FaktaPolitik

Pasca Longsor, Mendagri Tekankan Pentingnya Tata Ruang yang Kuat

Bencana longsor yang melanda Desa Pasirlangu, Bandung Barat, telah membuka mata kita akan urgensi mitigasi bencana jangka panjang. ​ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerukan percepatan relokasi warga dari zona rawan dan penguatan tata ruang sebagai langkah vital.​ Berikut ini, Politik Ciki akan menjadi pengingat penting bagi seluruh…

Politik

Komisi III DPR Panggil Kapolres-Kajari Sleman Soal Tersangka Kasus Jambret

Komisi III DPR RI memanggil Kapolres Sleman terkait kasus jambret yang sempat menimbulkan keresahan masyarakat di wilayah tersebut. Panggilan ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap kinerja aparat penegak hukum. Tujuan utama adalah memastikan proses penyidikan berjalan transparan, cepat, serta sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dalam kesempatan ini,…

Politik

Bestari Barus Bongkar Alasan Kader NasDem Bergabung ke PSI

Wakil Ketua DPP NasDem, Bestari Barus, mengungkap faktor-faktor yang mendorong kader partainya memutuskan bergabung ke PSI. Menurutnya, perpindahan ini bukan semata-mata soal ketidakpuasan, tetapi terkait aspirasi pribadi, peluang pengembangan karier politik, dan kesesuaian visi misi dengan partai baru. Bestari menekankan pentingnya evaluasi internal dan komunikasi partai agar kader merasa dihargai.…

Politik

Klarifikasi Mengejutkan Ahmad Ali, Gibran Lawan Politik Prabowo? Ternyata Cuma Salah Paham!

Ahmad Ali memberikan klarifikasi terkait pernyataannya soal Gibran, menegaskan tidak ada maksud menyebutnya sebagai lawan politik Prabowo. Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, angkat bicara soal interpretasi pernyataannya dalam sebuah siniar. Ia meluruskan tafsir yang berkembang dan menegaskan adanya kesalahpahaman. Menurutnya, judul pemberitaan tidak mencerminkan konteks percakapan utuh…

FaktaPolitik

Mendikdasmen Ungkap Banyak Anggota DPR Lulusan Paket C

Mendikdasmen baru-baru ini mengungkap fakta yang mengejutkan mengenai latar belakang pendidikan sebagian anggota DPR. Berdasarkan data yang diperoleh dari lembaga terkait, sejumlah anggota legislatif memiliki ijazah setara Paket C. Pernyataan ini menimbulkan perbincangan luas karena mengaitkan kualitas pendidikan politikus dengan kemampuan legislasi. Pernyataan Mendikdasmen disampaikan dalam konferensi pers yang membahas…

Politik

Rusdi Masse Gantikan Sahroni di Komisi III, Mundur dari NasDem

Rusdi Masse resmi ditunjuk sebagai pengganti Sahroni di Komisi III DPR, menyusul mundurnya Sahroni dari kursi tersebut keputusan. Partai dan DPR menegaskan bahwa pengangkatan ini berjalan sesuai mekanisme resmi, sementara publik menaruh perhatian pada kemampuan Rusdi Masse menghadapi tantangan legislasi dan agenda strategis di Komisi III DPR secara profesional dan…

Politik

Megawati Rayakan HUT Dengan Reuni Trah Soekarno Dan Doa Untuk Pertiwi

Di tengah guyuran hujan deras yang membasahi Istana Batu Tulis Bogor, ulang tahun ke-79 Megawati berlangsung khidmat penuh kegembiraan. Acara ini bukan sekadar perayaan pribadi, melainkan sebuah momen kebersamaan keluarga besar Bung Karno yang kental dengan nuansa kekeluargaan dan soliditas politik. Kehangatan tampak jelas melalui kehadiran para kerabat dekat serta…

Politik

Misbakhun Tegaskan, Deputi Gubernur BI Jabatan Politik Jangan Dibuat Heboh!

Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, menegaskan bahwa jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) bersifat politik dan tidak perlu menjadi polemik di masyarakat. Ia mengingatkan bahwa proses pencalonan mengikuti aturan dan kompetensi yang ditetapkan, serta operasional BI tetap dijalankan secara kolektif kolegial. Misbakhun menekankan publik sebaiknya fokus pada profesionalisme dan integritas…

FaktaPolitik

Dito Ariotedjo Diperiksa KPK Terkait Kasus Kuota Haji

Menteri BUMN periode sebelumnya, Dito Ariotedjo, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyalahgunaan kuota haji. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berjalan. Dugaan ini berfokus pada potensi perbuatan melawan hukum dalam distribusi kuota haji yang memunculkan keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu.…