Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan dana sebesar Rp14,6 triliun yang mengendap di bank bukan deposito.
Dana ini telah dialokasikan untuk menyelesaikan pembayaran proyek fisik, pengadaan barang, dan jasa yang dijadwalkan pada akhir tahun 2025. Pola pengeluaran anggaran kuartal keempat memang melonjak, sehingga dana kas daerah dipersiapkan dengan matang.
Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi politik menarik lainnya yang hanya ada di Politik Ciki.
Pramono Anung Tegaskan Dana Tertahan di DKI
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan dana mengendap sebesar Rp14,6 triliun di bank bukanlah dana yang disimpan dalam bentuk deposito. Ia menyatakan dana tersebut sudah dipersiapkan khusus untuk menyelesaikan pembayaran proyek fisik dan pengadaan barang serta jasa yang dijadwalkan pada November dan Desember 2025.
Pramono mengungkapkan bahwa pola pembayaran anggaran di akhir tahun selalu melonjak. Hal ini karena proses administrasi proyek baru selesai pada kuartal keempat sehingga membutuhkan dana besar untuk pembayarannya. Jadi, dana yang mengendap tersebut adalah dana kas daerah yang memang telah direncanakan penggunaannya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov DKI telah meminta Kementerian Keuangan untuk mempercepat transfer dana tambahan sebesar Rp10 triliun. Dana itu akan digunakan untuk mendukung akselerasi belanja daerah agar proyek dan layanan publik berjalan lancar. Pramono menegaskan semuanya sudah dijadwalkan dengan matang.
Tren Penggunaan Anggaran DKI di Akhir Tahun
Menurut Pramono, karakteristik pengeluaran anggaran di DKI adalah adanya pelonjakan pembayaran pada kuartal terakhir setiap tahun. Contohnya, pada akhir 2023 terdapat dana sekitar Rp16 triliun yang mengendap di bank untuk pembayaran proyek. Sedangkan pada 2024 meningkat menjadi Rp18 triliun.
Pengeluaran besar ini dipakai untuk melunasi berbagai kewajiban seperti pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa yang biasanya rampung di akhir tahun. Oleh karena itu, dana Rp14,6 triliun ini sudah disiapkan untuk pembayaran-pembayaran penting tersebut.
Pramono juga memastikan dana itu bukanlah dana menganggur. Dana tersebut sudah difokuskan untuk kebutuhan pembayaran yang perlu diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran. Jadi bukan dana yang sengaja ditahan tanpa tujuan. Semua dilakukan agar pembangunan berjalan tepat waktu dan optimal.
Baca Juga: Prabowo Sambut Presiden Afrika Selatan Dengan Kopi di Istana Merdeka
Respon atas Sorotan Dana Mengendap
Kritik terhadap dana daerah yang mengendap di bank sempat muncul karena dianggap sebagai dana menganggur. Namun Pramono menegaskan bahwa kritik tersebut tidak berdasar. Dana Rp14,6 triliun sudah jelas dialokasikan untuk pelunasan proyek dan pengadaan yang akan dilakukan pada bulan November dan Desember.
Pramono mengajak publik memahami siklus keuangan pemerintah daerah yang memang memiliki pola pembayaran akumulatif di akhir tahun. Ia juga menuturkan bahwa realisasi pajak dan pendapatan daerah DKI masih solid bahkan terkadang melebihi target. Hal ini memperkuat posisi keuangan daerah.
Selain itu, pemerintah DKI terus mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat penyerapan anggaran, terutama pada belanja prioritas. Ini untuk memastikan dana daerah segera dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan dan mendukung kelancaran pembangunan.
Kebutuhan Dana untuk Proyek dan Layanan Publik
Dana yang mengendap tersebut sangat penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembayaran. Mulai dari penyelesaian proyek-proyek fisik, pengadaan barang dan jasa hingga pembayaran kewajiban layanan publik yang telah direncanakan. Pramono memastikan seluruh anggaran telah disusun dengan seksama.
Keterlambatan pembayaran atau penundaan penggunaan dana dapat menghambat pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, adanya dana mengendap sebagai persiapan kas daerah justru menunjukan kesiapan Pemprov dalam menjalankan program dengan baik. Pengelolaan dana seperti ini telah menjadi ciri khas pengelolaan APBD DKI.
Dengan adanya permintaan tambahan transfer dana sebesar Rp10 triliun, DKI berharap percepatan pembangunan dan layanan publik dapat berjalan lebih optimal terutama pada masa kritis terakhir tahun anggaran. Semua langkah ini dilakukan demi kepentingan masyarakat Jakarta.
Simak dan ikut terus perkembangan politik terkini dengan informasi akurat dan tentunya terpercaya hanya di Politik Ciki.
