Pernyataan JK memicu perdebatan publik setelah menyoroti perbedaan mencolok gaji menteri dibandingkan pejabat BUMN dan anggota DPR.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), soroti wacana pemotongan gaji menteri usulan Presiden Prabowo Subianto. Pada 21 Maret 2026 usai salat Idul Fitri di Masjid Al Azhar Jakarta Selatan, JK sebut gaji pokok menteri hanya Rp19 juta per bulan. Ini jauh kalah dibanding Dirut BUMN dan anggota DPR yang terima ratusan juta.
Simak beragam informasi menarik lainnya tentang politik di Indonesia yang terbaru dan terviral cuman hanya ada di seputaran Politik Ciki.
Pernyataan Kontroversial JK
JK komentari efisiensi anggaran kabinet Prabowo yang usul potong gaji menteri. “Gaji menteri cuma Rp19 juta, kalau dipotong lagi tinggal berapa?” tanyanya retoris. Ia bandingkan dengan gaji Dirut BUMN yang “jauh lebih tinggi”.
Menkeu Sri Mulyani sebelumnya akui gaji menteri “kegedean”, tapi JK kontra keras. Wakil Presiden ini sebut menteri tak terima tunjangan pribadi, hanya biaya operasional kerja. Fakta ini bikin publik heboh diskusi gaji pejabat.
Pernyataan JK viral di media sosial dalam hitungan jam. Netizen soroti ketimpangan remunerasi antar jabatan negara. Banyak yang setuju menteri seharusnya tak dipotong duluan saat efisiensi APBN.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Perbandingan Gaji Pejabat Tinggi
Gaji pokok menteri Rp5.040.000 plus tunjangan Rp13.608.000 jadi Rp18.648.000 per Keppres No.68/2001. Dirut BUMN strategis seperti Pertamina capai Rp1,5 miliar/bulan, 80 kali lipat menteri. Kasus Garuda Indonesia jadi contoh klasik.
Anggota DPR terima gaji pokok Rp17,5 juta plus tunjangan total Rp70-80 juta/bulan. Beberapa fraksi kasih fasilitas tambahan. Total remunerasi tahunan DPR Rp960 juta vs menteri Rp224 juta.
Dirut BUMN dapat bonus kinerja, saham, fasilitas rumah dinas mewah. Menteri hanya mobil dinas dan sopir tanpa fasilitas pribadi. JK tekankan perbandingan ini saat wacana pemotongan bergulir.
Baca Juga: Breaking News! Jokowi Susul SBY Temui Prabowo, Ini Faktanya
Latar Belakang Wacana Pemotongan
Presiden Prabowo sejak awal telah meminta penghematan anggaran kabinet baru setelah dilantik pada Januari 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani menghitung potensi efisiensi hingga Rp100 triliun dari berbagai pos belanja negara. Gaji menteri pun menjadi salah satu target awal dalam bahan diskusi kebijakan tersebut.
JK mengingatkan pentingnya proporsionalitas dalam kebijakan pemotongan agar tidak menimbulkan ketimpangan baru. “DPR dan BUMN gaji jauh lebih tinggi, ini hanya untuk diketahui,” ujarnya dengan nada bijaksana. Pernyataan ini dinilai sebagai respons tajam namun tetap tidak menyinggung pihak tertentu secara pribadi.
Publik pun menyoroti fakta bahwa sejumlah Dirut BUMN kerap terlibat kasus korupsi meski menerima gaji fantastis. Tercatat sekitar 8 BUMN besar pernah tersangkut kasus yang ditangani KPK dalam beberapa tahun terakhir. JK seolah menyindir bahwa sistem remunerasi tinggi tidak selalu menjamin integritas yang baik.
Respons Publik Dan Pemerintah
Netizen ramai mendukung JK, banyak yang menyebut pernyataannya “logis dan berani bicara fakta” di tengah situasi saat ini. Tagar #GajiMenteriKecil pun sempat trending di Twitter Indonesia dan menarik perhatian luas publik. Hingga kini, DPR dan pihak BUMN sendiri masih belum memberikan pernyataan resmi terkait isu tersebut.
Kabinet Prabowo disebut mulai mempertimbangkan ulang wacana tersebut setelah munculnya pernyataan JK yang cukup berpengaruh. Menteri Keuangan kemungkinan akan memprioritaskan efisiensi pada sektor belanja lain terlebih dahulu. Isu gaji menteri yang kecil pun kini menjadi amunisi politik yang cukup kuat bagi JK dalam perdebatan publik.
Diskusi ini secara luas membuka mata publik mengenai disparitas gaji para pejabat negara yang selama ini jarang disorot. Reformasi sistem remunerasi negara kini dinilai semakin mendesak untuk segera dilakukan. JK pun dianggap berhasil menjadi suara rakyat biasa di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Pantau selalu berita politik terkini yang akurat, terpercaya, dan mendalam, eksklusif hanya di Politik Ciki agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari megapolitan.kompas.com
- Gambar Kedua dari threads.com
