Normalisasi RI-Israel memang menarik perhatian dunia karena menyangkut geopolitik global dan sensitivitas konflik Timur Tengah.
Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, akhirnya angkat bicara menanggapi kabar yang tengah beredar mengenai adanya perundingan rahasia antara Indonesia dan Israel terkait normalisasi hubungan diplomatik.
Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran Politik Ciki.
Bantahan Tegas Yusril Ihza Mahendra
Dalam penjelasannya, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa istilah “normalisasi” yang digunakan oleh media Israel tersebut tidak tepat dan menyesatkan. Indonesia, menurutnya, memang tidak pernah menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel sejak awal kemerdekaannya.
Oleh karena itu, wacana normalisasi hubungan yang secara implisit berarti mengawali atau memperbaiki hubungan diplomatik resmi tidak pernah menjadi topik pembicaraan antara kedua negara.
Yusril menegaskan kembali bahwa tidak pernah ada pertemuan atau perundingan rahasia antara Indonesia dan Israel terkait isu ini. “Pertemuan seperti itu tidak pernah ada,” ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya pada 29 Mei 2025.
Pernyataan ini serupa diucapkan di beberapa media yang menyoroti isu serupa. Menunjukkan kejelasan sikap pemerintah Indonesia dalam membantah rumor tersebut.
Klarifikasi Soal Dukungan Israel
Salah satu alasan yang disampaikan oleh media Israel yang menjadi penyebab merebaknya isu ini adalah klaim bahwa Israel mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD dengan syarat Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Yusril mengakui memang pernah ada wacana atau permintaan dari pihak Israel yang mengajukan hal tersebut. Tetapi Indonesia secara tegas menolak tawaran tersebut.
Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa pencalonan Indonesia ke OECD tidak bergantung pada dukungan dari Israel maupun negara manapun. Ia menyatakan bahwa selama proses keanggotaan di organisasi internasional, termasuk OECD dan PBB. Tidak pernah disyaratkan adanya hubungan diplomatik antarnegara anggota.
Bahkan, Yusril secara pribadi hadir dalam Sidang OECD di Paris pada akhir Maret 2025 dan menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala. Dalam sidang tersebut, tidak ada pembahasan atau isu yang berhubungan dengan “normalisasi hubungan” antara Indonesia dan Israel. Yang menegaskan lagi bahwa isu itu hanyalah berita yang tidak berdasar.
Baca Juga:
PBNU Dukung Prabowo Soal Palestina-Israel, Diplomasi yang Menuai Apresiasi!
Sikap Tegas Indonesia Terhadap Konflik Palestina-Israel
Selain membantah kabar normalisasi hubungan. Yusril juga kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina sebagai solusi atas konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
Menurut Yusril, Pemerintah Indonesia sangat konsisten dalam mendukung solusi dua negara (two-state solution) yang mengacu pada pengakuan kedaulatan Palestina sebagai syarat utama dalam hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel.
Ia menjelaskan bahwa segala negosiasi kemungkinan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel hanya akan dipertimbangkan apabila Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina.
Pernyataan ini juga selaras dengan posisi Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang bagi Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel apabila Palestina sudah merdeka.
Penyebab Isu Normalisasi RI-Israel
Isu yang berkembang ini muncul bersamaan dengan pernyataan Presiden Prabowo yang memberi sinyal kesiapan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel setelah Palestina merdeka. Media Israel Ynet pun memberitakan adanya perundingan rahasia pada 2024 sebagai upaya balasan Israel mendukung pencalonan Indonesia ke OECD.
Namun, menurut Yusril, pemberitaan tersebut sangat keliru dan bahkan cenderung dimanipulasi untuk membangun narasi tertentu. Hal ini menimbulkan potensi salah kaprah di masyarakat baik di Indonesia maupun secara internasional terkait posisi politik luar negeri Indonesia. Terutama soal isu yang sangat sensitif seperti Palestina dan Israel.
Yusril juga mengingatkan bahwa Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatan dan prinsip non-intervensi tidak pernah ikut serta dalam perundingan rahasia apalagi untuk keuntungan politik yang mengorbankan prinsip dasar tersebut.
Kesimpulan
Normalisasi RI-Israel dari penjelasan yang disampaikan Yusril Ihza Mahendra, dapat disimpulkan bahwa kabar mengenai perundingan rahasia dan normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel adalah tidak benar dan merupakan miskomunikasi atau produk pemberitaan yang tidak didukung oleh fakta.
Pemerintah Indonesia tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri yang menuntut pengakuan kemerdekaan Palestina sebagai kondisi utama sebelum membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Proses pencalonan Indonesia menjadi anggota OECD juga berjalan tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari Israel. Sebagaimana disampaikan Yusril yang hadir langsung dalam sidang terkait dan menyaksikan tidak adanya isu tersebut dibahas.
Buat kalian yang ingin mendapatkan analisis politik yang tajam dan update terkini. Kalian bisa kunjungi Politik Ciki yang dimana akan selalu menyajikan berita dan opini terpercaya seputar dinamika politik Indonesia dan dunia.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari www.cnnindonesia.com
- Gambar Kedua dari www.cnbcindonesia.com
