Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada tanggal 27 Mei 2025 menyampaikan sejumlah poin penting.
Tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) utama yang menjadi fokus adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Dibawah ini Politik Ciki akan membahas dalam pidatonya, Pramono menekankan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan warga.
Peningkatan Kapasitas Fiskal & Pembiayaan Kreatif
Salah satu poin utama dalam RPJMD 2025-2029 yang dipaparkan Pramono adalah upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta hasil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Selain itu, inovasi dalam pembiayaan kreatif seperti dana kolaborasi atau Jakarta Collaboration Fund turut didorong untuk mendukung agenda pembangunan strategis. Fokus ini bertujuan memperkuat pondasi keuangan daerah agar mampu mendanai berbagai program pembangunan tanpa bergantung pada sumber eksternal.
Penguatan Sektor Pendidikan Dengan Inklusif
Untuk sektor pendidikan, Pramono menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD), penguatan pendidikan vokasi, dan pemerataan akses pendidikan. Melalui kemitraan antara SMK dan dunia usaha/industri, pendidikan vokasi diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja dan produktif.
Selain itu, Pemprov DKI fokus pada pendidikan inklusif dengan pembangunan Unit Layanan Disabilitas dan kurikulum adaptif di Sekolah Luar Biasa. Program bantuan pendidikan seperti KJP dan KJMU tetap menjadi prioritas guna menjamin akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Manajemen Air & Mitigasi Banjir
Pramono juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan air bersih dan mitigasi banjir sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur kota. Pemerintah Provinsi akan membangun reservoir komunal dan memperluas jaringan pipa untuk menjamin ketersediaan air minum. Penurunan tingkat kebocoran air atau non-revenue water juga menjadi fokus untuk meningkatkan efisiensi distribusi.
Dalam hal penanganan banjir, beragam metode diterapkan mulai dari pembangunan waduk, sistem polder dan kolam retensi, normalisasi sungai, hingga pemanfaatan ruang terbuka hijau serta strategi alamiah lainnya guna mengurangi risiko banjir.
Baca Juga:
Pengembangan Transportasi Publik & Pengendalian
Poin selanjutnya adalah komitmen untuk memperluas dan mengintegrasikan layanan transportasi publik di Jakarta. Pengembangan moda transportasi massal seperti MRT, LRT, Bus Rapid Transit (BRT), Mikrotrans, dan TransJabodetabek menjadi prioritas.
Dengan memperluas jaringan dan meningkatkan aksesibilitas, pemerintah bertujuan mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan kenyamanan dan efisiensi mobilitas warga Jakarta. Ini bagian dari upaya mewujudkan kota yang lebih ramah lingkungan dan produktif.
Dukungan Terhadap Kawasan Tanpa Rokok
Dalam konteks pengendalian kesehatan publik, Pramono menegaskan dukungan Pemprov DKI terhadap Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kebijakan ini mencakup larangan merokok di berbagai tatanan tempat umum termasuk tempat hiburan malam, karaoke, dan kafe live music, mengikuti praktik kota global seperti Tokyo dan Seoul.
Penerapan KTR bertujuan melindungi masyarakat dari dampak polusi udara dan paparan asap rokok, sekaligus membuka ruang bagi transisi ekonomi sehat melalui pemanfaatan dana pajak rokok untuk pembinaan UMKM dan edukasi publik.
Program Sosial & Penguatan Komunitas RT/RW
Selain agenda pembangunan infrastruktur dan layanan publik, Pramono juga menyoroti pentingnya peran RT dan RW sebagai ujung tombak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rapat paripurna sebelumnya, Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta meminta peningkatan dana operasional untuk RT dan RW agar dapat menjalankan fungsi sosialnya lebih baik.
Pramono menyambut aspirasi ini dan berkomitmen meningkatkan anggaran untuk mendukung kegiatan operasional mereka. Penyederhanaan persyaratan bagi petugas PPSU (Pasukan Oranye) juga direncanakan guna mempermudah partisipasi warga.
Kesimpulan
Dalam pidatonya, Pramono juga menegaskan bahwa status Jakarta sebagai ibu kota negara masih berlaku. Hingga peraturan tambahan resmi ditetapkan, meski Ibu Kota Nusantara sudah ada di Kalimantan Timur. Ia menegaskan pula pentingnya memperkuat budaya Betawi sebagai identitas lokal Jakarta ke depan.
Pramono berkeinginan menjadikan Jakarta dikenal tidak hanya sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga kota dengan identitas. Simak dan ikuti terus informasi terlengkap tentang berita Politik Ciki yang akan kami berikan setiap harinya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari jawapos.com
- Gambar Kedua dari wartakota.tribunnews.com
