Ketua DPR RI Puan Maharani geram dan minta penjelasan dari Fadli Zon terkait penetapan Hari Kebudayaan Nasional (HKN) pada 17 Oktober.
Puan khawatir keputusan ini bersifat tertutup dan berpotensi memicu polemik. Ia menegaskan bahwa kebudayaan adalah milik semua rakyat, bukan segelintir pihak, dan mendesak Komisi X DPR untuk mendalami dasar, proses, dan argumentasi di balik penetapan tersebut. Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran Politik Ciki.
Puan Desak Penjelasan dan Minta Komisi X DPR Turun Tangan
Dalam pernyataan resminya di kompleks parlemen, Puan menegaskan bahwa keputusan ini tidak boleh bersifat eksklusif atau elitis. “Kebudayaan adalah milik seluruh rakyat Indonesia, lintas generasi, lintas zaman,” tegasnya. Ia meminta agar Komisi X DPR RI segera mendalami proses penetapan HKN tersebut, mulai dari dasar kajian. Argumentasi konseptual, hingga urgensi memilih tanggal 17 Oktober.
Puan secara terang-terangan menyatakan keberatannya jika Hari Kebudayaan digunakan untuk kepentingan simbolik yang mengarah ke pemuliaan tokoh tertentu. Ia menekankan bahwa kebudayaan adalah milik rakyat bukan hanya milik penguasa.
Fadli Zon: Usulan Murni dari Kalangan Budayawan
Menanggapi sorotan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa penetapan HKN bukan inisiatif pribadi atau politis. Ia mengklaim bahwa usulan tersebut datang dari komunitas seniman dan budayawan Yogyakarta, baik dari kalangan seni tradisi maupun kontemporer.
Menurut Fadli, para seniman telah melakukan kajian sejak Januari 2025, lalu mengusulkan tanggal 17 Oktober sebagai hari yang dianggap memiliki nilai reflektif terhadap identitas dan kekuatan budaya nasional.
“Budaya adalah perekat keberagaman di Indonesia yang mampu menyatukan perbedaan,” ujar Fadli. Meski begitu, penjelasan ini belum cukup meredakan kontroversi. Terutama karena pemilihan tanggal yang bersinggungan dengan aspek politis, yakni ulang tahun Presiden Prabowo.
Baca Juga: Pelantikan Dua Deputi Baru Jadi Kunci Percepatan Transformasi Digital IKN
Kekhawatiran Akan Simbolisme yang Bermuatan Politik
Kritik terhadap penetapan HKN bukan hanya datang dari kalangan politisi, tetapi juga masyarakat sipil dan pengamat kebudayaan. Beberapa pihak mempertanyakan transparansi dan inklusivitas proses penetapannya. Mereka khawatir HKN berpotensi menjadi ajang glorifikasi tokoh tertentu jika tidak disertai penjelasan akademis yang kuat dan partisipasi publik yang luas.
Pengamat budaya menyebut, Hari Kebudayaan seharusnya dipilih berdasarkan momentum sejarah budaya nasional bukan berdasarkan tanggal simbolik yang bisa menimbulkan multitafsir. “Jika tidak hati-hati, ini bisa menjadi preseden buruk dalam penggunaan kekuasaan simbolik di ranah budaya,” ujar salah satu akademisi budaya dari UGM.
Seruan Untuk Evaluasi dan Dialog Terbuka
Menyikapi perkembangan ini, sejumlah organisasi seniman mendesak pemerintah membuka dialog publik soal penetapan HKN. Mereka berharap keputusan tersebut ditinjau ulang melalui mekanisme yang lebih terbuka dan inklusif. Termasuk melibatkan lebih banyak budayawan dari seluruh wilayah Indonesia tidak hanya terfokus pada satu daerah atau kelompok.
Puan juga mendukung gagasan ini, dan menyebut bahwa kebijakan budaya tidak boleh dibuat secara tertutup. “Kalau memang niatnya baik, harusnya bisa dibuka ke publik dan dijelaskan secara jujur tanpa ada kesan disembunyikan,” tambahnya.
Kesimpulan
Penetapan Hari Kebudayaan Nasional pada 17 Oktober oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon memicu respons keras dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Yang mempertanyakan dasar dan transparansi kebijakan tersebut. Meski disebut sebagai hasil kajian para seniman Yogyakarta, pemilihan tanggal yang bertepatan dengan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto memunculkan persepsi politis dan eksklusif.
Dengan kondisi ini, dibutuhkan evaluasi, klarifikasi terbuka, dan partisipasi lebih luas dari masyarakat budaya agar HKN benar-benar menjadi momen pemersatu bangsa bukan pemicu perpecahan atau simbol politik terselubung.
Simak dan ikuti terus jangan sampai ketinggalan informasi terlengkap tentang Puan minta penjelasan Fadli Zon hanya di POLITIK CIKI.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari www.liputan6.com
- Gambar Kedua dari nasional.kompas.com
