Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, memperingatkan bahaya dinasti politik yang menguasai sejumlah wilayah di Indonesia.
Ia menekankan fenomena ini membatasi kesetaraan kesempatan bagi warga biasa dan menghambat regenerasi kepemimpinan. Anies juga menyoroti pentingnya demokrasi yang adil, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik.
Berikut ini, Politik Ciki akan menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga fundamental ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Anies Baswedan Ungkap Bahaya Dinasti Politik
Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, menyoroti munculnya kecenderungan dinasti keluarga dalam politik Indonesia. Menurutnya, fenomena ini menjadi perhatian karena masyarakat dapat menyaksikannya secara nyata, sehingga penting bagi demokrasi untuk menjamin kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga.
Dalam kesempatan itu, Anies menekankan perlunya aturan yang adil agar demokrasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menciptakan peluang setara bagi semua pihak. Ia menekankan bahwa keputusan politik dan hukum harus memperkuat prinsip-prinsip demokrasi.
“Demokrasi itu memiliki patokan-patokan dasar. Kita berharap demokrasi di Indonesia memberikan kesetaraan, kesempatan kepada semuanya. Jadi ketika Mahkamah Konstitusi membuat keputusan, keputusan itu harus membuat demokrasi kita makin setara,” ucap Anies di Markas Ormas Gerakan Rakyat, Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026).
Kesetaraan Peluang Dalam Demokrasi
Anies menanggapi peluang organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2029. Ia berharap sistem demokrasi di Indonesia mampu memberikan ruang yang sama bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali.
Ia menekankan bahwa kesetaraan kesempatan bukan sekadar slogan, melainkan fondasi yang harus dijaga dalam proses politik. Setiap warga, baik dari kalangan elite maupun masyarakat umum, harus memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokratis.
“Demokrasi kita, aturan mainnya, harus bisa memastikan bahwa kesetaraan kesempatan itu ada,” tambah Anies, menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap praktik-praktik yang bisa menghambat kesetaraan tersebut.
Baca Juga: Dampak Nyata DPR! Salurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Lombok
Kekuatan Keluarga Kuasai Politik Lokal
Mantan gubernur itu mengingatkan bahwa kecenderungan munculnya dinasti keluarga sudah terlihat jelas di Indonesia. Fenomena ini, menurut Anies, menunjukkan bahwa politik masih banyak didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kekuatan keluarga atau jaringan tertentu.
Ia menjelaskan, kemunculan dinasti keluarga tidak hanya membatasi peluang warga biasa, tetapi juga bisa menghambat regenerasi kepemimpinan. Oleh karena itu, sistem demokrasi harus dirancang untuk membuka akses bagi semua pihak agar proses politik lebih adil dan merata.
“Di sisi lain, kita tahu bahwa di Indonesia ini ada kecenderungan muncul dinasti, ada kecenderungan muncul kekuatan keluarga, dan kita saksikan sendiri. Demokrasi harus memastikan peluang tetap terbuka untuk semua,” jelas Anies.
Sejarah Larangan Pencalonan Sanak Saudara
Anies kemudian mengungkit sejarah pada 2014-2015 ketika Mahkamah Konstitusi (MK) sempat melarang pencalonan sanak keluarga dalam Pilkada. Aturan ini dimaksudkan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga, namun akhirnya diuji materi dan dibatalkan.
Ia menilai keputusan MK pada waktu itu memiliki dampak panjang yang masih terasa hingga kini. Meskipun awalnya diharapkan menekan praktik dinasti politik, pembatalan aturan tersebut memperlihatkan tantangan serius dalam memastikan demokrasi yang adil.
“Salah satu keputusan yang penting menurut saya adalah ketika 2015 itu sudah ada undang-undang yang melarang Pilkada diikuti oleh sanak saudara. Tapi kemudian diuji materi ke MK dan dibatalkan. Dampaknya sampai sekarang kita rasakan,” ungkap Anies, menekankan pentingnya kesadaran publik untuk menjaga prinsip kesetaraan dalam politik.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari news.detik.com
- Gambar Kedua dari tempo.co
