Bupati Siak Afni Zulkifli curhat ke Wapres Gibran soal beban utang daerah hampir Rp400 miliar yang membuat pembangunan Siak terkendala.
Afni mengaku baru menjabat sebagai bupati dan harus menghadapi beban utang daerah yang diwariskan pemerintahan sebelumnya. Nilainya disebut mencapai hampir Rp400 miliar. Keluhan itu disampaikan Afni melalui unggahan media sosial setelah bertemu Gibran pada Jumat (17/7). Ia berharap pemerintah pusat dapat memahami kondisi yang sedang dihadapi Siak.
Bupati Siak Ungkap Beban Utang Daerah Capai Rp400 Miliar
Afni mengatakan dirinya mendapat tanggung jawab besar saat mulai memimpin Kabupaten Siak. Salah satu masalah utama yang langsung dihadapi adalah beban utang daerah. “Saya kan baru menjabat. Dapat warisan hutangnya hampir Rp400 miliar. Jadi kami nyaris nggak bisa membangun,” ujar Afni.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat ruang gerak pemerintah daerah menjadi terbatas. Anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan harus memperhatikan kewajiban yang sudah ada. Meski sudah bertemu Gibran, Afni masih ingin menyampaikan persoalan tersebut secara lebih lengkap. Ia meminta kesempatan untuk melakukan audiensi khusus dengan Wakil Presiden.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Afni Minta Audiensi dengan Gibran Bahas Keuangan Siak
Melalui surat resmi, Afni mengajukan permintaan audiensi khusus dengan Gibran untuk menjelaskan kondisi fiskal Kabupaten Siak secara langsung. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membuka ruang komunikasi terkait persoalan utang daerah dan kebutuhan pembangunan Siak.
Dalam pertemuan tersebut, Afni ingin menjelaskan kondisi keuangan Siak secara langsung. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian terhadap daerah penghasil. Menurut Afni, Siak memiliki karakter berbeda dibandingkan daerah lain. Kabupaten tersebut menjadi salah satu wilayah penghasil sumber daya alam. Ia menilai dukungan pemerintah pusat sangat penting agar pembangunan daerah tetap berjalan dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya.
Baca Juga: Prabowo Singgung “Pemimpin Pengkhianat”, Pakar Ungkap Makna dan Pesan di Balik Pernyataannya
Siak Bergantung pada Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Afni menjelaskan Siak sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH). Sebab, pemerintah daerah sulit mengandalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam waktu singkat. Menurutnya, banyak wilayah di Siak sudah digunakan untuk kegiatan usaha. Kondisi itu membuat ruang pengembangan sumber pendapatan baru menjadi terbatas.
“Daerah penghasil sudah habis semua tanahnya. Sudah jadi HGU, sudah jadi HTI,” kata Afni. Karena itu, ia menilai DBH menjadi salah satu sumber penting bagi keberlangsungan pembangunan daerah.
Bupati Siak Soroti Hak Daerah Penghasil dari Dana Bagi Hasil
Afni menilai DBH merupakan hak daerah penghasil dan bukan sekadar kebijakan yang bisa diberikan atau dihentikan. Menurutnya, dana tersebut berasal dari kontribusi daerah terhadap pendapatan negara. Ia menyoroti adanya anggapan bahwa DBH hanya diberikan jika daerah memenuhi sejumlah syarat tertentu. Menurut Afni, pemahaman tersebut perlu diluruskan.
Ia juga mengingatkan bahwa daerah penghasil harus menghadapi berbagai dampak dari aktivitas sumber daya alam. Mulai dari masalah lingkungan hingga persoalan sosial di masyarakat. Karena itu, Afni meminta pemerintah tetap memperhatikan hak daerah sesuai aturan yang berlaku.
Afni Minta Pemerintah Pusat Tetap Perhatikan Kebutuhan Daerah
Afni menolak jika kondisi keuangan kabupaten disamakan dengan pemerintah kota. Ia menyebut keduanya memiliki karakter dan aturan berbeda. Menurutnya, perbedaan tersebut juga berkaitan dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Ke depan, Afni berharap pemerintah pusat tetap menyalurkan DBH dan menghadirkan program yang sesuai kebutuhan masyarakat Siak. “Kami tentu mendukung semua program Bapak Presiden. Tapi kami berharap hak-hak daerah penghasil tidak terkurangi karena semuanya kembali kepada masyarakat,” ujar Afni. Ia berharap komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat terus berjalan agar persoalan fiskal daerah dapat menemukan solusi terbaik.
