Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dukung penuh Kepala Daerah lawan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meresahkan masyarakat dengan langkah tegas pidana.
Selain itu, Bima Arya juga menegaskan dukungannya terhadap upaya pembubaran ormas yang dinilai sudah mengganggu ketertiban umum atau mengancam keselamatan masyarakat. Politik Ciki akan membahas dukungan penuh Kemendagri terhadap kepala daerah dalam mempidanakan dan membubarkan ormas yang meresahkan demi menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.
Sikap Tegas Untuk Ketertiban dan Keamanan Masyarakat
Dalam kunjungannya di Kota Padang, Sumatera Barat, Bima Arya menyatakan bahwa Kemendagri sangat mendukung sikap tegas kepala daerah dalam menindak ormas yang melewati batas kewajaran. Menurutnya, apabila terdapat bukti yang cukup dan dasar hukum yang kuat, maka pengurus atau ormas tersebut dapat dikenai proses pidana.
Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dari segala bentuk gangguan yang dapat menimbulkan keresahan publik. Langkah tegas ini diambil sebagai respons atas maraknya tindakan ormas yang beraktivitas di luar batas dan merugikan masyarakat luas.
Bima menegaskan bahwa tindakan hukum harus dilakukan agar ormas tidak semena-mena dalam bertindak. Terutama, jika mereka melanggar norma dan aturan yang berlaku di masyarakat.
Proses Pidana dan Pembubaran Ormas
Bima Arya menjelaskan bahwa proses pidana terhadap pengurus ormas dapat dijalankan jika ditemukan bukti dan dasar hukum yang cukup. Proses ini tidak hanya berlaku pada pengurus, tetapi juga bisa menjerat ormas itu sendiri apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Dengan kata lain, pemerintah memberikan dukungan penuh bagi kepala daerah yang ingin menghentikan tindakan meresahkan yang dilakukan oleh ormas melalui jalur hukum pidana. Selain itu, pembubaran ormas juga dapat diajukan sebagai langkah lanjut apabila aktivitas ormas tersebut mengganggu ketertiban umum atau membahayakan keselamatan masyarakat.
Namun, Bima mengingatkan bahwa mekanisme penindakan harus disesuaikan dengan status hukum ormas itu sendiri. Jika ormas berbentuk perkumpulan atau badan hukum, maka proses pembubaran berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Sebaliknya, jika ormas hanya sebatas terdaftar tanpa badan hukum, maka penindakan berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bima menegaskan bahwa Kemendagri hanya berwenang membatalkan status pendaftaran ormas yang meresahkan. Sementara proses pembubaran secara hukum sepenuhnya menjadi kewenangan Kemenkumham.
Pemerintah pun telah menyiapkan langkah tegas dan terstruktur sesuai aturan untuk mengatur serta mengawasi keberadaan ormas di Indonesia.
Baca Juga:
Contoh Kasus, Ormas yang Menguasai Lahan BMKG
Sebagai ilustrasi, Bima Arya menyebutkan kasus nyata ormas yang menguasai lahan milik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Tangerang Selatan. Tindakan ormas tersebut tidak hanya menimbulkan keresahan di masyarakat sekitar, tetapi juga berdampak negatif terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku ormas yang tak terkendali bisa memengaruhi aspek sosial dan ekonomi serta merugikan banyak pihak. Dalam kasus ini, kemendagri memberikan dukungan penuh kepada kepala daerah untuk bersikap tegas terhadap ormas yang meresahkan.
Bima Arya menegaskan bahwa langkah hukum dan administratif sangat penting sebagai bentuk perlindungan ketertiban dan keamanan. Selain itu, tindakan tersebut juga diperlukan demi kelangsungan pembangunan ekonomi di daerah.
Jumlah Ormas Terdaftar dan Pengawasan yang Terus Diperkuat
Menurut data yang disampaikan Bima Arya, terdapat sekitar 1.000 ormas yang hanya terdaftar di Kemendagri tanpa memiliki badan hukum formal. Ini berarti banyak ormas yang berada dalam pengawasan langsung Kemendagri dan harus dipantau ketat agar tidak melakukan pelanggaran yang merugikan masyarakat.
Pemerintah melalui Kemendagri telah menyiapkan langkah-langkah tegas untuk mengantisipasi dan menindak ormas yang menyebabkan keresahan atau melakukan pelanggaran hukum. Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengelola keberadaan ormas yang berperan penting dalam kehidupan sosial.
Namun, ormas harus tetap berada dalam koridor hukum dan ketertiban yang jelas. Kepala daerah diberikan mandat dan dukungan untuk bertindak tegas agar ormas yang meresahkan tidak bebas bertindak tanpa kendali.
Pesan dan Harapan Pemerintah
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan agar seluruh kepala daerah tidak ragu untuk bertindak tegas terhadap ormas yang terbukti melanggar aturan dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Penegakan hukum yang kuat menjadi kunci utama dalam menangani permasalahan ini.
Selain itu, pembubaran ormas yang melakukan pelanggaran juga menjadi instrumen penting untuk menciptakan suasana kondusif, aman, dan tertib bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah mengingatkan bahwa langkah tegas ini merupakan upaya perlindungan bersama, bukan tindakan diskriminatif.
Masyarakat diharapkan dapat memahami dan mendukung kebijakan tersebut demi kebaikan bersama. Keberadaan ormas harus diimbangi dengan tanggung jawab serta ketaatan terhadap hukum. Dengan demikian, ormas dapat berkontribusi positif bagi pembangunan daerah dan negara.
Kesimpulan
Dukungan penuh dari Kemendagri melalui Wamendagri Bima Arya Sugiarto kepada kepala daerah sangat penting. Kepala daerah didorong untuk mempidanakan pengurus ormas yang meresahkan. Selain itu, pembubaran ormas juga bisa diajukan jika mereka melanggar aturan. Mekanisme hukum yang jelas menjadi landasan kuat penegakan aturan.
Kewenangan terbagi antara Kemendagri dan Kemenkumham secara terstruktur. Kasus penguasaan lahan BMKG di Tangerang Selatan menjadi peringatan nyata. Ormas tidak boleh bertindak semena-mena. Tindakan seperti itu berpotensi mengganggu kestabilan sosial dan ekonomi. Pemerintah terus mengawasi keberadaan ormas dengan serius.
Langkah tegas disiapkan agar ormas berjalan sesuai aturan. Harapannya, ormas bisa menjadi agen pembangunan yang positif. Kepala daerah mendapat kewenangan penuh yang didukung pemerintah pusat untuk menjaga ketertiban dan keamanan secara efektif dan adil. Simak dan ikuti terus Politik Ciki agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya yang terupdate setiap hari.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari www.liputan6.com
- Gambar Kedua dari news.detik.com
