Di Tengah Disrupsi, PWI Serukan Perlindungan Pers yang Adil

Di Tengah Disrupsi, PWI Serukan Perlindungan Pers yang Adil

Di tengah disrupsi industri media yang terus berkembang, PWI menegaskan pentingnya perlindungan pers yang adil bagi semua.

Di Tengah Disrupsi, PWI Serukan Perlindungan Pers yang Adil

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyuarakan urgensi kehadiran negara melalui kebijakan yang berkeadilan. Permintaan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai masalah yang mendera insan pers, mulai dari PHK massal hingga pergeseran lanskap media yang masif akibat penetrasi media sosial.

Berikut ini, Politik Ciki akan mengupas tuntas harapan dan strategi PWI dalam mewujudkan ekosistem pers yang lebih tangguh dan sejahtera.

Krisis Industri Pers Antara PHK Massal Dan Indeks Kebebasan Yang Merosot

Dalam tiga tahun terakhir, industri pers nasional menghadapi gelombang PHK massal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dewan Pers mencatat, setidaknya 1.200 karyawan di media televisi telah dirumahkan pada periode 2023-2024, menunjukkan betapa rentannya keberlangsungan hidup para pekerja media di era digital ini.

Fenomena ini diperparah dengan tren menurunnya indeks kebebasan pers di Indonesia. Jika pada tahun 2024 indeks kebebasan pers berada di peringkat 111, kini merosot ke peringkat 127 pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan adanya tekanan yang semakin besar terhadap kebebasan berekspresi dan independensi jurnalisme.

Kombinasi PHK massal dan penurunan indeks kebebasan pers menciptakan kondisi yang sangat mengkhawatirkan bagi masa depan media. Hal ini menjadi cerminan nyata bahwa keberlangsungan pers yang sejahtera masih jauh dari harapan, menuntut intervensi serius dari berbagai pihak terkait.

Peran Negara Yang Dinantikan, Mencari Keseimbangan Ideal

Anggota Dewan Pakar PWI Pusat, Wahyu Muryadi, menegaskan pentingnya negara hadir dalam menciptakan kebijakan yang berkeadilan. Namun, ia menekankan bahwa kehadiran negara haruslah dengan model yang tidak mengganggu independensi pers, serta bersifat adil tanpa diskriminasi.

Negara diharapkan dapat bertindak sebagai fasilitator dan regulator yang bijaksana, bukan sebagai pengendali. Mencari titik keseimbangan antara intervensi dan otonomi pers menjadi kunci. Tujuannya adalah untuk mendukung ekosistem media tanpa mereduksi esensi jurnalisme yang independen dan bertanggung jawab.

Diskusi mengenai bentuk kehadiran negara ini sangat krusial. Perlu ada dialog konstruktif antara pemerintah dan insan pers untuk merumuskan kebijakan yang responsif terhadap dinamika media saat ini, sembari tetap menjaga prinsip-prinsip dasar demokrasi dan kebebasan pers.

Baca Juga: Kunjungan Mendadak ke Hambalang! Ada Apa di Balik Pertemuan Rahasia Para Menteri Dengan Presiden Prabowo?

Insentif Pajak Dan Negosias, Strategi Untuk Kesejahteraan Media

Insentif Pajak Dan Negosias, Strategi Untuk Kesejahteraan Media

Salah satu bentuk kehadiran negara yang diusulkan adalah pemberian insentif pajak kepada perusahaan pers. Ini bisa menjadi angin segar bagi media yang kesulitan finansial, membantu mereka untuk tetap beroperasi dan mempertahankan karyawan di tengah tekanan ekonomi yang berat.

Wahyu Muryadi juga menyoroti perlunya negosiasi berkelanjutan antara pihak pers dan pemerintah. Misalnya, insentif pajak tidak hanya terbatas pada sektor digital, tetapi juga dipertimbangkan untuk percetakan, atau jenis insentif lainnya yang relevan untuk mendukung keberlangsungan media secara keseluruhan.

Negosiasi ini harus memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak menjadi “bumerang” bagi pers. Tujuan utamanya adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan media, memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar mendukung, bukan membatasi atau memberatkan.

Optimalisasi Kesejahteraan Media Melalui Dialog dan Kolaborasi

Acara Kaleidoskop Media Massa Tahun 2025 menjadi wadah penting untuk mendiskusikan permasalahan pers secara komprehensif. Melalui dialog semacam ini, diharapkan dapat teridentifikasi solusi-solusi inovatif untuk mengoptimalkan kesejahteraan media di masa mendatang.

Kolaborasi antara PWI, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya sangat esensial. Dengan semangat kebersamaan, permasalahan-permasalahan kompleks seperti PHK massal dan indeks kebebasan pers yang menurun dapat diatasi secara bertahap, menuju ekosistem media yang lebih sehat.

Pada akhirnya, tujuan bersama adalah mewujudkan pers Indonesia yang kuat, independen, dan sejahtera. Hal ini tidak hanya penting bagi insan pers, tetapi juga bagi demokrasi dan kualitas informasi yang beredar di masyarakat.

Pantau selalu berita politik terkini yang akurat, terpercaya, dan mendalam, eksklusif hanya di Politik Ciki agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.


Sumber Informasi Gambar:

  • Gambar Utama dari antaranews.com
  • Gambar Kedua dari voi.id