Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 6 pejabat baru dalam reshuffle kelima Kabinet Merah Putih pada Senin, 27 April 2026, di Istana Negara Jakarta. Perombakan berdasarkan Keppres Nomor 51/P Tahun 2026 ini guna perkuat kinerja birokrasi dan program prioritas nasional. Pelantikan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran elite politik.…
Pemerintah merancang sejumlah kebijakan strategis mulai dari dukungan Muktamar PBNU hingga penambahan kuota program magang nasional. Pemerintah mengintegrasikan kebijakan politik dan ketenagakerjaan, mulai dari dukungan Muktamar PBNU ke-35 hingga wacana kenaikan kuota magang nasional. Langkah ini mencerminkan upaya memperkuat konsolidasi politik-keagamaan sekaligus mengurangi pengangguran lulusan baru dan membuka peluang kerja…
KPK menegaskan lemahnya kaderisasi partai politik menjadi pemicu utama maraknya praktik mahar politik di Indonesia. Menurut KPK, ketidakmampuan partai dalam membangun rekrutmen yang transparan menciptakan celah bagi oknum untuk melakukan transaksi jual beli dukungan. Fenomena ini dinilai sebagai akar masalah yang mendorong kandidat kepala daerah melakukan korupsi guna mengembalikan modal…
PSI mempertanyakan usulan NasDem terkait ambang batas DPRD yang dinilai sarat kepentingan politik dan menimbulkan kecurigaan publik luas. Debat politik memanas soal usulan NasDem terapkan ambang batas parlemen (PT) hingga DPRD provinsi dan kabupaten/kota. PSI menduga ada niat tersembunyi untuk singkirkan pesaing kecil di tingkat daerah. Berikut ini Politik Ciki…
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menanggapi usulan KPK agar capres-cawapres wajib kaderisasi partai politik pada Kamis (23/4/2026). Ganjar akui pentingnya kaderisasi tapi nilai penerapannya “tidak mudah” karena UU Parpol izinkan capres dari luar partai. Pernyataan ini memicu diskusi luas tentang kualitas pemimpin dan fungsi partai di kontestasi demokrasi. Pandangan pragmatis…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan calon presiden (capres) wajib lahir dari sistem kaderisasi partai politik dalam revisi UU Parpol. Usulan ini memicu respons keras dari Partai Golkar. Sekjen Partai Golkar Sarmuji menanggapi usulan KPK dengan tegas pada 23 April 2026, menilai ide tersebut berpotensi membatasi demokrasi terbuka, meritokrasi politik, dan…
Usulan KPK batasi masa jabatan ketua umum parpol maksimal dua periode mencuri perhatian dunia politik nasional. Kajian Direktorat Monitoring KPK menyebut langkah ini penting untuk memperkuat kaderisasi dan tata kelola partai. Rekomendasi ini disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari usulan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai…
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Rancangan Undang‑Undang Pengupahan dan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang‑undang. Pengesahan ini menandai langkah penting dalam perlindungan hukum pekerja rumah tangga yang selama ini sering berada di ruang abu‑abu regulasi. Dengan status UU, pekerja rumah tangga diharapkan memperoleh kejelasan hak, pengupahan layak,…
Isu pengelolaan aset sitaan kembali menjadi sorotan setelah DPR mengusulkan pembentukan badan khusus untuk meningkatkan efektivitas pengelolaannya. Anggota Komisi III DPR Benny K. Harman mendorong pembentukan badan khusus untuk mengelola aset hasil sitaan dan perampasan negara. Usulan ini muncul karena ia menilai tata kelola aset selama ini masih lemah, sehingga…
Megawati Soekarnoputri mengusulkan Konferensi Asia-Afrika jilid II untuk atasi krisis geopolitik global yang memanas belakangan ini. Pernyataan disampaikan saat pidato di acara kenegaraan Bandung (18/4/2026) dengan penuh semangat. Mantan Presiden RI ini soroti konflik Timur Tengah dan polarisasi dunia saat ini. Usul ini anggap relevan era Asia-Afrika bangkit hadapi dominasi…
