Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya produktivitas ASN saat WFH, agar pelayanan publik tetap cepat dan berkualitas.
Pemerintah kembali menarik sorotan publik setelah menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat bagi ASN. Kebijakan ini bertujuan efisiensi penggunaan BBM di tengah ketegangan Timur Tengah. Namun, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar fleksibilitas kerja tidak mengorbankan kecepatan dan kualitas pelayanan publik.
Simak beragam informasi menarik lainnya tentang politik di Indonesia yang terbaru dan terviral cuman hanya ada di seputaran Politik Ciki.
Kebijakan WFH ASN Untuk Efisiensi Energi
WFH setiap Jumat bagi ASN di instansi pusat maupun daerah diresmikan pemerintah sebagai bagian dari upaya penghematan BBM. Dengan memangkas perjalanan bolak‑balik ke kantor, diharapkan beban pada lalu lintas harian dan konsumsi energi bisa menurun secara bertahap.
Kebijakan ini juga dinilai sejalan dengan tren transformasi digital di lingkungan pemerintahan. ASN digaet memanfaatkan platform digital untuk mengirim dokumen, rapat daring, dan menyelesaikan tugas tanpa harus hadir fisik, sekaligus menjaga keberlangsungan birokrasi di era kerja hybrid.
Meski demikian, tidak semua ASN menjalani WFH. Pegawai yang bertugas di sektor krusial pelayanan publik, seperti pelayanan di kantor lurah, puskesmas, dan instansi yang langsung berhadapan dengan masyarakat, tetap bekerja di kantor agar layanan tidak terganggu.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Sorotan Tegas Ketua DPR Soal Pelayanan
Puan Maharani menyoroti dengan tegas bahwa kebijakan WFH ASN bukan hanya soal fleksibilitas, tetapi juga soal bagaimana negara tetap bekerja saat kantor tak lagi penuh. Fleksibilitas kerja akan diukur dari seberapa cepat negara melayani rakyat, bukan dari seberapa banyak pegawai yang bekerja dari rumah.
“Apakah pelayanan publik tetap berjalan dengan kecepatan yang sama ketika pola kerja birokrasi berubah,” tanya Puan dalam keterangannya, sekaligus menegaskan bahwa efisiensi energi tidak boleh jadi alasan untuk perlambatan layanan. Masyarakat, lanjutnya, hanya peduli pada proses yang selesai tepat waktu dan respons yang cepat, bukan di mana ASN duduk saat bekerja.
Selain itu, Ketua DPR mendesak pemerintah agar mengevaluasi kebijakan WFH secara berkala. Perlu pengawasan ketat, standar kinerja yang jelas, serta mekanisme pengendalian agar fleksibilitas kerja benar‑benar meningkatkan efektivitas, bukan malah memperlambat roda birokrasi.
Baca Juga: Demi Target Ambisius, Pemerintah Siapkan SDM Andalan Untuk Program Presiden Prabowo!
Menjaga Produktivitas di Balik Layar Monitor
Bagi ASN yang bekerja dari rumah, WFH bukan waktunya jeda total, melainkan pergeseran medan kerja. Target kinerja, penyelesaian dokumen, dan tuntutan pelayanan tetap sama, hanya saja dijalankan melalui perangkat digital dan koneksi internet. Kedisiplinan dan manajemen waktu menjadi kunci utama keberhasilan sistem kerja ini.
Kementerian dan lembaga juga diminta menyusun SOP yang jelas untuk WFH, mulai dari jam kerja, pelaporan, hingga mekanisme pengawasan. Beberapa kementerian seperti Kemensos telah menjamin bahwa layanan seperti Sekolah Rakyat, Poltekesos, sentra, balai, dan command center tetap beroperasi normal meski ada ASN yang bekerja dari rumah.
Di sisi lain, pemerintah mewajibkan pimpinan unit tetap hadir di kantor untuk memastikan koordinasi tak terputus. Kepala organisasi perangkat daerah dan pejabat struktural utama tidak diperkenankan mengikuti WFH. Agar kebijakan di tingkat operasional bisa berjalan cepat dan tanpa hambatan prosedural.
Prinsip Utama, Negara Harus Tetap Cepat
Poin utama yang ditekankan Puan adalah bahwa kebijakan WFH hanya menjadi alat, bukan tujuan. Tujuan utamanya tetap mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada rakyat, sekaligus menjaga keberlanjutan sistem birokrasi yang lebih efisien.
Bagi masyarakat, yang paling dirasakan adalah kelancaran pengurusan surat, izin, dan administrasi lainnya. Jika dokumen selesai tepat waktu, layanan tetap responsif, dan keputusan negara hadir tanpa jeda, WFH akan dinilai berhasil. Sebaliknya, penumpukan antrian, keterlambatan, dan penurunan kualitas justru menimbulkan kekecewaan publik.
Ketua DPR juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan pengalaman saat pandemi, tetapi terus memperbaiki sistem kerja hybrid secara berkelanjutan. Dengan kombinasi aturan jelas, pengawasan ketat, dan komitmen ASN, WFH setiap Jumat bisa menjadi langkah maju bagi birokrasi Indonesia, asal produktivitas pelayanan publik tetap terjaga.
Pantau selalu berita politik terkini yang akurat, terpercaya, dan mendalam, eksklusif hanya di Politik Ciki agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari nasional.sindonews.com
- Gambar Kedua dari rri.co.id
