DPR menyoroti proses transisi tata kelola haji yang sedang berlangsung di Kementerian Agama legislator menekankan pentingnya.
Setiap tahapan reformasi harus memastikan sistem digital siap, menghindari penyelewengan, dan memperkuat akuntabilitas antar lembaga. DPR juga mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan baru, sehingga reformasi haji bisa berjalan lancar.
Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi politik menarik lainnya yang hanya ada di Politik Ciki.
DPR Tinjau Perkembangan Transisi Pengelolaan Haji
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti proses transisi tata kelola haji yang sedang berlangsung di Kementerian Agama. Proses tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerawanan dalam hal pelayanan, keuangan, dan koordinasi antar lembaga.
Anggota Komisi VIII DPR, H. Muhammad Arifin, menjelaskan bahwa masa transisi selalu penuh tantangan, apalagi ketika melibatkan perubahan sistem dan struktur kelembagaan. Ia menekankan pentingnya mengawal setiap tahap agar prinsip akuntabilitas dan transparansi tetap terjaga.
Menurut Arifin, tata kelola haji harus tetap berpihak pada jamaah sebagai penerima manfaat utama. Pemerintah diharapkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), agar kebijakan baru yang diterapkan tidak menimbulkan kebingungan.
Urgensi Pengawasan Selama Periode Transisi
DPR meminta agar setiap tahapan reformasi tata kelola haji disertai sistem pengawasan berlapis. Langkah ini dianggap penting untuk menghindari risiko kehilangan data, penyelewengan anggaran, atau gangguan administratif yang dapat merugikan jamaah. Pemerintah diminta mengkaji ulang rencana pembagian tugas agar tidak terjadi tumpang tindih.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Lenny Marlina, menegaskan bahwa masa peralihan bukan alasan untuk menurunkan standar pelayanan. Menurutnya, setiap tahun antusiasme masyarakat Indonesia untuk berhaji terus meningkat, sehingga kapasitas sistem harus diperkuat.
Selain itu, DPR juga menyoroti pentingnya kejelasan tanggung jawab antarunit kerja di lingkungan Kementerian Agama. Lenny meminta agar pemerintah segera menetapkan pedoman teknis transisi agar tidak ada kebijakan yang tumpang tindih. Tujuannya agar jamaah tetap mendapatkan kenyamanan dan kepastian pelayanan, meskipun terjadi perubahan sistem.
Baca Juga: AHY, Pembangunan Papua Dipercepat, Fokus Utama Pemerintahan Prabowo-Gibran
Prioritas Utama Pengelolaan Dana Haji
Dalam proses transisi ini, DPR menilai pengelolaan dana haji menjadi aspek paling krusial. Dana tersebut bernilai triliunan rupiah dan harus dikelola secara profesional. Potensi kerawanan dikhawatirkan muncul bila tidak ada mekanisme pengawasan yang empat mata antara Kementerian Agama, BPKH, dan lembaga keuangan terkait.
Anggota DPR dari Fraksi PKS, M. Fikri Wahyudi, menyoroti perlunya transparansi tinggi dalam laporan keuangan haji. Ia mendorong agar publik bisa mengakses informasi penggunaan dana secara terbuka. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola ibadah haji akan semakin kuat.
Selain dana, sistem pendaftaran dan kuota haji juga mendapat perhatian. DPR meminta agar sistem digitalisasi yang digunakan benar-benar siap dan bebas dari manipulasi data. Fikri mengingatkan, setiap celah dalam sistem bisa dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab jika tidak diantisipasi sejak dini.
Harapan DPR untuk Pemerintah dan Masyarakat
DPR berharap pemerintah dapat menjadikan momentum transisi tata kelola haji sebagai ajang perbaikan menyeluruh. Reformasi ini diharapkan tidak sekadar pergantian struktur birokrasi, tetapi juga pembenahan sistem pelayanan yang berdampak langsung pada jamaa.
Bagi masyarakat, DPR juga menghimbau agar tetap kritis namun konstruktif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan baru tersebut. Suara publik dan pengalaman jamaah dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah dalam memperbaiki sistem ke depan.
Ke depan, DPR berencana membentuk tim pemantauan khusus untuk memastikan proses transisi berjalan lancar dan minim potensi penyimpangan. Mereka menilai, pembenahan tata kelola haji merupakan bagian dari tanggung jawab moral negara terhadap umat Muslim.
Simak dan ikut terus perkembangan politik terkini dengan informasi akurat dan tentunya terpercaya hanya di Politik Ciki.
