PDIP Ingatkan Pentingnya Penulisan Ulang Sejarah Secara Fakta

PDIP ingatkan pentingnya penulisan ulang sejarah Indonesia secara pada fakta, terutama dalam konteks proyek penulisan ulang sejarah yang sedang dicanangkan pemerintah.

Pernyataan ini disampaikan untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak dimanipulasi atau menutupi fakta sejarah penting yang sudah ada. PDIP menekankan agar sejarah ditulis secara adil, objektif, dan terbuka demi menjaga integritas dan kredibilitas sejarah bangsa. Politik Ciki akan membahas lebih dalam lagi mengenai PDIP yang ingatkan pentingnya penulisan ulang sejarah secara fakta.

Penegasan PDIP atas Fakta Sejarah

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menyatakan bahwa penulisan sejarah harus dilandasi fakta, bukan sekadar “story” atau narasi yang hanya menonjolkan kisah pemenang. Ia mengingatkan bahwa sejarah bukan hasil manipulasi oleh kelompok tertentu atau kepentingan golongan.

“Penulisan sejarah itu tolong benar-benar sesuai dengan fakta sejarah, bukan ‘his story’, bukan cerita mereka yang menang. Tetapi benar-benar cerita perjuangan bangsa ini,” kata Djarot saat memperingati Hari Lahir Pancasila di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu, 1 Juni 2025. Djarot juga mengingatkan agar tidak ada fakta penting yang ditutup-tutupi dalam penulisan ulang sejarah.

Ia mengajak agar proses tersebut dilakukan secara terbuka dan berimbang sehingga semua kejadian dan perjuangan bangsa bisa tercatat secara akurat dan tidak bias. “Janganlah sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpangkan. Kita harus benar-benar ketika ada penulisan sejarah, itu harus dilakukan dengan terbuka,” ujar Djarot.

Kritik Terhadap Manipulasi Sejarah

PDIP menilai bahwa penulisan sejarah di masa lalu, khususnya pada masa Orde Baru, banyak mengalami distorsi dan penutupan fakta. Salah satu contohnya adalah pelarangan peringatan Hari Lahir Pancasila pada era tersebut. Serta adanya narasi yang salah tentang tanggal kelahiran Pancasila yang kemudian diluruskan oleh sejarawan.

“Hari Lahir Pancasila itu dilarang oleh pemerintah Orde Baru, oleh Kopkamtib waktu itu tahun 1970, setelah Bung Karno wafat. Pemerintah saat itu, berdasarkan tulisan Prof. Nugroho Notosusanto, menyatakan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan 1 Juni. Ini dilawan dan diluruskan oleh para sejarawan,” jelas Djarot.

Menurut Djarot, penghapusan terminologi seperti Orde Lama dalam buku sejarah versi pemerintah. Merupakan bagian dari persoalan yang harus diserahkan kepada para ahli sejarah untuk dikaji lebih ilmiah. Ia menilai bahwa pengelolaan istilah sejarah seperti Orde Lama, Orde Baru hingga era reformasi adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari perjalanan sejarah bangsa.

“Kalau Orde Lama, Orde Baru, kita serahkan ke ahli sejarah. Masa pemerintahan Bung Karno itu Orde Lama, masa pemerintahan Orde Baru, masa sekarang reformasi, nanti orde apalagi? Itu bagian sejarah juga kan,” tutur Djarot.

Harapan atas Penulisan Ulang Sejarah yang Lebih Baik

Selain mengingatkan pentingnya fakta, PDIP juga mengajak seluruh kader untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang lahir dari sejarah perjuangan bangsa. Pancasila dianggap bukan hanya milik Presiden Soekarno atau PDIP saja, melainkan milik seluruh bangsa Indonesia dan bahkan dunia.

Oleh karena itu, peringatan Hari Lahir Pancasila harus menjadi momentum bagi kader PDIP untuk aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. “Pancasila jangan hanya dipidatokan, Pancasila jangan hanya sekadar diucapkan tetapi mari kita aktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam diri kita masing-masing,” kata Djarot.

Proyek Penulisan Ulang Sejarah Pemerintah

Penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah digagas pemerintah ditargetkan selesai untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada 17 Agustus 2025. Proyek ini melibatkan 113 penulis dari berbagai latar belakang akademik. 20 editor jilid, dan tiga editor umum yang bersama-sama menyusun 11 jilid buku besar sejarah Indonesia. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 9 miliar untuk proyek ini, sebagai bagian dari upaya penghilangan bias kolonial dalam narasi sejarah bangsa.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyatakan bahwa penulisan ulang sejarah bukanlah pilihan melainkan sebuah keharusan demi menghadirkan narasi sejarah yang lebih inklusif dan netral. Dalam prosesnya, salah satu hal yang diusulkan adalah penghapusan istilah Orde Lama. Karena menurutnya pemerintahan Bung Karno tidak pernah menggunakan istilah tersebut, sedangkan istilah Orde Baru memang disematkan langsung oleh rezim yang berkuasa saat itu.

Penilaian PDIP atas Penulisan Ulang Sejarah

PDIP memberikan perhatian khusus agar proyek penulisan ulang sejarah ini benar-benar dilaksanakan secara objektif dan tidak menghilangkan fakta penting yang bisa mengubah pemahaman atas sejarah bangsa. Mereka menekankan perlunya penulisan sejarah yang akurat sebagai bagian dari membangun kesadaran nasional dan menjaga martabat bangsa.

“Kita bukan mau menonjolkan sejarah kekurangan, tapi sejarah apa yang telah dilakukan di masa Bung Karno. Di masa Pak Harto sampai masa Pak Jokowi apa yang ditekankan,” kata Fadli Zon, sekaligus menegaskan orientasi positif penulisan ulang sejarah.

Kesimpulan

PDIP secara konsisten mengingatkan bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia harus berdasar pada fakta yang benar dan tidak boleh dimanipulasi atau dipenuhi dengan narasi sepihak. Hal ini penting agar sejarah bangsa dapat diceritakan secara lengkap, jujur, dan berimbang.

PDIP juga menegaskan bahwa proses penulisan sejarah harus dilakukan secara terbuka. Serta melibatkan para ahli agar hasil akhirnya dapat diterima secara luas oleh masyarakat dan proyek penulisan ulang sejarah yang tengah berjalan diharapkan mampu menghadirkan narasi yang lebih inklusif dan netral. Tanpa menghilangkan nilai-nilai perjuangan dan keberhasilan bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya.

Dengan semangat kejujuran dan keterbukaan, penulisan ulang sejarah ini akan menjadi langkah penting dalam memelihara identitas nasional. Sekaligus menghormati perjuangan para pendahulu yang telah membentuk Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat.

Manfaatkan waktu anda untuk mengeksplorisasi ulasan menarik lainnya mengenai berita viral dan menarik hanya di Politik Ciki.

Sumber Informasi Gambar:

1. Gambar Pertama dari netramedia.id
2. Gambar Kedua dari netramedia.id