OIKN dan Pemkab Penajam Sepakati Batas Wilayah Administrasi

Otorita IKN bersama Pemkab Penajam Paser Utara sepakat mengenai batas wilayah administrasi, dan hasilnya diajukan ke Kemendagri.

Kesepakatan ini penting sebagai dasar penetapan resmi sebelum IKN berstatus Pemerintahan Daerah Khusus, sesuai amanat undang-undang.

Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya tentang seputaran Politik Ciki.

Rincian Batas Wilayah yang Disepakati

Nicko menjelaskan bahwa batas wilayah IKN dengan PPU tidak mencakup seluruh wilayah yang selama ini diperkirakan masuk dalam delineasi IKN. Berdasarkan hasil survei di lapangan, tidak semua kawasan Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU, akan menjadi bagian dari wilayah administrasi IKN.

Survei batas wilayah dilakukan di tiga titik strategis, yakni:

• Kelurahan Pemaluan
• Kelurahan Maridan
• Desa Telemow, Kecamatan Sepaku

Di tiga lokasi tersebut telah dilakukan pemasangan tapal batas sebagai penanda fisik. Menurut Nicko, langkah ini memastikan tidak ada tumpang tindih klaim wilayah sekaligus memberikan kejelasan kepada masyarakat setempat terkait status administrasi mereka.

“Tapal batas wilayah administrasi antara Kabupaten PPU dengan IKN sudah disepakati kedua belah pihak. Penetapan resminya kini tinggal menunggu keputusan Kemendagri,” tegas Nicko.

Proses Penetapan Batas Wilayah Dengan Daerah Penyangga

Selain dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, proses kesepakatan dan penetapan batas wilayah juga dilakukan antara IKN dengan daerah penyangga lainnya di Kalimantan Timur, seperti Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan.

OIKN menargetkan seluruh proses penetapan batas wilayah ini bisa selesai sebelum tahun 2026. Hal ini dianggap krusial untuk mendukung tata kelola pemerintahan IKN, yang nantinya memiliki status setara provinsi dengan otonomi khusus.

Dengan adanya kejelasan batas administrasi, pemerintah dapat memetakan secara lebih akurat kebutuhan pembangunan, termasuk:

• Infrastruktur dasar, seperti jalan dan jaringan air bersih.
• Layanan publik untuk masyarakat yang berada di perbatasan.
• Peta investasi bagi sektor swasta yang ingin mengembangkan usaha di sekitar IKN.

Baca Juga: Ray Yusha, Legislator Berkomitmen yang Tinggalkan Warisan untuk Bali

Dampak Bagi Masyarakat dan Daerah Penyangga

Penetapan batas wilayah tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan pemerintahan, tetapi juga langsung memengaruhi masyarakat di lapangan. Warga di Kelurahan Pemaluan, Maridan, maupun Desa Telemow akan mengetahui dengan pasti apakah mereka termasuk dalam administrasi IKN atau tetap berada di bawah kewenangan Pemkab PPU.

Kepastian ini penting karena menyangkut berbagai aspek, seperti:

• Hak kepemilikan tanah dan tata ruang wilayah.
• Akses layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.
• Peluang ekonomi, baik melalui pekerjaan di proyek IKN maupun dukungan bagi UMKM lokal.

Menurut sejumlah tokoh masyarakat di Kecamatan Sepaku, warga berharap pemerintah memberikan sosialisasi yang jelas terkait batas wilayah ini. “Kami ingin tahu secara pasti apakah wilayah kami masuk IKN atau tetap di PPU, karena itu berpengaruh pada pelayanan administrasi dan rencana pembangunan ke depan,” ujar salah seorang warga Pemaluan.

Langkah Strategis Menuju Pemdasus

Kesepakatan batas wilayah administrasi antara OIKN dan Pemkab PPU merupakan bagian dari tahapan strategis menuju pembentukan Pemerintahan Daerah Khusus IKN (Pemdasus). Status ini nantinya akan memberikan keleluasaan bagi OIKN dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan model khusus, berbeda dari daerah lain di Indonesia.

Nicko Herlambang menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga sangat penting agar transisi berjalan mulus. “Sebelum IKN resmi menjadi Pemdasus, segala hal yang berkaitan dengan batas wilayah, tata kelola pemerintahan, hingga aspek pelayanan masyarakat harus diselesaikan terlebih dahulu,” ujarnya.

Dengan penetapan batas wilayah yang jelas, diharapkan pembangunan IKN dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan minim konflik. Hal ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia yang modern, inklusif, dan berkelanjutan

Simak dan ikut terus perkembangan politik terkini dengan informasi akurat dan tentunya terpercaya hanya di Politik Ciki.