Kekayaan Immanuel Ebenezer, yang juga dikenal sebagai Noel, seorang Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) nonaktif, sedang menjadi perhatian publik. Total kekayaan Noel tercatat sebesar Rp 17,62 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2024 yang disampaikan pada 17 Januari 2025. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan senilai Rp 12,14…
Isu mengenai kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang disebut-sebut mencapai Rp100 juta per bulan, atau setara Rp3 juta per hari. Ketua DPR, Puan Maharani, dan Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, telah membantah isu kenaikan gaji tersebut. Menjelaskan bahwa angka Rp100 juta tersebut merujuk pada take home pay…
Kasus ini menjadi kisah dramatis yang menunjukkan bagaimana diplomasi Indonesia berhasil memulangkan seorang warganya dari penjara asing. Seorang selebgram Indonesia berinisial AP sempat divonis tujuh tahun penjara di Myanmar dengan tuduhan serius, termasuk mendukung gerakan oposisi bersenjata. Namun, lewat upaya diplomasi intensif, Kementerian Luar Negeri berhasil memastikan AP mendapatkan amnesti,…
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah merampungkan Kongres VI mereka di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada Sabtu, 2 Agustus 2025. Dalam kongres tersebut, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, secara resmi mengumumkan dan melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk periode 2025–2030. Pengumuman struktur kepengurusan ini menandai dimulainya babak…
Penyelidikan terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah dihentikan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, sebuah keputusan yang ditegaskan kembali sebagai tindakan yang tepat dan sesuai prosedur. Keputusan ini tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D). Mari kita ulas lebih dalam di Politik Ciki. Penghentian…
Kemenkumham Beberkan 4 RUU bahwa pada tahun 2025 yang menjadi prioritas nasional untuk segera diselesaikan. Pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan Kemenkumham dalam mendukung program prioritas nasional pemerintah demi memperkuat tata kelola hukum dan ketertiban di Indonesia. Mari kita ulas lebih dalam di Politik Ciki. Pembaruan Sistem Peradilan Pidana RUU KUHAP…
Penyaluran bantuan sosial Pemprov Jakarta pada Juli 2025 kembali menyalurkan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) kepada 149.687 warga penerima manfaat. Program ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dari Pemprov Jakarta untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan efektif dalam membantu kelompok masyarakat rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak…
Langkah Kementerian IMIPAS dalam membuka seleksi terbuka Pimpinan Tinggi Madya merupakan bagian penting dari gelombang baru reformasi birokrasi di Indonesia. Pengumuman ini telah diterbitkan melalui situs resmi Kementerian IMIPAS dan juga melalui berbagai kanal informasi nasional sejak tanggal 25 Juli 2025. Dalam keterangannya, panitia seleksi menyatakan bahwa proses seleksi ini…
Pembukaan seleksi Dewan Pengawas Indonesia Investment Authority (INA) dari unsur profesional resmi dibuka dengan tujuan menjaring kandidat berkualitas yang mampu menjaga tata kelola investasi strategis negara. Proses seleksi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat pengelolaan investasi nasional agar semakin transparan, akuntabel, dan mendapatkan kepercayaan investor global. Mari kita ulas lebih…
Komnas HAM secara tegas meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperpanjang masa pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Permintaan ini dilontarkan untuk memberikan ruang yang lebih luas dalam mengkaji secara mendalam berbagai poin penting dalam RKUHAP agar tidak berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam proses penegakan…
