Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, menegaskan bahwa jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) bersifat politik dan tidak perlu menjadi polemik di masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa proses pencalonan mengikuti aturan dan kompetensi yang ditetapkan, serta operasional BI tetap dijalankan secara kolektif kolegial. Misbakhun menekankan publik sebaiknya fokus pada profesionalisme dan integritas calon Deputi Gubernur, bukan spekulasi politik. Dapatkan informasi menarik yang sedang jadi perbincangan di Politik Ciki.
Misbakhun Imbau Publik Tenang Soal Pencalonan Thomas Djiwandono
Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, meminta masyarakat untuk tidak lagi memperdebatkan pencalonan Thomas Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo Subianto, sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Menurutnya, jabatan tersebut merupakan posisi politik yang wajar diisi oleh individu dengan latar belakang kompetensi dan pengalaman politik.
“Sebaiknya tidak perlu lagi dipertentangkan dan dijadikan polemik di masyarakat soal pencalonan Deputi Gubernur Bank saat ini. Jabatan Deputi Bank Indonesia itu jabatan politik,” ujar Misbakhun kepada Kompas.com, Kamis (22/1/2026). Ia menekankan bahwa posisi ini tidak menyalahi aturan karena prosedur dan kriteria sudah dijalankan.
Misbakhun juga menambahkan bahwa masyarakat sebaiknya fokus pada kompetensi calon daripada latar belakang keluarganya. Dengan demikian, diskusi publik dapat diarahkan pada kualifikasi profesional, rekam jejak, dan kemampuan calon untuk menjalankan tugas secara profesional.
Deputi Gubernur BI, Posisi Politik Strategis
Misbakhun menegaskan bahwa pencalonan Deputi Gubernur BI tidak menyalahi prinsip independensi bank sentral. Ia menjelaskan bahwa operasional Bank Indonesia diatur oleh undang-undang dan dijalankan secara kolektif kolegial oleh Dewan Gubernur, sehingga tetap aman dari campur tangan politik.
“Siapapun bisa dicalonkan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan basis kompetensi dan latar belakang politik. Tidak ada korelasi langsung antara pencalonan ini dengan independensi Bank Indonesia,” jelasnya.
Politikus Golkar ini menambahkan bahwa masyarakat bisa menilai sendiri latar belakang Thomas Djiwandono. “Beliau punya latar belakang profesional, latar belakang sebagai politisi, dan rekam jejak karir politik di partai politik. Semua aturan dan ketentuan dijalankan, termasuk soal pengunduran diri dari partai politik,” imbuh Misbakhun.
Baca Juga: Dito Ariotedjo Diperiksa KPK Terkait Kasus Kuota Haji
Respons Ekonomi dan Kekhawatiran Masyarakat
Meskipun prosedur formal telah dijalankan, pencalonan Thomas sempat menimbulkan kekhawatiran publik. Beberapa pihak menilai bahwa pengangkatan keponakan Presiden ke posisi strategis di bank sentral berpotensi menimbulkan persepsi campur tangan politik.
Sejumlah ekonom menyampaikan bahwa posisi Deputi Gubernur BI seharusnya bebas dari kepentingan politik untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam proses seleksi.
Misbakhun menekankan bahwa semua kekhawatiran publik harus dilihat secara objektif. Ia menegaskan bahwa mekanisme pengangkatan dan tugas operasional BI tetap berjalan sesuai hukum, sehingga independensi bank sentral tetap terjaga.
Thomas Djiwandono, Profesionalisme di Tengah Polemik
Thomas Djiwandono dikenal memiliki latar belakang profesional dan politik yang kuat, termasuk pengalaman di partai politik dan posisi strategis sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu alasan pencalonannya dianggap layak oleh sebagian pihak.
Misbakhun menegaskan bahwa pencalonan ini sudah melalui prosedur hukum dan aturan internal, termasuk pengunduran diri Thomas dari partai politik untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Semua langkah ini dimaksudkan agar posisi strategis di Bank Indonesia dijalankan secara profesional.
Dengan adanya transparansi dan pengawasan, diharapkan publik dapat menilai pencalonan Thomas Djiwandono secara objektif, fokus pada kompetensi dan integritas. Hal ini sekaligus menjadi pembelajaran tentang bagaimana jabatan politik dan profesional di lembaga penting seperti BI harus dikelola secara proporsional.
Pantau selalu kejadian terbaru dan terviral berita lainnya yang kami berikan hanya ada di Politik Ciki.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari nasional.kompas.com
- Gambar Kedua dari nasional.kompas.com
