasi ini bukan sekadar pengurangan jumlah, melainkan restrukturisasi strategis untuk memfokuskan sumber daya pada BUMN yang benar-benar memiliki potensi. Dengan jumlah yang lebih sedikit, pengawasan dan pengelolaan diharapkan menjadi lebih optimal. Hal ini akan memungkinkan setiap BUMN yang tersisa untuk beroperasi dengan fokus dan kinerja maksimal.
Prabowo yakin bahwa dengan jumlah BUMN yang lebih rasional, potensi keuntungan yang dapat disumbangkan kepada negara akan meningkat secara drastis. Ia menargetkan peningkatan imbal hasil dari yang semula 1-2 persen menjadi angka yang jauh lebih tinggi. Efisiensi operasional dan pengelolaan yang lebih baik menjadi kunci pencapaian target ini.
Baca Juga: Putra Gubernur Mahyeldi, Resmi Pimpin PSI Sumbar Siap Perkuat Mesin Partai
Danantara Garda Terdepan Perubahan
Dalam upaya mewujudkan visi ini, Presiden Prabowo menunjuk Danantara sebagai lembaga kunci yang bertanggung jawab. Danantara diberi mandat mencari dan menarik talenta terbaik, dari dalam maupun luar negeri, untuk mengisi posisi kepemimpinan di BUMN. Mereka harus mampu mengidentifikasi individu dengan visi dan kompetensi yang sesuai.
Prabowo secara eksplisit menginstruksikan manajemen Danantara untuk bekerja dengan standar bisnis internasional. Ini berarti bahwa proses rekrutmen dan seleksi harus transparan, objektif, dan berlandaskan pada meritokrasi. Danantara diharapkan menjadi garda terdepan dalam membentuk jajaran direksi BUMN yang profesional dan kapabel.
Peran Danantara tidak hanya terbatas pada rekrutmen, tetapi juga dalam memastikan bahwa BUMN yang tersisa beroperasi dengan tata kelola terbaik. Mereka akan menjadi pilar utama dalam implementasi reformasi BUMN, memastikan bahwa setiap kebijakan dan arahan Presiden Prabowo dapat terlaksana dengan efektif di lapangan.
Optimisme Untuk Masa Depan BUMN
Langkah strategis Presiden Prabowo ini menunjukkan optimisme tinggi terhadap masa depan BUMN. Dengan kombinasi kepemimpinan berkualitas dan rasionalisasi jumlah perusahaan, BUMN diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi yang lebih kuat dan berdaya saing. Perubahan ini merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan Indonesia.
Prabowo yakin reformasi ini akan membawa dampak positif signifikan, tidak hanya bagi keuangan negara tetapi juga citra Indonesia di mata dunia. BUMN yang dikelola profesional dan efisien akan meningkatkan kepercayaan investor serta membuka peluang kolaborasi lebih luas. Ini merupakan langkah modernisasi tata kelola perusahaan negara yang tak terhindarkan.
Meskipun akan ada tantangan dalam proses transisi ini, visi Presiden Prabowo yang jelas memberikan arah yang kuat. Dengan komitmen untuk adaptasi dan peningkatan berkelanjutan, BUMN Indonesia diharapkan dapat bertransformasi menjadi entitas bisnis yang tangguh, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Pantau selalu berita politik terkini yang akurat, terpercaya, dan mendalam, eksklusif hanya di Politik Ciki agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari fraksigerindra.id
- Gambar Kedua dari liputan6.com
