Yusril Ihza Mahendra tegas bantah kabar adanya perundingan rahasia antara Indonesia dan Israel mengenai normalisasi hubungan diplomatik.
Pernyataan ini muncul merespons pemberitaan media Israel, Ynet, yang mengklaim bahwa kedua negara melakukan pembicaraan rahasia pada tahun 2024 untuk menjajaki normalisasi hubungan sebagai pertukaran dukungan Israel terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Politik Ciki akan membahas soal Yusril Ihza Mahendra yang tegas bantah soal perundingan rahasia Indonesia dan Israel.
Bantahan Yusril atas Isu Normalisasi Hubungan
Yusril menegaskan bahwa pertemuan semacam itu tidak pernah terjadi dan menilai istilah “normalisasi” yang digunakan oleh media Israel tidak tepat karena Indonesia sejak awal tidak pernah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
Dia mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia menolak syarat pembukaan hubungan diplomatik yang diajukan Israel sebagai imbalan atas dukungannya untuk pencalonan Indonesia di OECD. Pernyataan Yusril ini disampaikan secara resmi dan menegaskan bahwa pencalonan Indonesia di organisasi internasional seperti OECD tidak bergantung pada dukungan Israel.
Kronologi dan Latar Belakang Pemberitaan
Media Israel, Ynet, dalam laporan terbarunya menyebutkan ada perundingan rahasia antara Indonesia dan Israel yang berlangsung pada 2024. Dalam laporan tersebut, perundingan tersebut dianggap sebagai bentuk balas budi Israel terhadap dukungan Indonesia agar diterima sebagai anggota OECD. Namun, klaim itu langsung dibantah oleh Yusril yang ikut hadir dalam Sidang OECD di Paris pada Maret 2025 dan memastikan bahwa isu tersebut tidak pernah dibahas dalam sidang tersebut.
Sikap Pemerintah Indonesia terhadap Palestina dan Israel
Selain membantah isu normalisasi, Yusril juga menegaskan konsistensi sikap pemerintah Indonesia yang mendukung kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina sebagai solusi utama atas konflik di Timur Tengah.
Yusril menyatakan bahwa Indonesia hanya akan mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel apabila Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Pernyataan itu sekaligus menegaskan posisi Indonesia yang tetap berpihak pada hak-hak Palestina dan menolak normalisasi hubungan tanpa penyelesaian konflik Palestina-Israel.
Baca Juga: Langkah Rommy “Obral” Kursi Ketum PPP, Eksploitasi yang Menuai Kritik
Respons terhadap Pernyataan Presiden Prabowo
Isu pembicaraan normalisasi hubungan muncul kembali setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan yang membuka peluang bagi Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, dengan syarat kemerdekaan Palestina terlebih dahulu tercapai.
Meskipun demikian, Yusril menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada pertemuan atau perundingan resmi yang membahas normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel. Ia juga meminta semua pihak untuk berhati-hati dalam menyikapi berita yang beredar agar tidak menimbulkan kerancuan publik.
Penegasan bahwa Hubungan Diplomatik Bukan Syarat Organisasi Internasional
Yusril menjelaskan bahwa keanggotaan Indonesia di berbagai organisasi internasional, termasuk PBB dan OECD. Tidak pernah mensyaratkan adanya hubungan diplomatik dengan seluruh anggota lain.
Oleh karena itu, pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD berjalan independen tanpa dipengaruhi oleh sikap atau dukungan Israel. Hal ini sejalan dengan prinsip kedaulatan negara dan kebijakan luar negeri Indonesia yang memperhatikan kepentingan nasional dan prinsip keadilan internasional.
Kesimpulan
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Dengan tegas menolak kabar adanya perundingan rahasia antara Indonesia dan Israel soal normalisasi hubungan. Pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD dinyatakan tidak bergantung pada dukungan Israel.
Dan pemerintah tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina sebagai prasyarat utama bagi kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Pernyataan ini menunjukkan sikap tegas Indonesia dalam menjaga prinsip-prinsip politik luar negeri yang berlandaskan pada keadilan dan solidaritas. Terhadap Palestina serta menolak spekulasi yang dapat memperkeruh suasana diplomatik.
Manfaatkan waktu anda untuk mengeksplorisasi ulasan menarik lainnya mengenai berita terbaru dan menarik lainnya hanya di Politik Ciki.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari suararembang.com
- Gambar Kedua dari antaranews.com
