Bawaslu Purbalingga mengawasi pembahasan anggaran daerah dalam Rapat Paripurna DPRD untuk memastikan kebijakan tetap transparan dan bebas dari kepentingan politik.
Dalam rapat tersebut, DPRD membahas persetujuan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 sekaligus penyampaian KUA-PPAS 2027. Kehadiran Bawaslu bertujuan memastikan pembahasan anggaran berjalan transparan dan tidak berubah menjadi alat kepentingan politik tertentu. Simak ulasan lengkapnya dari Politik Ciki.
Bawaslu Purbalingga Mulai Awasi Pembahasan Anggaran Daerah
Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Misrad, menjelaskan bahwa pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap setiap proses pembahasan anggaran di DPRD. Menurutnya, keputusan terkait APBD memiliki dampak besar terhadap masyarakat dan pembangunan daerah.
Misrad menegaskan bahwa kehadiran Bawaslu dalam rapat paripurna bukan sekadar memenuhi undangan. Lembaganya ingin memastikan seluruh proses pengelolaan anggaran tetap mengikuti aturan dan tidak mengarah pada kepentingan politik praktis.
Bawaslu juga akan mencermati berbagai kebijakan yang berkaitan dengan program pemerintah daerah agar pelaksanaannya tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Anggaran Daerah Jadi Perhatian Jelang Tahapan Politik
Menurut Misrad, anggaran daerah menjadi salah satu sektor yang perlu mendapatkan pengawasan lebih ketat menjelang berbagai tahapan politik. Pemerintah daerah harus memastikan setiap program pembangunan memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat bagi warga.
Ia mengingatkan bahwa program pemerintah tidak boleh berubah menjadi sarana untuk membangun citra politik kelompok tertentu. Semua kebijakan harus berjalan sesuai aturan dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat.
Bawaslu akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga tata kelola anggaran tetap profesional dan terbuka.
Baca Juga: Babak Baru Kasus Febrie Adriansyah! Jadi Tersangka, Kejagung Dalami Alat Bukti Polri
Optimalisasi Pendapatan Daerah Ikut Masuk Pengawasan
Bawaslu Purbalingga juga menyoroti rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Misrad, peningkatan pendapatan daerah harus dilakukan melalui cara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Salah satu sektor yang mendapat perhatian yaitu penerimaan dari pajak kendaraan bermotor. Bawaslu ingin memastikan upaya meningkatkan pendapatan daerah tidak menimbulkan kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu.
Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga integritas pemerintahan daerah agar tetap berjalan sesuai prinsip pelayanan publik.
Program Pembangunan 2027 Jangan Jadi Alat Kampanye
Dalam rapat tersebut, Pemkab Purbalingga menyampaikan sejumlah rencana prioritas pembangunan untuk tahun 2027. Salah satunya program infrastruktur bertajuk “Alus Dalane” yang bertujuan meningkatkan kualitas jalan dan fasilitas daerah.
Misrad mengatakan Bawaslu akan mengawasi implementasi program tersebut agar tidak digunakan sebagai instrumen kampanye terselubung. Menurutnya, pembangunan harus memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa melihat latar belakang politik tertentu.
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hingga kisaran 4,0–4,5 persen pada 2027.
Bawaslu Pastikan Anggaran Tetap untuk Kepentingan Rakyat
Bawaslu Purbalingga menegaskan bahwa anggaran daerah merupakan hak masyarakat yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Lembaga pengawas pemilu tersebut akan terus memantau setiap kebijakan agar tidak muncul penyalahgunaan anggaran menjelang tahun politik.
Misrad menyampaikan bahwa pihaknya akan menjaga komunikasi dengan pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.
Menurutnya, transparansi dan netralitas menjadi kunci agar program pembangunan tetap fokus pada kesejahteraan masyarakat. Dengan pengawasan yang konsisten, Bawaslu berharap masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan tanpa adanya kepentingan politik yang mengganggu.
