Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memutuskan pemisahan pemilu nasional dan daerah mulai 2029 menimbulkan kontroversi, terutama dari Partai NasDem. NasDem menilai putusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan berpotensi menimbulkan krisis ketatanegaraan. Oleh karena itu, NasDem mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memberikan tafsir asli (original intent)…
Pemilihan umum (Pemilu) merupakan fondasi demokrasi Indonesia, namun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah menimbulkan perdebatan tajam. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan pentingnya membangun sistem pemilu yang berkelanjutan dan terlembaga agar tidak terjadi kebingungan dan ketidakajegan dalam pelaksanaan pemilu di masa…
Pemerintah ikuti perintah MK untuk menggratiskan biaya pendidikan SD dan SMP swasta adalah titik balik penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Kini, pemerintah mulai menindaklanjuti perintah MK tersebut dengan menyusun mekanisme implementasi di lapangan. Meski prosesnya belum rampung sepenuhnya, sinyal positif sudah terlihat. Banyak pihak menaruh harapan besar bahwa ini bisa…
Baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting terkait jeda waktu antara penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah. Putusan ini berpotensi membawa perubahan besar dalam mekanisme dan regulasi pemilu di Indonesia. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun langsung menanggapi dengan mendalami dan mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan agar implementasi putusan tersebut berjalan efektif.…
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia berencana akan memasukkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan agar tak ada pungut biaya pendidikan untuk di tingkat dasar, khususnya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik di sekolah negeri maupun swasta. Dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem…
