Dukungan untuk Prabowo menjabat dua periode meningkat, mencerminkan persaingan loyalitas di antara elit politik dan relawan.
Dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjabat dua periode semakin menguat. Namun, pengamat politik Nurul Fatta menilai gelombang dukungan ini bukan sekadar apresiasi kinerja, melainkan cerminan kepentingan dan kalkulasi politik berbagai pihak. Dinamika ini memperlihatkan persaingan sengit di kalangan elit politik, tokoh publik, dan relawan.
Simak beragam informasi menarik lainnya tentang politik di Indonesia yang terbaru dan terviral cuman hanya ada di seputaran Politik Ciki.
Kepentingan di Balik Dukungan Dua Periode
Dukungan terhadap Prabowo untuk periode kedua datang dari berbagai kalangan, termasuk elit partai politik, tokoh publik, dan relawan. Nurul Fatta menjelaskan bahwa setiap pihak memiliki kepentingan serta kalkulasi politik masing-masing yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan tersebut tidaklah tunggal, melainkan multiaspek dengan motif yang bervariasi.
Fenomena ini, menurut Fatta, tidak sepenuhnya keliru jika ada yang menyebut tahun politik dimulai lebih awal. Namun, ia mengidentifikasi kecenderungan lain yang lebih dominan dalam dinamika tersebut. Ini mengindikasikan bahwa ada motivasi yang lebih dalam di balik deklarasi dukungan publik tersebut.
Fatta menekankan bahwa narasi yang paling terasa justru mengarah pada ajang kompetisi loyalitas. Ini bukan sekadar dukungan murni, melainkan perlombaan untuk menunjukkan kedekatan. Tujuan utamanya adalah untuk tetap berada dalam zona inti kekuasaan, mengamankan posisi, dan mendapatkan keuntungan politik.
Perlombaan Kedekatan Dengan Pusat Kekuasaan
Setiap pihak, baik itu politisi, tokoh masyarakat, maupun relawan, berlomba-lomba untuk menunjukkan kedekatan mereka dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini tidak terlepas dari karakter kepemimpinan Prabowo yang dikenal kerap memberikan ruang strategis kepada lingkaran terdekatnya. Kedekatan ini menjadi kunci untuk mendapatkan akses dan pengaruh.
Kecenderungan ini menciptakan suasana di mana loyalitas diukur dari seberapa intensif dan terang-terangan dukungan yang diberikan. Ini bukan sekadar dukungan ideologis, melainkan demonstrasi kesetiaan. Semakin dekat seseorang dengan lingkaran kekuasaan, semakin besar pula peluangnya untuk mendapatkan posisi atau keuntungan politik.
Persaingan ini bisa berdampak pada pembentukan kabinet atau distribusi posisi strategis lainnya di pemerintahan. Dengan demikian, “perlombaan kedekatan” ini menjadi cara para elit untuk memposisikan diri agar tetap relevan dan memiliki peran penting dalam pemerintahan mendatang.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Rp 10,56 Triliun TKD 2026 Untuk Pemulihan Bencana
Kekhawatiran Akan Politik “Arum Manis”
Meskipun dinamika dukungan ini wajar dalam politik, Fatta mengingatkan bahwa hal tersebut bukan persoalan selama tidak mengorbankan kepentingan publik. Kekhawatiran justru muncul ketika kompetisi loyalitas ini berubah menjadi “politik arum manis”. Ini terjadi ketika implementasi kebijakan hanya dilaporkan seolah-olah selalu berhasil dan baik-baik saja.
Motif di balik pelaporan yang serba positif ini adalah semata-mata untuk mendapatkan perhatian atau pengakuan dari pusat kekuasaan. Hal ini berpotensi menutupi masalah sebenarnya di lapangan. Dengan demikian, kritik konstruktif dan evaluasi objektif bisa terabaikan demi menjaga citra baik di mata atasan.
Politik “arum manis” semacam ini dapat berdampak negatif pada kualitas kebijakan publik. Jika laporan yang sampai ke pusat kekuasaan selalu positif tanpa ada ruang untuk perbaikan, maka persoalan riil di masyarakat tidak akan tertangani dengan baik. Hal ini merugikan masyarakat luas demi kepentingan segelintir elit.
Kebutuhan Rakyat
Fatta menegaskan bahwa masyarakat saat ini lebih membutuhkan solusi konkret atas persoalan ekonomi yang sedang dihadapi. Isu-isu seperti kenaikan harga pangan dan tekanan ekonomi jauh lebih relevan bagi rakyat daripada wacana politik yang terlalu dini mengenai Pemilu 2029. Prioritas seharusnya ada pada kesejahteraan masyarakat.
Perdebatan mengenai pencalonan presiden di tahun 2029, di tengah kondisi ekonomi yang menantang, dianggap sebagai isu yang belum mendesak. Rakyat menantikan kebijakan yang dapat secara langsung meringankan beban hidup mereka, bukan hiruk-pikuk politik yang belum waktunya.
Oleh karena itu, para elit diharapkan dapat lebih fokus pada upaya-upaya nyata dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Mengalihkan perhatian dari kompetisi loyalitas ke penyelesaian masalah riil akan lebih bermanfaat bagi bangsa. Ini adalah panggilan untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
Pantau selalu berita politik terkini yang akurat, terpercaya, dan mendalam, eksklusif hanya di Politik Ciki agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari sinpo.id
- Gambar Kedua dari kupang.antaranews.com
