Anggota Komisi III menilai keterlibatan aparat penegak hukum dalam praktik korupsi menunjukkan masih lemahnya pengawasan internal serta rendahnya integritas.
Ketua Komisi III DPR menegaskan bahwa aparat penegak hukum seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan. Bukan justru terlibat dalam praktik korupsi. Menurutnya, setiap OTT yang melibatkan aparat hukum menunjukkan masih lemahnya pengawasan internal.
Komisi III menilai kejadian ini bukan hanya persoalan individu, tetapi juga mencerminkan adanya celah sistemik yang perlu segera dibenahi. DPR pun meminta evaluasi menyeluruh agar kasus serupa tidak terus berulang.
simak beragam informasi menarik lainnya yang sedang viral dan terbaru hanya ada di Politik Ciki.
OTT KPK Dinilai Cermin Lemahnya Pengawasan Internal
Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK kembali membuka tabir praktik kotor di tubuh penegak hukum. Komisi III DPR menyebut OTT ini sebagai alarm keras bagi seluruh institusi penegakan hukum di Indonesia.
Menurut anggota Komisi III, lemahnya pengawasan internal dan rendahnya integritas sebagian oknum menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran hukum. Ia menilai sistem pengawasan yang ada selama ini belum berjalan efektif.
DPR pun mendorong agar lembaga penegak hukum memperkuat mekanisme pengawasan dan penindakan internal. Tanpa langkah tegas dari dalam institusi sendiri, praktik korupsi dikhawatirkan akan terus berulang.
DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Institusi Penegak Hukum
Komisi III DPR meminta pemerintah dan pimpinan lembaga hukum untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Baik dari sisi rekrutmen. Pembinaan. Hingga sistem promosi jabatan. Evaluasi ini dinilai penting untuk mencegah lahirnya oknum-oknum bermasalah.
Selain itu, DPR menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penegakan hukum. Aparat yang memiliki kewenangan besar harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat.
Komisi III juga mengingatkan bahwa pembenahan tidak cukup hanya bersifat reaktif setelah OTT terjadi. Diperlukan langkah preventif yang berkelanjutan agar integritas aparat penegak hukum benar-benar terjaga.
Baca Juga: Pemerintah Bergerak Cepat, PP UU Kepolisian Segera Dibuat
Kepercayaan Publik Terhadap Hukum Terancam
Kasus OTT yang melibatkan aparat penegak hukum dinilai sangat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat. Komisi III DPR menyebut publik dapat kehilangan harapan jika aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru melanggarnya.
Menurunnya kepercayaan publik, menurut DPR, dapat berujung pada melemahnya wibawa hukum dan meningkatnya sikap apatis masyarakat terhadap proses hukum. Hal ini tentu berbahaya bagi stabilitas sosial dan demokrasi.
Oleh karena itu, Komisi III mendesak agar setiap pelanggaran ditindak tegas tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang adil dan konsisten diyakini mampu memulihkan kepercayaan masyarakat.
DPR Dukung KPK Usut Tuntas Kasus OTT
Meski menyesalkan keterlibatan aparat hukum, Komisi III DPR menyatakan dukungan penuh terhadap langkah KPK dalam mengusut tuntas kasus OTT tersebut. DPR menilai KPK masih memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi.
Komisi III meminta KPK bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam menangani perkara ini. Semua pihak yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
DPR berharap momentum ini dapat menjadi titik balik bagi reformasi penegakan hukum di Indonesia. Dengan komitmen bersama antara DPR, pemerintah, dan aparat penegak hukum, praktik korupsi diharapkan dapat ditekan secara signifikan.
Pantau selalu kejadian terbaru dan terviral berita lainnya yang kami berikan hanya ada di Politik Ciki.
Sumber Informasi Gambar:
1. Gambar Pertama dari detiknew.com
2. Gambar Kedua dari beritasatu.com
