Istri mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Franka Franklin, kecewa atas putusan PN Jakarta Selatan menolak praperadilan kasus pengadaan Chromebook.
Franka menegaskan keluarga dan tim kuasa hukum akan tetap menempuh jalur hukum sesuai peraturan, sambil menghormati keputusan hakim.
Berikut ini Politik Ciki akan memberikan informasi menarik tentang keputusan hakim terkait praperadilan Nadiem Makarim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Putusan Hakim PN Jakarta Selatan
Hakim tunggal PN Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Nadiem Makarim. Putusan ini menegaskan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook telah sesuai prosedur hukum.
Permohonan praperadilan biasanya diajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan status tersangka, serta prosedur penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum. Namun, hakim PN Jaksel menilai tidak ada dasar yang cukup untuk membatalkan proses hukum yang sudah berjalan.
Franka menyatakan bahwa meski putusan ini mengecewakan, pihak keluarga tetap menghormati keputusan hakim dan akan berusaha menghadapi proses hukum selanjutnya dengan bijak dan tenang.
Kronologi Dugaan Kasus Korupsi
Kejagung telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek pada periode 2019-2022. Kasus ini berawal dari rencana pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Kemendikbudristek yang menggunakan produk Google.
Pada 2020, Nadiem selaku Mendikbudristek merencanakan penggunaan Chromebook untuk kebutuhan pendidikan. Namun, saat itu pengadaan alat TIK belum dimulai. Dugaan korupsi muncul karena adanya dugaan penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan barang tersebut.
Kejagung menilai bahwa penetapan tersangka Nadiem telah sesuai prosedur, sehingga praperadilan yang diajukan tidak dapat membatalkan status tersangka. Kasus ini kini menjadi perhatian publik karena menyangkut figur mantan menteri yang memiliki pengaruh besar di dunia pendidikan Indonesia.
Baca Juga: Alasan Di Balik Amran Sulaiman Rangkap Jabatan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional
Respons Keluarga dan Dukungan Publik
Franka Franklin menekankan bahwa keluarga dan tim kuasa hukum akan terus berupaya menempuh jalur hukum yang sah. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang memberikan doa dan dukungan, baik dari keluarga, kerabat, maupun masyarakat.
“Terima kasih atas seluruh doa dan dukungan dari teman-teman semuanya, sehingga Mas Nadiem sampai di hari ini masih bisa bersama-sama dengan kami, meski terpisah jarak,” ujar Franka.
Respons masyarakat juga beragam. Beberapa pihak memberikan dukungan moral kepada Nadiem dan keluarganya, sementara sebagian lain menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses hukum terkait dugaan korupsi.
Upaya Hukum Selanjutnya
Meski praperadilan ditolak, tim kuasa hukum Nadiem menegaskan akan mencari jalan lain melalui koridor hukum yang telah diatur. Opsi yang dapat ditempuh termasuk pengajuan banding atau mempersiapkan pembelaan di tingkat penyidikan maupun persidangan pengadilan.
Pakar hukum menilai bahwa penolakan praperadilan bukan akhir dari proses hukum. Status tersangka tetap sah, namun Nadiem masih memiliki hak untuk membela diri dan menghadirkan bukti yang dapat meringankan atau membantah dugaan korupsi yang dituduhkan.
Langkah-langkah hukum ini menunjukkan bahwa meski ada hambatan, mekanisme peradilan di Indonesia tetap memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menegakkan hak hukumnya.
Pentingnya Proses Hukum yang Transparan
Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook ini menjadi sorotan publik karena melibatkan mantan pejabat tinggi negara dan menyangkut proyek pendidikan berskala nasional. Proses hukum yang transparan menjadi kunci agar masyarakat percaya bahwa hukum ditegakkan secara adil, tanpa pandang bulu.
Ke depan, kasus ini tidak hanya menjadi ujian bagi Nadiem dan keluarga. Tetapi juga pengingat bagi seluruh pejabat publik untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Franka Franklin dan tim kuasa hukum menegaskan bahwa mereka akan terus memanfaatkan hak hukum yang ada, sambil tetap menjaga komunikasi dengan publik agar informasi yang beredar tetap akurat dan jelas.
Simak dan ikut terus perkembangan politik terkini dengan informasi akurat dan tentunya terpercaya hanya di Politik Ciki.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari jawapos.com
- Gambar Kedua dari antaranews.com
