Rachmawati Soekarnoputri kasih rapot merah untuk Megawati, menggarisbawahi perbedaan politik yang mencolok antara dua putri Sukarno ini.
Kritik tajam Rachmawati terhadap kakaknya seringkali berpusat pada kebijakan dan arah politik yang diambil Megawati, termasuk isu dugaan makar hingga perbedaan pilihan calon presiden. Dinamika hubungan kakak beradik yang berseberangan ini selalu menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan sengit di media sosial.
Menunjukkan bagaimana politik bisa memisahkan bahkan anggota keluarga inti. Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran Politik Ciki.
Hubungan Kakak Beradik di Arena Politik
Rachmawati Soekarnoputri, putri proklamator Indonesia Sukarno, dikenal memiliki pandangan politik yang sering berseberangan dengan kakaknya, Megawati Soekarnoputri. Sejak awal, perbedaan sikap politik Rachmawati dengan Megawati muncul setelah Megawati memutuskan bergabung dengan PDI pada era Orde Baru. Rachmawati tidak setuju dengan keputusan Megawati masuk PDI karena ia curiga bahwa langkah tersebut adalah bagian dari skenario orang dekat Presiden Soeharto.
Jenderal LB Moerdani, untuk melemahkan kekuatan Islam. Menurut Rachmawati, ajaran Bung Karno bukan untuk satu golongan, melainkan untuk banyak golongan. Rachmawati dan Megawati adalah dua putri Proklamator Soekarno, namun hubungan mereka sering menjadi sorotan publik karena perbedaan pilihan politik.
Rachmawati Soekarnoputri dikenal selalu berseberangan dengan kakaknya, Megawati Soekarnoputri, dalam jejak politiknya. Megawati dan Rachmawati adalah putri dari Sukarno dengan Fatmawati, dengan urutan Guntur Soekarnoputra sebagai putra sulung, diikuti oleh Megawati, Rachmawati, Sukmawati, dan Guruh sebagai putra bungsu.
Tuduhan Makar dan Insubordinasi
Rachmawati pernah menuding Megawati melakukan makar terhadap Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tahun 2001. Ia secara spesifik menyatakan bahwa makar itu terjadi ketika Gus Dur memilih Chaeruddin Ismail sebagai Kapolri. Namun, menurut Rachmawati, Megawati melakukan insubordinasi atau pembangkangan terhadap Presiden dengan memilih Surojo Bimantoro sebagai Kapolri.
Rachmawati menegaskan bahwa jika berbicara secara objektif, yang disebut makar adalah tindakan Megawati tersebut. PDIP sendiri membantah tudingan ini, menjelaskan bahwa Megawati, sebagai wakil presiden dari Gus Dur, berhak mengajukan nama pejabat di lingkungan pemerintahan. Rachmawati juga pernah mengungkapkan kemarahannya kepada Megawati terkait kebijakan release and discharge (surat keterangan lunas) bagi obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) saat Megawati menjabat sebagai presiden.
Kebijakan ini dianggap Rachmawati sebagai penyebab paling banyak menyedot keuangan negara. Akibatnya, Rachmawati berupaya melawan Megawati dengan mendirikan Partai Pelopor pada tahun 2002. Partai ini berhasil mendapatkan tiga kursi di Dewan Perwakilan Rakyat pada Pemilihan Umum 2004.
Baca Juga: TERUNGKAP! Kepala Cabang Bank BUMN Jadi Korban Hantaman Benda Tumpul!
Perbedaan Pilihan Politik Dalam Pemilu Presiden
Perpecahan politik antara Megawati dan Rachmawati semakin terlihat jelas dalam pemilihan presiden. Rachmawati jarang bertemu dengan Megawati, terutama setelah Joko Widodo (Jokowi) diusung oleh PDIP sebagai calon presiden melawan Prabowo Subianto. Pada tahun 2014, Rachmawati bergabung dengan Partai Gerindra setelah sebelumnya berada di Partai NasDem.
Sebelum keluar dari NasDem yang saat itu mendukung Jokowi, Rachmawati sempat menerima Prabowo di kediamannya pada 16 Mei 2014. Setelah rekapitulasi Pilpres 2014, Rachmawati mendeklarasikan Front Pelopor untuk mengawal gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi, mendukung gugatan Prabowo-Hatta Rajasa yang merasa dicurangi.
Dengan demikian, Rachmawati mendukung pencapresan Prabowo, sementara Megawati mendukung Jokowi. Kondisi ini berlanjut pada Pilpres 2019, di mana Rachmawati juga tetap mendukung Prabowo-Sandiaga Uno.
Penangkapan Rachmawati Terkait Dugaan Makar
Rachmawati Soekarnoputri pernah ditangkap oleh Mabes Polri atas dugaan turut berpartisipasi dalam makar. Penangkapan ini terjadi menjelang Aksi Bela Islam Jilid 3 atau Aksi 212 pada 2 Desember 2016. Ia ditangkap bersama sejumlah tokoh lain, termasuk Ratna Sarumpaet, Ahmad Dhani, dan Sri Bintang Pamungkas, dan dijadikan tersangka dugaan perencanaan makar.
Namun, pihak kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, menilai tuduhan makar sangat tidak berdasar dan hanya sebatas kritikan terhadap pemerintah. Rachmawati sendiri menduga ada pihak yang sengaja merancang kasus makar ini untuk menjerat dirinya dan tujuh orang lainnya. Ia juga membantah keras tuduhan polisi yang menyebutnya melakukan permufakatan makar untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo
Kesenjangan Komunikasi dan Persepsi Publik
Terlepas dari perbedaan politik yang mencolok, Rachmawati dan Megawati disebut memiliki hubungan keluarga yang relatif rukun. Namun, di mata publik, keduanya kerap menjadi sorotan karena perbedaan pilihan politik.
Rachmawati Soekarnoputri selama ini memang dikenal memiliki arah politik yang berseberangan dengan Megawati Soekarnoputri. Megawati Soekarnoputri sendiri tengah berduka cita atas meninggalnya adik kandungnya, Rachmawati Soekarnoputri, pada 3 Juli 2021.
Kesimpulan
Dinamika hubungan antara Megawati dan Rachmawati Soekarnoputri menunjukkan bahwa perbedaan pandangan politik dapat menciptakan ketegangan bahkan di antara anggota keluarga inti. Rachmawati secara konsisten mengkritik kebijakan dan pilihan politik kakaknya, mulai dari keputusan Megawati bergabung dengan PDI, tuduhan makar, hingga perbedaan dukungan dalam pemilihan presiden.
Meskipun terdapat kerukunan dalam hubungan kekeluargaan, perbedaan ideologi dan pilihan politik telah menempatkan mereka dalam posisi yang seringkali berseberangan di panggung politik Indonesia. Simak dan ikuti terus jangan sampai ketinggalan informasi terlengkap tentang Rachmawati Kasih Rapot Merah Megawati hanya di POLITIK CIKI.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari news.detik.com
- Gambar Kedua dari tirto.id
