Ketua DPR RI Puan Maharani yang telah menegaskan bahwa pembahasan RKUHAP akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Ia memastikan tidak ada hal yang ditutup-tutupi dalam proses revisi undang-undang penting tersebut. DPR melalui Komisi III aktif melibatkan pakar hukum, akademisi, dan masyarakat dalam setiap tahap pembahasan. Puan juga menekankan bahwa proses…
Ketua DPR RI Puan Maharani geram dan minta penjelasan dari Fadli Zon terkait penetapan Hari Kebudayaan Nasional (HKN) pada 17 Oktober. Puan khawatir keputusan ini bersifat tertutup dan berpotensi memicu polemik. Ia menegaskan bahwa kebudayaan adalah milik semua rakyat, bukan segelintir pihak, dan mendesak Komisi X DPR untuk mendalami dasar,…
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kembali singgung pidato Presiden ketiga RI, BJ Habibie, yang pernah mengakui tentang pemerkosaan pada Mei 1998. Pernyataan Puan ini muncul sebagai respons atas polemik yang terjadi di DPR terkait pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang meragukan bukti pemerkosaan massal tersebut. Politik Ciki akan memberikan…
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap administrasi pulau-pulau di Indonesia. Dorongan ini muncul menyusul viralnya isu jual beli pulau secara daring, khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang memicu keprihatinan terkait potensi penyalahgunaan dan alih fungsi pulau-pulau kecil di wilayah nusantara. Politik Ciki akan…
Puan Maharani resmikan patung Soekarno di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo, Jepang, sebagai simbol persahabatan dengan jepang. Peristiwa ini memperkuat hubungan diplomatik dan budaya antara Indonesia dan Jepang. Patung karya seniman Indonesia tersebut menggambarkan semangat kemerdekaan, persahabatan, dan kerja sama. Puan menekankan pentingnya melestarikan nilai-nilai perjuangan Bung Karno dalam…
Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani baru-baru ini dituduh sebagai partai mitra judol, dimana ini langsung direspon tegas oleh puan sehingga ia meminta Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, untuk memberikan klarifikasi terkait tuduhannya. Permintaan ini muncul karena tudingan tersebut dinilai sangat serius dan berpotensi menimbulkan fitnah yang merugikan nama baik partai.…
