PSI Resmi Terima SK Kepengurusan dan Transformasi Layanan Publik

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, menyerahkan SK terkait kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara resmi.

SK ini mencakup pengesahan struktur kepengurusan, lambang partai, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSI.

Penyerahan SK Langkah Cepat dan Digitalisasi Pelayanan

Dalam konferensi pers, Supratman menjelaskan bahwa SK yang diserahkan tidak hanya mencakup kepengurusan partai, tetapi juga menyangkut pengesahan AD/ART dan lambang partai. Ia menekankan bahwa percepatan layanan ini bagian dari transformasi digital yang dilakukan Kementerian Hukum.

“Hari ini saya menyerahkan surat keputusan Menteri Hukum, baik menyangkut soal anggaran dasar, kemudian lambang partai, dan juga susunan kepengurusan kepada Sekjen Partai Solidaritas Indonesia,” kata Supratman.

Menteri Hukum menambahkan, pelayanan cepat ini bagian dari komitmen kementerian untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan akses bagi semua pemangku kepentingan, termasuk partai politik yang sedang melakukan konsolidasi dan administrasi internal.

Digitalisasi Sistem Respon Cepat Hanya Dalam Hitungan Jam

Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, menyatakan apresiasi atas pelayanan cepat yang diberikan oleh Kementerian Hukum. Raja Juli menyoroti kemudahan yang diberikan oleh sistem online yang baru diterapkan kementerian.

“Kami baru masukkan permohonan kemarin secara online, dan malam harinya sudah ditelepon. Komunikasi berlangsung malam itu, dan pagi harinya kami sudah menerima SK kepengurusan, AD/ART, dan dokumen terkait lainnya,” ujar Raja Juli.

Ia menekankan bahwa pengalaman ini menunjukkan betapa digitalisasi layanan di Kementerian Hukum mampu mempercepat proses administratif, sekaligus menjadi inspirasi bagi kementerian lain untuk meningkatkan pelayanan publik.

“Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kerja yang sangat baik, sangat super cepat ini. Ini sangat menginspirasi mungkin bagi kementerian lain agar bekerja dengan lebih baik lagi,” tambahnya.

Baca Juga: Kolaborasi Danantara Dan Pemprov DKI Wujudkan Proyek PLTSa Mulai November 2025

PSI Sambut Positif SK Kepengurusan

Bagi PSI, penerimaan SK ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi internal partai. Raja Juli menyatakan bahwa dokumen resmi yang diterima hari ini menjadi dasar bagi seluruh kader PSI. Dalam menjalankan program partai dan persiapan menuju pemilu mendatang.

“Mudah-mudahan ini akan memberikan kabar baik juga bagi PSI untuk terus konsolidasi, dengan target pada 2029 yang akan datang kami bisa menjadi salah seorang pendatang baru di DPR RI,” kata Raja Juli.

SK kepengurusan dan AD/ART ini menjadi bukti sahnya struktur internal PSI diakui secara hukum. Sehingga memudahkan partai untuk melanjutkan aktivitas politiknya, termasuk pendaftaran caleg dan penyusunan strategi partai untuk pemilu 2029.

Transformasi Pelayanan Publik Kementerian Hukum

Penyerahan SK PSI ini sekaligus menunjukkan keberhasilan Kementerian Hukum dalam melakukan transformasi digital dan percepatan layanan publik. Supratman menekankan bahwa semua pemangku kepentingan di kementerian, termasuk partai politik, kini dapat memperoleh layanan dengan lebih cepat dan efisien.

“Ini bagian dari transformasi yang kami lakukan dalam rangka pelayanan kepada semua pemangku kepentingan yang berkepentingan di Kementerian Hukum untuk mendapatkan layanan kepastian,” ujarnya.

Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses administrasi. Sistem digital memungkinkan semua dokumen resmi, termasuk SK partai, dapat diakses dan diproses lebih cepat, mengurangi birokrasi yang panjang, serta mendukung kepastian hukum bagi pengguna layanan.

Harapan dan Langkah Kedepan PSI

Raja Juli menegaskan bahwa PSI akan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat struktur partai di seluruh Indonesia. Dengan pengesahan kepengurusan yang resmi, PSI dapat melanjutkan konsolidasi internal, memperkuat kaderisasi, serta mempersiapkan strategi politik untuk pemilu mendatang.

Selain itu, pengalaman cepatnya penerimaan SK ini menjadi contoh positif bagi partai politik lain. Bahwa prosedur di Kementerian Hukum kini lebih efisien dan responsif. Raja Juli berharap kolaborasi dan inovasi layanan digital ini dapat menjadi standar baru bagi kementerian lain dalam melayani masyarakat dan organisasi politik di Indonesia.

“Ini menjadi dorongan bagi PSI untuk terus bergerak cepat, konsisten, dan fokus pada target 2029,” tuturnya.

Dengan SK kepengurusan yang resmi, PSI kini siap melanjutkan langkah politiknya, mempersiapkan kader untuk pemilu, dan memperkuat peranannya sebagai salah satu partai yang muncul dengan semangat reformasi dan digitalisasi.

Simak dan ikut terus perkembangan politik terkini dengan informasi akurat dan tentunya terpercaya hanya di Politik Ciki.