Pejabat Kemendikbudristek Khawatir Intervensi Kurangi Profesionalitas

Pejabat Kemendikbudristek Khawatir Intervensi Kurangi Profesionalitas

Sejumlah pejabat di Kemendikbudristek menyuarakan kekhawatiran terkait intervensi dalam pengambilan keputusan internal kementerian.

Pejabat Kemendikbudristek Khawatir Intervensi Kurangi Profesionalitas

Mereka menilai tekanan arahan pimpinan, termasuk Menteri Nadiem Makarim, berisiko mengurangi profesionalitas, independensi birokrasi, dan efektivitas kebijakan. Kekhawatiran ini muncul di tengah percepatan program strategis, dengan potensi kebijakan lebih bersifat instruksi daripada berbasis data.

Simak beragam informasi menarik lainnya yang sedang viral dan terbaru hanya ada di Politik Ciki.

Pejabat Kemendikbudristek Khawatir Terhadap Intervensi

Sejumlah pejabat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyuarakan kekhawatiran terkait adanya potensi intervensi dalam pengambilan keputusan internal kementerian. Mereka menilai intervensi ini berisiko mengurangi independensi birokrasi dan memengaruhi efektivitas kebijakan.

Sumber internal menyebut bahwa beberapa arahan dari pimpinan kementerian, termasuk Menteri Nadiem Makarim, dinilai sulit untuk dibantah oleh pejabat di bawahnya. Hal ini menimbulkan dilema bagi pegawai yang ingin menjaga profesionalitas sambil tetap mengikuti arahan.

Kekhawatiran ini muncul di tengah percepatan program-program strategis Kemendikbudristek. Pejabat khawatir jika intervensi berlebihan terus terjadi, kualitas kebijakan publik dapat menurun dan potensi kesalahan administratif meningkat.

Baca Juga: Teguhkan Kepedulian Sosial, DPP Partai Demokrat Gelar Bulan Bakti Demokrat 2025

Pengaruh Intervensi Terhadap Kebijakan dan Program

Reaksi Pejabat dan Strategi Menjaga Profesionalitas

Intervensi yang berlebihan diduga berdampak pada penyusunan program pendidikan dan riset. Beberapa pejabat merasa tekanan untuk mengikuti arahan tertentu dapat mengurangi ruang analisis profesional dalam merancang kebijakan yang objektif.

Beberapa sumber menyatakan bahwa pejabat yang mencoba menyampaikan pertimbangan kritis sering menghadapi kesulitan dalam menyuarakan pendapatnya. Hal ini menciptakan risiko bahwa kebijakan lebih bersifat instruksi daripada hasil diskusi berbasis data.

Dampak lain yang dikhawatirkan adalah pada program-program inovasi pendidikan. Tanpa evaluasi yang mendalam, kebijakan yang cepat diluncurkan berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dan kurang responsif terhadap kebutuhan lapangan.

Baca Juga: Teguhkan Kepedulian Sosial, DPP Partai Demokrat Gelar Bulan Bakti Demokrat 2025

Reaksi Pejabat dan Strategi Menjaga Profesionalitas

 

Beberapa pejabat Kemendikbudristek mencoba menjaga keseimbangan antara menjalankan arahan pimpinan dan mempertahankan profesionalitas. Mereka menggunakan pendekatan diplomatis untuk menyampaikan saran atau masukan tanpa menimbulkan konflik langsung.

Pendekatan ini termasuk menyusun laporan berbasis data, menyediakan opsi alternatif, dan melakukan komunikasi internal secara hati-hati. Strategi ini dianggap penting agar kebijakan yang dijalankan tetap memiliki dasar analisis yang kuat, meski arahan pimpinan bersifat preskriptif.

Namun, ada pejabat yang mengaku frustrasi karena sulit menyampaikan pendapat kritis. Situasi ini memicu perbincangan internal mengenai perlunya mekanisme konsultasi yang lebih terbuka dan aman bagi pegawai, tanpa takut mendapat tekanan.

Implikasi Intervensi pada Reformasi Birokrasi

Kekhawatiran pejabat ini memiliki implikasi penting bagi reformasi birokrasi di Kemendikbudristek. Transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan berbasis bukti menjadi isu yang harus dijaga agar kualitas kebijakan tetap tinggi.

Para pengamat menyebut bahwa birokrasi yang terlalu dikendalikan oleh intervensi pimpinan berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Hal ini juga dapat menghambat inovasi dan pengembangan program pendidikan yang berbasis riset dan kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, pejabat menekankan perlunya dialog terbuka dengan pimpinan untuk menemukan titik keseimbangan. Reformasi birokrasi diharapkan mampu memadukan arahan strategis pimpinan dengan kebebasan profesional dalam mengambil keputusan berbasis data dan kepentingan publik.

Pantau selalu keajadian terbaru dan terviral berita lainnya yang kami berikan hanya ada di Politik Ciki.


Sumber Informasi Gambar:

  1. Gambar Utama dari nasional.kompas.com
  2. Gambar Kedua dari nasional.kompas.com