Tata kelola keuangan daerah kembali menjadi sorotan setelah capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah wilayah dinilai belum optimal.
Sejumlah faktor disebut berkontribusi terhadap belum maksimalnya serapan APBD, mulai dari proses perencanaan yang kurang matang, prosedur administrasi yang berbelit, hingga lemahnya koordinasi antar-organisasi perangkat daerah. Selain itu, masih ditemukan proyek strategis yang terlambat dikerjakan karena kendala teknis maupun manajerial. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta komitmen pemda dalam mengeksekusi program prioritas.
Pemerintah menegaskan bahwa percepatan realisasi APBD harus dibarengi dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Artinya, percepatan bukan sekadar mengejar angka serapan, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan tata kelola keuangan dinilai sebagai langkah strategis yang tidak dapat ditunda.
Simak beragam informasi menarik lainnya yang sedang viral dan terbaru hanya ada di Politik Ciki.
Pemerintah Dorong Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengawasan
Langkah pembenahan tata kelola keuangan daerah kini diarahkan pada penguatan sistem perencanaan, pengawasan, serta pelaksanaan anggaran. Pemerintah meminta agar perencanaan program dilakukan lebih presisi sejak awal, termasuk dalam penyusunan jadwal kegiatan, kesiapan dokumen pendukung, serta analisis kebutuhan di lapangan. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan keterlambatan proses lelang maupun pelaksanaan proyek fisik.
Di sisi lain, mekanisme pengawasan internal turut diperketat agar pelaksanaan anggaran tetap sesuai koridor hukum dan aturan pengelolaan keuangan negara. Inspektorat daerah dan aparatur pengawasan diminta lebih proaktif mengidentifikasi potensi hambatan sejak dini. Dengan demikian, permasalahan administrasi atau teknis dapat segera diselesaikan tanpa menghambat jalannya program.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan APBD. Sistem digital dinilai mampu meningkatkan transparansi, mempercepat proses administrasi, sekaligus memudahkan monitoring realisasi anggaran secara real-time. Transformasi ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.
Serapan Anggaran Lambat, Dampaknya ke Masyarakat & Ekonomi Daerah
Rendahnya realisasi APBD bukan hanya berdampak pada laporan keuangan, melainkan juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Proyek infrastruktur yang tertunda dapat menghambat konektivitas wilayah, sementara program bantuan sosial yang terlambat berpotensi mengurangi daya beli kelompok masyarakat rentan. Kondisi ini pada akhirnya dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Pelaku usaha lokal pun ikut terdampak ketika pembayaran proyek tertunda atau kegiatan pengadaan tidak segera berjalan. Padahal, perputaran belanja pemerintah menjadi salah satu motor penggerak perekonomian, terutama di daerah yang masih bergantung pada belanja publik sebagai stimulus. Oleh karena itu, percepatan realisasi APBD dinilai berpengaruh langsung terhadap kelancaran aktivitas ekonomi.
Sejumlah pengamat menilai bahwa pembenahan tata kelola keuangan harus disertai penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur daerah. Tanpa kompetensi yang memadai, percepatan belanja hanya akan berisiko menimbulkan kesalahan prosedur. Dengan pendekatan yang tepat, realisasi anggaran dapat meningkat tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.
Baca Juga: Komisi VII, Soroti Ketimpangan Distribusi Insentif Pendidikan
Pemda Diminta Lebih Responsif dan Kolaboratif
Untuk mempercepat realisasi APBD, pemerintah meminta pemerintah daerah meningkatkan koordinasi lintas sektor dan responsivitas terhadap dinamika pelaksanaan program. Kepala daerah diharapkan memberikan perhatian khusus terhadap proyek prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi rutin pun diminta dilakukan agar hambatan teknis dapat segera ditangani.
Selain koordinasi internal, kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat juga dipandang penting, terutama pada sektor pembangunan ekonomi, UMKM, hingga peningkatan layanan publik. Dengan keterlibatan berbagai pihak, pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Upaya pembenahan tata kelola keuangan ini diharapkan bukan hanya menjadi langkah jangka pendek menjelang penutupan tahun anggaran, melainkan menjadi budaya kerja baru dalam pengelolaan APBD. Dengan demikian, setiap kebijakan belanja daerah benar-benar berorientasi pada manfaat nyata bagi publik.
Percepatan Realisasi APBD Jadi Momentum Reformasi Keuangan Daerah
Percepatan realisasi APBD kini dipandang sebagai momentum penting bagi reformasi tata kelola keuangan daerah. Pemerintah berharap agar pembenahan sistem tidak berhenti pada penyerapan anggaran saja, tetapi juga menghasilkan output dan outcome pembangunan yang terukur. Transparansi pelaporan, akurasi perencanaan, serta efektivitas program menjadi indikator utama yang terus dipantau.
Ke depan, pemerintah daerah dituntut mampu menyeimbangkan antara percepatan eksekusi anggaran dan penerapan prinsip good governance. Tantangan ini akan menjadi tolak ukur profesionalitas birokrasi sekaligus komitmen kepala daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan tata kelola keuangan yang semakin baik, realisasi APBD diharapkan tidak hanya meningkat dari sisi persentase belanja, tetapi juga menghadirkan dampak nyata bagi pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Pantau selalu kejadian terbaru dan terviral berita lainnya yang kami berikan hanya ada di Politik Ciki.
Sumber Informasi Gambar:
1. Gambar Utama dari antaranews.com
2. Gambar Kedua dari rilisinfo.com
