Langkah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy alias Rommy yang obral kursi Ketum PPP kepada tokoh eksternal, memicu kritik tajam dari elite dan kader partai.
Manuver Rommy ini dinilai oleh banyak pihak sebagai bentuk eksploitasi dan perbuatan yang merendahkan marwah partai berlambang Kabah tersebut. Di bawah ini Politik Ciki akan membahas latar belakang Rommy obral kursi Ketum PPP, reaksi kader, dan dampaknya bagi partai.
Kritik Tajam Dari Elite PPP
Wakil Ketua Umum PPP, Rusli Effendi, menegaskan bahwa langkah Rommy sangat tidak etis dan menyerupai tindakan memperdagangkan partai. “(Langkah Rommy) sangat tidak etis, seperti mengeksploitasi partai dan seolah-olah ini merupakan barang dagangan” ujarnya dalam siaran pers pada Senin 26 mei 2025.
Rusli menekankan bahwa PPP memiliki mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) terkait proses pemilihan Ketua Umum dan masuk keluarnya anggota partai. Rusli juga mengingatkan para kader untuk menjaga marwah partai dan menolak segala bentuk jual beli posisi strategis.
Menurut dia, PPP masih memiliki banyak kader internal yang layak dan mumpuni untuk memimpin partai ke depan. “Calon dari internal PPP masih mumpuni dan pantas, tentunya tidak kalah dengan tokoh-tokoh eksternal” tegas Rusli.
Senada, Ketua DPC PPP Jakarta Timur, Ahmad Rifa’i, melontarkan kritik tajam dan bahkan menyebut langkah Rommy sebagai “mengobral” partai. Rifa’i menyatakan bahwa PPP adalah partai ulama yang tidak pantas dijadikan komoditas jualan. Ia bahkan meminta Rommy untuk bertaubat dan tidak mengganggu proses kaderisasi dalam partai.
Rifa’i juga mengingatkan kasus korupsi yang pernah menjerat Rommy menjelang Pemilu 2019, yang berdampak negatif terhadap elektabilitas PPP. “Mestinya Rommy tobat nasuha agar tidak lagi menjadi azab bagi PPP. Jangan ganggu PPP lagi kalau tidak ingin kualat dengan warisan para ulama” katanya.
Ketua Mahkamah Partai: PPP Bukan untuk Dijual
Ketua Mahkamah Partai PPP, Ade Irfan Pulungan, juga menolak keras upaya menggadaikan partai kepada tokoh eksternal semata-mata demi mendapatkan kursi parlemen. Ia mengingatkan bahwa PPP adalah partai warisan ulama dengan tradisi kuat yang harus dijaga.
“PPP adalah partai yang berbasis pergerakannya tentang kepentingan umat. Kami tidak mau PPP tergerus dan tergadaikan hanya demi kepentingan mendapatkan kursi di Senayan” kata Irfan kepada Kompas.com.
Irfan pun membuka pintu bagi siapa saja yang ingin bergabung ke PPP, asalkan mampu beradaptasi dengan karakter dan tradisi partai. “PPP tetap akan membuka diri kepada siapa pun, sepanjang mereka mampu beradaptasi. Bukan PPP yang harus beradaptasi kepada figur yang ada” tegasnya.
Baca Juga:
Upaya Keras Mendapatkan Kursi di Parlemen
Rommy sendiri tidak menampik langkahnya ini. Ia mengakui telah menawari sejumlah tokoh eksternal untuk bergabung dan menjadi Ketua Umum PPP. Menurut Rommy, langkah ini diambil karena PPP membutuhkan sosok luar biasa agar bisa kembali ke kursi parlemen yang telah hilang.
“Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan. Effort untuk ke situ maha berat. Mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan mampu kembali” jelas Rommy. Karena itu, menurut Rommy, dibutuhkan “extra ordinary power” dan “extra ordinary leader” untuk memimpin PPP kembali.
Beberapa nama yang sempat dia tawarkan antara lain mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Bahkan Rommy mengaku sempat membujuk Anies Baswedan untuk menjadi Ketua Umum PPP dan berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo terkait nama Amran Sulaiman.
Fenomena “Obral Kursi Ketum” Dalam Kompetisi Elektoral Ketat
Peneliti Senior Bidang Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menilai fenomena “obral kursi Ketua Umum” sebenarnya merupakan cerminan dari ketatnya kompetisi elektoral di Indonesia.
Menurut Lili, setiap partai punya hak untuk mencari figur Ketua Umum dari luar partai, terutama demi bisa memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan memenangkan kursi di DPR.
“Fenomena ini dampak dari kompetisi yang sangat ketat dalam pemilu agar lolos parliamentary threshold dan menempatkan sebanyak-banyaknya kadernya di parlemen” ujar Lili.
Ia juga menambahkan bahwa elite partai kerap kali memilih figur eksternal demi keuntungan jangka pendek, seperti menaikkan elektabilitas atau membuka akses ke kekuasaan dengan cara instan. Ironisnya, hal ini kerap membuat kader internal terabaikan atau bahkan dijegal dengan berbagai alasan.
Kesimpulan
Langkah Rommy membuka peluang dan menawarkan kursi Ketua Umum PPP kepada tokoh eksternal memang bisa dipahami sebagai upaya pragmatis demi mengembalikan kejayaan partai di parlemen. Namun, manuver ini juga mengundang kritik pedas yang menyoroti aspek etika dan loyalitas terhadap nilai-nilai partai.
Bagi sebagian elite dan kader PPP, menjual posisi strategis adalah bentuk eksploitasi yang merusak marwah dan tradisi partai yang merupakan warisan ulama. Mereka menegaskan bahwa PPP tidak boleh menjadi komoditas dagangan yang dijual kepada siapa pun demi kepentingan sesaat.
Di sisi lain, tekanan kompetisi politik yang semakin ketat memaksa partai untuk mengambil langkah ekstra, termasuk merekrut figur eksternal yang dianggap mampu membawa keuntungan elektoral dan akses kekuasaan. Namun, dilema ini harus diselesaikan dengan menjaga keseimbangan antara pragmatisme politik dan integritas partai.
Akhirnya, Kisruh ini menjadi pengingat penting bagi PPP dan partai politik lainnya. Mereka harus menegakkan mekanisme internal yang transparan dan demokratis. Aspirasi kader internal juga perlu dihormati dengan baik. Semua itu harus dilakukan tanpa menggadaikan prinsip dan jati diri partai demi ambisi politik semata.
Simak dan ikuti terus Politik Ciki agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya yang terupdate setiap hari.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar dari nasional.kompas.com
