RUU PPRT diproyeksikan segera disahkan tahun ini, memicu perhatian publik untuk mewaspadai dampak luas dan signifikan.
DPR RI terus membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), yang direncanakan disahkan pada 2026. Proses pengumpulan aspirasi publik melibatkan perwakilan PRT dan lembaga pendukung, menunjukkan upaya DPR untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.
Simak beragam informasi menarik lainnya tentang politik di Indonesia yang terbaru dan terviral cuman hanya ada di seputaran Politik Ciki.
Mendesaknya Pengesahan RUU PPRT
Komnas Perempuan mendesak agar RUU PPRT disahkan dalam satu masa sidang. Ketua Komnas Perempuan, Maria Ulfah, menekankan pentingnya RUU ini bagi peta jalan ekonomi perawatan di Indonesia. Pengesahan cepat diperlukan untuk menghindari penundaan yang berkepanjangan dan segera memberikan kepastian hukum.
Maria Ulfah menjelaskan, PRT adalah bagian esensial ekonomi perawatan, menopang partisipasi kerja keluarga lain. Namun, nilai ekonominya sering diabaikan karena bias gender. Pengesahan RUU PPRT penting untuk mengakui pekerjaan ini bernilai ekonomi, menyediakan perlindungan kerja adil, dan mendukung pengembangan sektor ekonomi perawatan nasional.
Pengakuan ini krusial untuk keadilan sosial dan penguatan ekonomi. Perlindungan hukum memadai akan meningkatkan keamanan dan hak PRT. Ini berdampak positif pada kualitas hidup mereka dan seluruh sektor ekonomi perawatan di Indonesia.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Ayo Nikmati Keseruan Nonton Bola, Akses Tanpa Batas, dengan cara LIVE STREAMING GRATIS aplikasi Shotsgoal. Segera download!
Penantian Panjang Selama Dua Dekade
Rieke Diah Pitaloka, Anggota Komisi XIII DPR RI, menyoroti lamanya pembahasan RUU PPRT, yang sudah 22 tahun. Negara wajib menjamin perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja, di mana perlindungan pekerja adalah mandat konstitusi.
Ia mengungkapkan, pekerja migran Indonesia, termasuk 2,5-3 juta PRT, menyumbang sekitar Rp 253 triliun devisa pada 2024. Ironisnya, sektor ini memiliki perlindungan hukum terlemah. Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189, dan PRT domestik belum diakui penuh dalam sistem ketenagakerjaan.
Rieke menegaskan, RUU PPRT tak dapat menunggu lagi. Negara tidak boleh hanya menikmati kontribusi ekonomi mereka tanpa perlindungan layak. Pengesahan RUU ini menjadi keharusan yang mendesak untuk keadilan.
Baca Juga: Richard Lee Ditangkap! Fakta Mengejutkan di Balik Kasus Produk Kecantikan
Komitmen DPR Untuk Pengesahan Tahun Ini
Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, memastikan RUU PPRT akan disahkan tahun ini. Meskipun bulan spesifik belum bisa ditentukan, pembahasan akan dilanjutkan setelah masa sidang DPR dimulai 10 Maret. Masukan publik diharapkan menyempurnakan draf RUU PPRT.
Bob Hasan menekankan konsultasi berkelanjutan dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses ini. RUU PPRT penting karena kompleksitas perlindungan dan penyelesaian masalahnya. Semua aspirasi publik akan ditampung dengan seksama.
Politikus Gerindra ini menjamin semua aspirasi akan dipertimbangkan. Meskipun rumusan kalimat tidak selalu sama, esensi dan harapan dari setiap masukan akan diintegrasikan. Kementerian Ketenagakerjaan juga akan diundang dalam pembahasan.
Harapan Dan Dampak Yang Dinanti
Pengesahan RUU PPRT adalah langkah besar pengakuan dan perlindungan hak PRT. Kerangka hukum yang jelas akan memberikan kepastian status, upah layak, jam kerja adil, dan jaminan sosial. Ini membantu memberantas eksploitasi dan diskriminasi.
Dampak positifnya meluas. Pengakuan kerja perawatan akan meningkatkan martabat profesi PRT. Ini juga dapat mendorong Indonesia meratifikasi konvensi internasional terkait perlindungan pekerja rumah tangga.
RUU PPRT lebih dari sekadar undang-undang. Ini adalah komitmen negara untuk keadilan sosial dan ekonomi bagi warga. Publik perlu mengawal proses ini hingga RUU PPRT disahkan dan diimplementasikan efektif, demi perlindungan PRT.
Pantau selalu berita politik terkini yang akurat, terpercaya, dan mendalam, eksklusif hanya di Politik Ciki agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari news.detik.com
- Gambar Kedua dari emedia.dpr.go.id
