Keputusan kontroversial Kapolri lewat Perpol Nomor 10 Tahun 2025 memicu kekhawatiran luas terhadap supremasi hukum Indonesia. Di tengah sorotan supremasi hukum, keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo lewat Perpol Nomor 10 Tahun 2025 memicu kritik. Langkah ini dianggap mengabaikan ketetapan MK yang melarang anggota Polri aktif menjabat di kementerian dan…
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memutuskan pemisahan pemilu nasional dan daerah mulai 2029 menimbulkan kontroversi, terutama dari Partai NasDem. NasDem menilai putusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan berpotensi menimbulkan krisis ketatanegaraan. Oleh karena itu, NasDem mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memberikan tafsir asli (original intent)…
Pemilihan umum (Pemilu) merupakan fondasi demokrasi Indonesia, namun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah menimbulkan perdebatan tajam. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan pentingnya membangun sistem pemilu yang berkelanjutan dan terlembaga agar tidak terjadi kebingungan dan ketidakajegan dalam pelaksanaan pemilu di masa…
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentanag pemisahan pemilu kembali menjadi sorotan tajam dalam dunia perpolitikan Indonesia. Berbeda dari pemilu sebelumnya yang digelar serentak, keputusan ini membawa babak baru dalam dinamika demokrasi tanah air. Banyak pihak bereaksi, baik mendukung maupun mengkritisi. Dibawah ini Politik Ciki akan membedah lebih dalam alasan mengapa para…
