Penonaktifan Kepala Sekolah oleh Gubernur Jawa Barat merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menindak penyimpangan yang merugikan pihak-pihak terkait.
Aksi ini bermula dari protes para pelajar terhadap dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh pihak sekolah, yang diduga disamarkan dalam berbagai bentuk sumbangan dan pengadaan barang fiktif. Keputusan ini menjadi sorotan penting dalam upaya menjaga transparansi dan integritas pengelolaan dana di institusi pendidikan.
Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran Politik Ciki.
Demonstrasi Siswa SMAN 9 Tambun Selatan
Pada hari Selasa, 3 Juni 2025, ratusan siswa SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Mengadakan aksi damai di halaman sekolah sebagai bentuk protes terhadap berbagai praktik pungli yang dinilai merugikan siswa dan orang tua mereka.
Para pelajar mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap sejumlah pungutan yang selama ini digolongkan sebagai sumbangan sukarela. Namun sebenarnya memberatkan secara finansial.
Adapun beberapa isu utama yang menjadi sorotan antara lain pungutan untuk pembangunan gedung sekolah, pengadaan AC di ruangan mushala sekolah, dan pengadaan snack fiktif yang diduga melibatkan pemalsuan tanda tangan.
Para siswa menjelaskan bahwa mereka dipaksa menandatangani bukti penerimaan snack yang tidak benar-benar dibagikan. Dan dana yang dikumpulkan untuk fasilitas tertentu seperti AC mushala tidak pernah terealisasi. Sehingga menimbulkan isu penyalahgunaan dana internal sekolah.
Penonaktifan Kepala Sekolah
Menanggapai aksi dan keluhan para siswa, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Bertindak cepat dengan menonaktifkan Kepala SMAN 9 Tambun Selatan, Kurniawati. Keputusan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan audit mendalam terhadap keuangan sekolah agar proses penyelidikan berjalan transparan dan tidak ada intervensi.
Humas SMAN 9 Tambun Selatan, Sahri Ramadan. Membenarkan kabar penonaktifan Kepala Sekolah serta menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mendapat instruksi langsung dari Gubernur Dedi Mulyadi.
Namun, waktu persis pelaksanaan penonaktifan tidak dia ketahui secara detail. Kepala sekolah tersebut sudah tidak masuk sekolah sejak sehari setelah demo berlangsung dan tanpa memberikan pemberitahuan kepada pihak sekolah lain.
Baca Juga: PDIP Surabaya Memanas, Kritik Ahmad Hidayat Pada Kepemimpinan PLT DPC
Proses Transparansi Dana Sekolah
Audit yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan langkah krusial untuk memastikan kejelasan penggunaan anggaran di SMAN 9 Tambun Selatan. Hingga saat ini, belum diketahui apakah audit tersebut menyasar pengelolaan keuangan sekolah secara umum atau ada pemeriksaan terhadap keuangan pribadi Kepala Sekolah Kurniawati.
Langkah ini merupakan respons atas tuntutan siswa yang menginginkan transparansi dalam pengelolaan dana sekolah. Praktik pungutan liar berkedok sumbangan yang selama ini terjadi telah menjadi perhatian utama. Sehingga audit diharapkan dapat mengungkap fakta di balik dugaan penggelapan dana dan penyalahgunaan kewenangan.
Kegiatan Akademik Tetap Berjalan Normal
Meski terjadi gejolak internal dan Kepala Sekolah utama dinonaktifkan. Kegiatan akademik di SMAN 9 Tambun Selatan tetap berjalan seperti biasanya tanpa gangguan. Hal ini dikonfirmasi oleh pihak sekolah yang menyatakan bahwa proses belajar mengajar tidak terganggu dan pelajaran tetap berlangsung dengan baik.
Hal ini penting untuk menjaga kestabilan pendidikan dan pelayanan kepada siswa agar proses belajar tidak terhambat akibat masalah administrasi yang sedang dihadapi.
Kesimpulan
Kasus di SMAN 9 Tambun Selatan ini menjadi contoh nyata bagaimana keterlibatan aktif siswa dan pengawasan masyarakat dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pendidikan. Penonaktifan Kepala Sekolah oleh Gubernur Jawa Barat merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menindak penyimpangan yang merugikan pihak-pihak terkait.
Pengelolaan dana sekolah yang transparan dan jujur sangat vital dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa fasilitas pendidikan dapat terpenuhi dengan baik untuk mendukung proses belajar siswa.
Selain itu, pembelajaran dari kasus ini diharapkan mampu menjadi momentum untuk peningkatan kualitas tata kelola sekolah di masa mendatang, demi terciptanya pendidikan yang bersih dan berintegritas.
Buat kalian yang ingin mendapatkan analisis politik yang tajam dan update terkini. Kalian bisa kunjungi Politik Ciki yang dimana akan selalu menyajikan berita dan opini terpercaya seputar dinamika politik Indonesia dan dunia.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari bogor.tribunnews.com
- Gambar Kedua dari surabaya.kompas.com
