Pernyataan Presiden Prabowo soal istilah “londo ireng” memicu polemik setelah analis politik dan organisasi jurnalis mempertanyakan penggunaan istilah tersebut.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, ikut memberikan pandangannya. Menurutnya, istilah londo ireng lebih tepat disematkan kepada pejabat atau mantan pejabat yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, bukan kepada kelompok masyarakat yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Pernyataan Prabowo Picu Perdebatan di Ruang Publik
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan istilah tersebut saat menghadiri puncak peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center. Dalam pidatonya, ia menyebut masih ada orang Indonesia yang lebih memilih membela kepentingan pihak asing dibanding kepentingan bangsanya sendiri.
Prabowo kemudian menggunakan istilah londo ireng sebagai gambaran bagi kelompok yang menurutnya memiliki sikap seperti itu. Ia juga menyebut beberapa profesi, termasuk wartawan, jurnalis, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat saat menjelaskan pandangannya.
Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian publik. Potongan pidato Presiden menyebar luas di berbagai platform media sosial dan memunculkan diskusi mengenai makna istilah yang digunakan.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Analis Politik Nilai Istilah Itu Salah Sasaran
Dedi Kurnia Syah menilai penggunaan istilah tersebut kurang tepat apabila diarahkan kepada masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi.
Ia berpendapat bahwa istilah londo ireng lebih layak ditujukan kepada pejabat atau mantan pejabat yang telah terbukti melakukan korupsi karena tindakan tersebut benar-benar merugikan negara dan masyarakat.
Dedi juga menyoroti kualitas komunikasi politik di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, penyusunan pidato presiden perlu mendapat perhatian lebih agar setiap pesan dapat diterima publik tanpa memunculkan tafsir yang menimbulkan polemik.
Ia berharap pemerintah lebih berhati-hati dalam memilih diksi ketika menyampaikan pidato kepada masyarakat luas.
Baca Juga: Heboh Kaos “Prabowonomics” Kader PKB! Prabowo Akhirnya Buka Suara soal Manuver Gus Imin
AJI Minta Presiden Menyampaikan Permohonan Maaf
Respons juga datang dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardhana, meminta Presiden Prabowo menyampaikan permohonan maaf atas penyebutan profesi jurnalis dalam konteks istilah tersebut.
Bayu menegaskan bahwa jurnalis bekerja berdasarkan fakta dan menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai kode etik jurnalistik. Ia menilai pelabelan tersebut berpotensi mendiskreditkan profesi yang memiliki peran penting dalam demokrasi.
Menurut Bayu, pemerintah sebaiknya melihat pemberitaan kritis sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan, bukan sebagai bentuk serangan terhadap pemerintah.
Ia mencontohkan pemberitaan mengenai kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari tugas jurnalistik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Makna Londo Ireng Kembali Menjadi Sorotan
Istilah londo ireng memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pada masa kolonial, masyarakat menggunakan istilah tersebut sebagai sebutan bagi orang Indonesia yang dianggap berpihak kepada penjajah dan mengkhianati bangsanya sendiri.
Karena memiliki latar sejarah yang kuat, penggunaan istilah tersebut dalam konteks politik modern memunculkan banyak tafsir. Sebagian masyarakat memaknainya sebagai kritik terhadap pihak tertentu, sementara sebagian lainnya menganggap istilah tersebut terlalu sensitif jika diarahkan kepada kelompok profesi tertentu.
Perbedaan penafsiran inilah yang membuat pernyataan Presiden terus menjadi bahan diskusi di ruang publik.
Polemik Ini Kembali Ingatkan Pentingnya Ruang Kritik
Perdebatan mengenai istilah londo ireng menunjukkan bahwa komunikasi politik memiliki pengaruh besar terhadap persepsi masyarakat. Pilihan kata yang disampaikan oleh seorang pemimpin dapat memunculkan berbagai reaksi, terutama ketika menyangkut profesi atau kelompok tertentu.
Dalam sistem demokrasi, pemerintah, media, akademisi, dan masyarakat memiliki peran masing-masing untuk menjaga keseimbangan. Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara negara, sementara pemerintah tetap memiliki ruang untuk memberikan penjelasan atas setiap kebijakan.
Polemik ini juga mengingatkan pentingnya penggunaan bahasa yang tepat dalam komunikasi publik. Dengan memilih diksi yang lebih hati-hati, ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat dapat tetap terbuka tanpa memicu kesalahpahaman yang berkepanjangan.
Hingga kini, pernyataan Presiden Prabowo tentang londo ireng masih menjadi pembahasan hangat. Berbagai pihak terus menyampaikan pandangan mereka, sehingga isu ini diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu ke depan.
