Kasus keracunan massal di Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu keprihatinan serius dari berbagai pihak.
Komisi III DPR RI secara tegas mendesak agar kepolisian, khususnya Polda NTT, segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap dugaan kelalaian dan potensi pelanggaran hukum yang menyebabkan insiden tersebut. Politik Ciki membahas tuntutan Komisi III DPR, latar belakang kasus, dan upaya pemerintah dalam menanggapi insiden yang memprihatinkan ini.
Kronologi Kasus Keracunan Massal MBG di NTT
Dalam beberapa hari terakhir pada Juli 2025, setidaknya 215 siswa dari SMPN 8 Kupang dan tiga SMA di Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami keracunan massal setelah mengkonsumsi makanan dari program MBG. Gejala yang muncul meliputi mual, muntah, diare, pusing, hingga gatal-gatal, yang membuat sebagian siswa harus dirawat di rumah sakit setempat.
Kejadian ini menjadi pukulan berat bagi program MBG yang seharusnya bertujuan meningkatkan nutrisi dan daya tahan siswa dalam proses belajar.
Tuntutan Komisi III DPR Untuk Penyelidikan Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman, turut hadir menyuarakan kekhawatiran dan mendesak pengusutan serius oleh pihak kepolisian. Menurutnya, kasus keracunan massal ini sudah berulang kali terjadi dan harus menjadi perhatian serius agar tidak memicu dampak lebih besar di masa depan untuk generasi muda.
Benny menegaskan, penyelidikan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi apakah ada unsur kelalaian, pelanggaran prosedur, atau bahkan aspek pidana terkait kualitas penyedia makanan MBG. Ia mengatakan, “Kalau dari sisi penegakan hukum harus diselidiki penyebabnya apa masalahnya? Itu masalah hukum atau apa?”.
Permintaan ini disampaikan langsung dalam pertemuan dengan Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko. Ia meminta mengerahkan personel untuk mengawal pemberian MBG agar lebih terkontrol dan aman bagi siswa.
Evaluasi dan Pengawasan Program MBG
Selain desakan penyelidikan, Komisi III DPR menyoroti perlunya perbaikan tata kelola program MBG secara menyeluruh. Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, menyampaikan bahwa seluruh vendor atau penyedia makanan harus dievaluasi secara ketat agar kejadian serupa tidak terulang.
Evaluasi tidak hanya dari sisi kualitas makanan, tetapi juga aspek pengawasan distribusi dan pelaksanaan di lapangan. Nasir menyatakan, “Program MBG ini hal baru, jadi ada kemungkinan terjadinya kendala.
Tetapi harus mengevaluasi penyebabnya supaya manfaat program ini maksimal dan tidak menjadi sumber masalah.” Ia berharap sinergi antara Badan Pangan Nasional (BGN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan dinas terkait dapat lebih diperkuat.
Baca Juga: Kementerian IMIPAS Umumkan Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Madya
Respons Pemerintah dan Penanganan Darurat
Pemerintah daerah NTT bersama instansi terkait telah menanggapi insiden ini dengan menyediakan perawatan medis untuk siswa yang keracunan. Selain itu, dilakukan penyisiran dan pemeriksaan terhadap menu MBG yang disalurkan. Termasuk pengambilan sampel untuk uji laboratorium demi memastikan keamanan makanan.
Pemerintah pusat melalui BGN juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan kualitas pangan dan proses seleksi mitra penyedia makanan di berbagai daerah penerima program MBG. Pendekatan preventif ini sangat penting mengingat program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong ketahanan gizi anak sekolah.
Imbauan Kepada Masyarakat dan Siswa
Komisi III DPR bersama pemerintah mengimbau agar masyarakat serta pihak sekolah tetap waspada dan melaporkan jika ditemukan indikasi penyajian makanan tidak layak atau diduga berbahaya. Perlindungan kesehatan siswa menjadi prioritas utama agar mereka dapat belajar dengan optimal dan kondisi kesehatannya tetap terjaga.
Pihak sekolah dan pemerintah daerah juga diminta memberikan edukasi kepada siswa dan orang tua mengenai bahaya keracunan makanan serta cara mengenali tanda-tanda awal agar tindakan cepat dapat dilakukan.
Harapan dan Langkah Berkelanjutan
Kasus keracunan massal MBG ini menjadi momentum penting bagi semua pihak untuk mengintensifkan pengelolaan program makanan bagi pelajar dengan standar keamanan tinggi. Komisi III DPR berharap adanya langkah tegas dan transparan dalam penyelidikan serta perbaikan sistem agar kepercayaan masyarakat terhadap program MBG dapat dipulihkan.
Penting pula diwujudkan koordinasi yang sinergis antara pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, dan pengelola program. Hal ini dilakukan agar kasus serupa tidak berulang dan program dapat berjalan sukses memberikan manfaat nyata.
Kesimpulan
Komisi III DPR RI secara tegas mendesak Polda NTT untuk mengusut tuntas kasus keracunan massal. Yang dimana kejadian ini melibatkan ratusan siswa akibat program Makan Bergizi Gratis di Nusa Tenggara Timur. Penyelidikan mendalam diperlukan untuk mengungkap potensi kelalaian atau pelanggaran hukum yang menjadi penyebab keracunan. Sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyedia dan pelaksanaan program.
Pemerintah diminta memperbaiki tata kelola program untuk memberikan jaminan kualitas dan keamanan makanan bagi generasi muda. Insiden ini menjadi peringatan penting agar program strategis nasional dapat terlaksana dengan aman dan efektif demi masa depan anak bangsa.
Buat kalian yang ingin mendapatkan analisis politik yang tajam dan update terkini, kalian bisa kunjungi Politik Ciki, yang dimana akan selalu menyajikan berita dan opini terpercaya seputar dinamika politik Indonesia dan dunia.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari detik.com
- Gambar Kedua dari voi.id
