Pemprov Bali mengajukan permintaan bantuan sistem peringatan dini bencana, khususnya banjir, kepada pemerintah pusat melalui DPR RI.
Permintaan ini disampaikan langsung oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, saat menerima kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Denpasar.
Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya tentang seputaran Politik Ciki.
Tantangan Bali dalam Mitigasi Bencana
Selain banjir, Bali juga menghadapi risiko lain berupa ancaman tsunami. BPBD Bali menyoroti pentingnya pembaruan dan perbaikan sistem peringatan dini tsunami yang sudah ada, namun dinilai belum bekerja secara optimal.
Menurut Teja Bhusana, meski Bali pernah mengalami enam kali kejadian tsunami dengan jarak yang cukup jauh, potensi bencana serupa tetap ada dan harus diantisipasi. Sistem peringatan dini tsunami yang dimiliki saat ini belum sepenuhnya memadai jika dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan, terutama mengingat perkembangan pesat industri pariwisata Bali.
“Kami sudah punya alat mungkin lebih baik dari beberapa daerah lain, tapi tetap kurang optimal sistem peringatan dini tsunaminya karena kami punya tantangan industri pariwisata yang cepat berkembang, sehingga menimbulkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di zona berbahaya,” kata Kalaksa BPBD Bali itu.
Ia juga menekankan bahwa aspirasi dari Bali tidak hanya sebatas pengadaan alat deteksi banjir dan tsunami, melainkan juga dukungan untuk membangun infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana, terutama di wilayah pesisir yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata.
Respons Komisi VIII DPR RI
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti permintaan Pemprov Bali. Ia menegaskan bahwa usulan pengadaan sistem peringatan dini banjir dan tsunami merupakan hal mendesak untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana.
“Ada 10 titik rawan untuk bencana, kami nanti akan diskusikan di pusat untuk mencegah korban. Pencegahan dini tentu berupa alat, kami ingin mempercepat sehingga nanti Bali tetap kita jaga, ketangguhan masyarakat Bali perlu dijaga,” ujar Marwan.
Komisi VIII juga memahami keterbatasan pemerintah daerah dalam pembiayaan mitigasi bencana. Walaupun anggaran Pemprov Bali dinilai cukup besar, beban pembangunan dan penanganan risiko bencana seharusnya tidak ditanggung sendirian oleh daerah. Melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Baca Juga: Kontroversi Demo Fachrul Razi di KPK: Tuntut Jokowi Diperiksa Kasus Korupsi
Peran Pemerintah Pusat Dalam Mitigasi Bencana
Mitigasi bencana merupakan bagian dari program nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat berkewajiban untuk mendukung daerah-daerah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam, termasuk Bali.
Marwan Dasopang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, sehingga perlu strategi mitigasi yang terintegrasi. “Sekalipun dalam kategori anggaran Bali itu cukup besar bahkan kalau diberikan haknya semuanya Bali itu lebih sejahtera, tapi Bali banyak sekali tugasnya. Dukungan pemerintah pusat dibutuhkan, dinyatakan bahwa Indonesia ini pasar bencana, maka tidak terkecuali Bali, pemerintah pusat harus menyiapkan itu juga,” tambahnya.
Pemerintah pusat diharapkan tidak hanya membantu pengadaan sistem peringatan dini, tetapi juga menyusun kebijakan pembangunan yang berorientasi pada mitigasi bencana. Hal ini meliputi tata ruang, pembangunan infrastruktur tahan gempa dan tsunami, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.
Urgensi Sistem Peringatan Dini Bagi Bali
Sebagai daerah tujuan wisata dunia, Bali memiliki tantangan unik dalam menghadapi bencana. Pertumbuhan pesat industri pariwisata di kawasan pesisir membuat semakin banyak pusat aktivitas ekonomi berdiri di zona rawan tsunami maupun banjir.
Ketergantungan Bali pada sektor pariwisata juga membuat setiap bencana yang terjadi berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Oleh sebab itu, sistem peringatan dini bukan hanya menyangkut keselamatan jiwa masyarakat, tetapi juga keberlangsungan ekonomi daerah.
Langkah antisipasi yang diusulkan Pemprov Bali melalui DPR RI diharapkan segera direalisasikan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya sistem peringatan dini banjir dan tsunami yang lebih canggih. Ditambah dukungan infrastruktur tahan bencana, Bali akan lebih siap menghadapi berbagai potensi bencana di masa depan.
Simak dan ikuti terus informasi menarik lainnya tentang berita-berita politik dan terupdate tentunya terpercaya hanya di Politik Ciki.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari antaranews.com
