Pemerintah Indonesia merespons desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar mundur dari Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) dengan membuka dialog langsung.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah menghormati aspirasi MUI dan akan menjelaskan alasan Indonesia bergabung di forum internasional ini. Keikutsertaan Indonesia di BoP bertujuan membangun diplomasi, menyampaikan pandangan terkait Palestina, dan menjaga peran aktif di forum global.
Berikut ini, Politik Ciki akan menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga fundamental ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Pemerintah Buka Dialog dengan MUI Soal BoP
Pemerintah segera membuka dialog dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait permintaan agar Indonesia mundur dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin.
Prasetyo menegaskan pemerintah menghormati aspirasi MUI dan percaya dialog menjadi ruang penting untuk menjelaskan alasan Indonesia bergabung dalam forum internasional tersebut. “Nanti, kita akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini,” ujarnya.
Ia menekankan keikutsertaan Indonesia di BoP bagian dari strategi diplomasi. Forum ini dinilai sebagai sarana penting untuk membangun komunikasi internasional, menyampaikan pandangan Indonesia, serta mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
Mengapa Indonesia Masuk Board of Peace
Mensesneg Prasetyo menjelaskan, keikutsertaan Indonesia di BoP bertujuan membangun dialog dan menyuarakan pendapat di forum internasional. “Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan agar bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaannya?” kata Prasetyo.
Terkait iuran keanggotaan, Prasetyo menyebut hal ini bagian dari komitmen Indonesia sebagai anggota forum internasional. Pemerintah menegaskan pembayaran iuran bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk tanggung jawab sebagai negara yang aktif di forum global.
Presiden Prabowo resmi menandatangani piagam keanggotaan Indonesia dalam BoP pada 22 Januari 2026, di sela-sela forum World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss. Langkah ini dinilai sebagai implementasi diplomasi aktif Indonesia untuk ikut menyuarakan kepentingan bangsa di forum internasional.
Baca Juga: Golkar, Tanpa Ambang Batas Parlemen, Pemerintahan RI Terancam Lumpuh
MUI Keluarkan Kritik dan Saran
Majelis Ulama Indonesia menilai keikutsertaan Indonesia dalam BoP menimbulkan kontroversi. Dilansir dari laman resmi MUI, lembaga ini meminta Indonesia menarik diri karena forum tersebut dianggap tidak berpihak pada Palestina.
Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menilai forum yang digagas Presiden AS Donald Trump tidak wajar karena Perdana Menteri Israel termasuk anggota, sementara Palestina tidak dilibatkan. MUI menyoroti ketidakadilan representasi dalam forum tersebut.
Selain itu, MUI menyoroti kewajiban negara anggota membayar iuran, yang dianggap menimbulkan beban bagi Indonesia. Mereka juga menuding BoP sebagai bentuk neokolonialisme dan menyebut konsep perdamaian yang ditawarkan bersifat “perdamaian semu,” berpotensi melanggengkan pendudukan Israel dan mengabaikan hak-hak Palestina.
Pemerintah Tegaskan Diplomasi Proaktif
Pemerintah menegaskan bahwa langkah bergabung di BoP sejalan dengan diplomasi proaktif Indonesia. Forum ini memberi ruang bagi pemerintah untuk menyampaikan aspirasi dan mendukung Palestina di tingkat internasional.
Prasetyo menekankan, dialog dengan MUI akan segera dijalankan. Pemerintah berkomitmen menjelaskan setiap pertimbangan dan manfaat diplomasi Indonesia dalam forum global, sekaligus meredam kekhawatiran publik terkait isu Palestina.
Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara diplomasi internasional dan aspirasi masyarakat. Dengan pendekatan ini, Indonesia berharap dapat berperan aktif di forum global sekaligus menghormati masukan lembaga keagamaan dan masyarakat. Jangan sampai ketinggalan, semua kabar politik terbaru tersaji lengkap di Politik Ciki.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari merdeka.com
