Terungkap alasan DPR menyusun RUU SDI guna memperbaiki kualitas data pembangunan nasional agar lebih akurat, terpadu, dan dapat dipercaya. Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia (RUU SDI) menjadi inisiatif DPR RI untuk mengatasi disparitas data antar lembaga dan daerah. RUU ini bertujuan menghasilkan data pembangunan yang akurat, terpadu, dan tepercaya. Dengan…
Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk bersikap realistis dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Seruan tersebut disampaikan dalam forum pengarahan kepada para menteri, kepala lembaga, serta pimpinan daerah. Ia menekankan bahwa target pembangunan harus disusun berdasarkan kemampuan fiskal, kapasitas birokrasi, serta kondisi global yang terus bergerak dinamis. Menurutnya, perencanaan…
Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi sorotan utama dalam agenda pembangunan nasional Indonesia yang berkelanjutan dan strategis. Berbagai upaya percepatan dan koordinasi terus dilakukan untuk memastikan proyek ambisius ini berjalan sesuai rencana. Pertemuan antara Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menjadi…
Visi memajukan daerah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia seringkali membutuhkan langkah-langkah yang melibatkan berbagai sektor. Salah satu inisiatif menarik datang dari Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), yang berencana membangun Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) untuk pendidikan calon prajurit TNI AD. Proyek ambisius ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara,…
Kabinet Merah Putih meluncurkan strategi jitu untuk memastikan prioritas nasional berhasil, meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan secara merata. Presiden menetapkan prioritas nasional, pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi, ketahanan pangan, serta akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Untuk mewujudkannya, Menteri PANRB Rini Widyantini memperkenalkan Strategic Diamond, pendekatan inovatif yang menyelaraskan perencanaan,…
PPHN menjadi fokus pembahasan MPR untuk menemukan jalan terbaik dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan bangsa Indonesia. Wacana PPHN kembali mencuat sebagai isu krusial pembangunan Indonesia. MPR mengkaji berbagai opsi implementasi, tidak hanya melalui amendemen UUD 1945, untuk merumuskan arah pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Simak beragam informasi menarik lainnya tentang…
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko, tegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan secara sepihak. Menurutnya, dibutuhkan sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan pihak swasta. Kolaborasi ini penting untuk memastikan pembangunan berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan demi kemajuan Indonesia. DPR mendorong seluruh elemen bangsa…
