Politik

DPR Usulkan Korlantas Menjadi Badan Lalu Lintas Berbintang Tiga

DPR mengusulkan Korlantas diubah menjadi Badan Lalu Lintas berbintang tiga untuk meningkatkan efektivitas dan pengawasan. Wacana reformasi kepolisian muncul dari Komisi III DPR RI yang mengusulkan peningkatan Korps Lalu Lintas (Korlantas) menjadi Badan Lalu Lintas (Balantas) Polri berbintang tiga. Langkah ini dianggap penting untuk menghadapi kompleksitas lalu lintas modern dan…

Politik

DPR Dan Pemerintah Fokus Bahas RUU Penyesuaian Pidana Sembilan Pasal

DPR dan Pemerintah memulai pembahasan RUU Penyesuaian Pidana yang terdiri dari sembilan pasal untuk menyesuaikan aturan hukum. Lanskap hukum pidana Indonesia sedang mengalami perubahan signifikan melalui pembahasan RUU Penyesuaian Pidana oleh DPR dan Kementerian Hukum, yang bertujuan menyelaraskan regulasi dengan KUHP baru untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih modern…

Politik

Mendagri Desak Pemda Revisi RTRW Demi Ketahanan Pangan Nasional!

Mendagri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah segera merevisi RTRW untuk melindungi lahan pertanian dan ketahanan pangan nasional. Ancaman terhadap keberlanjutan pangan semakin nyata akibat masifnya alih fungsi lahan pertanian. Menyikapi kondisi ini, Mendagri Tito Karnavian mengambil langkah tegas dengan mendorong pemerintah daerah merevisi Perda RTRW. Langkah ini diharapkan dapat melindungi…

Politik

Panji Bangsa Siapkan Benteng Suara PKB, Misi Kawal Pemilu 2029

Panji Bangsa menegaskan komitmennya membangun benteng suara PKB demi mengawal jalannya Pemilu 2029 dengan teguh dan aman. Menjelang Pemilu 2029, dinamika politik mulai memanas, dan persiapan matang menjadi kunci. ​Salah satu badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Panji Bangsa, mengambil langkah strategis dengan menyiapkan kader-kader militan untuk mengawal suara PKB…

Politik

Skandal RUU KUHAP, Ketika Partisipasi Publik Hanya Sekadar Drama

Skandal RUU KUHAP terungkap, menunjukkan partisipasi publik seringkali hanya formalitas, bukan benar-benar memengaruhi keputusan legislatif. Proses pembahasan RUU KUHAP di DPR kembali jadi sorotan. Alih-alih transparan dan partisipatif, pembahasan diwarnai dugaan manipulasi dan “catut nama” masyarakat sipil. Kisah ini menyoroti pasal kontroversial sekaligus integritas legislasi, memunculkan pertanyaan mendasar, untuk siapa…

Politik

Polemik Ijazah Hakim MK Arsul Sani, DPR Dan MKD Turun Tangan

Polemik ijazah Hakim MK Arsul Sani mencuat, mendorong DPR dan MKD bertindak menyelidiki dugaan tersebut segera secara. Perpolitikan Indonesia kembali ramai oleh laporan dugaan ijazah palsu yang melibatkan hakim MK Arsul Sani. Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi (AMPK) melaporkan dugaan tersebut ke MKD DPR, memicu respons pimpinan DPR untuk menelusurinya. Kasus…

Politik

Mendagri, Kepercayaan Publik Terbentuk Dari Kinerja Optimal Kepala Daerah

Mendagri menekankan bahwa kepala daerah dapat membangun kepercayaan publik melalui kinerja yang konsisten dan optimal. Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya fokus pada kinerja bagi setiap kepala daerah. Menurutnya, kinerja positif adalah strategi efektif untuk meraih kepercayaan publik, meningkatkan popularitas, dan membuka peluang kemenangan dalam Pilkada. Ia menilai kinerja yang baik…

Politik

Bahlil Mendoakan Mereka Yang Menolak Gelar Pahlawan Soeharto Bisa Ikhlas

Bahlil mengungkapkan doa tulusnya agar semua pihak yang menolak gelar Pahlawan Soeharto dapat menerima dengan ikhlas. Pemberian gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI Soeharto oleh Presiden Prabowo Subianto memicu perdebatan. Ketua Golkar, Bahlil Lahadalia, mendoakan agar penolak bisa mengikhlaskan. Kasus ini mencerminkan posisi Golkar sekaligus kompleksitas sejarah dan politik, menunjukkan…

Politik

PDIP Tolak Usulan Demokrat Ubah BPIP Menjadi Kementerian

Polemik status BPIP memanas setelah PDIP menolak tegas usulan Partai Demokrat yang ingin mengubahnya menjadi kementerian. Wacana perubahan status BPIP menjadi kementerian kembali memanas. Usulan Fraksi Partai Demokrat di DPR ditolak keras PDI Perjuangan. PDIP menilai perubahan ini melenceng dari tujuan BPIP dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Debat ini menyoroti…