Vonis bebas Delpedro Marhaen mengejutkan DPR RI dan Polri, memicu perdebatan tentang kebebasan berpendapat dan penegakan hukum.
I Nyoman Parta mengingatkan polisi agar bijak menghadapi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil. Pernyataan ini menyusul vonis bebas aktivis Delpedro Marhaen dan rekannya dari dakwaan penghasutan PN Jakarta Pusat. Putusan ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang menghormati hak konstitusional warga.
Simak beragam informasi menarik lainnya tentang politik di Indonesia yang terbaru dan terviral cuman hanya ada di seputaran Politik Ciki.
Vonis Bebas Delpedro Cs
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis bebas aktivis Delpedro Marhaen dan rekannya dari dakwaan penghasutan terkait demonstrasi Agustus lalu. Putusan ini menegaskan kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat tetap dilindungi hukum. I Nyoman Parta menyebut putusan ini sejalan konstitusi dan memperkuat semangat demokrasi di Indonesia.
Delpedro Marhaen Rismansyah, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, bersama tiga terdakwa lain, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar, dinyatakan tidak bersalah. Majelis Hakim Harike Nova Yeri membacakan putusan pada Jumat, 6 Maret 2026, di Pengadilan Tipikor Jakarta. Vonis bebas ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa, yang menuntut dua tahun penjara.
Putusan bebas ini menjadi preseden penting bagi kasus serupa. Hal ini menegaskan bahwa pasal penghasutan harus diterapkan hati-hati agar tidak terkesan mengekang kebebasan berpendapat. Keberanian hakim memutus bebas aktivis ini patut diapresiasi sebagai perlindungan hak-hak sipil.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026! Nonton Semua Pertandingan Tanpa Batas, lewat LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal. Ayo Download Sekarang!
Peringatan Keras Dari DPR RI Kepada Polri
I Nyoman Parta, anggota Komisi III DPR RI, meminta polisi tidak gegabah menggunakan “pasal-pasal karet” yang bisa menjerat pihak kritis. Pasal penghasutan harus diterapkan hati-hati agar tidak disalahgunakan, guna mencegah kriminalisasi kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin UUD 1945.
Parta menegaskan Polri harus menegakkan hukum dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan hak konstitusional warga. Ia menekankan agar hukum tidak dijadikan alat represif terhadap pihak berbeda pandangan, melainkan sebagai pelindung hak masyarakat.
Menurut Parta, demonstrasi adalah bagian sah dari praktik demokrasi. Aparat diharapkan bersikap bijak dan proporsional dalam menangani unjuk rasa, menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan hak warga menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.
Baca Juga: DPR Tegaskan! Aturan Batasi Anak Pakai Medsos Kini Sah di Bawah UU ITE
Jaminan Konstitusional Dan Prinsip Demokrasi
UUD 1945 tegas menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Jaminan ini menjadi landasan warga negara berpartisipasi aktif dalam demokrasi. Putusan bebas Delpedro Cs semakin menegaskan bahwa hak-hak tersebut harus dihormati dan dilindungi negara.
Parta menekankan bahwa dalam negara demokrasi, ruang kebebasan berekspresi adalah fundamental dan tidak boleh dibatasi secara semena-mena. Penegakan hukum yang mempertimbangkan prinsip demokrasi berarti menghargai perbedaan pandangan dan memfasilitasi dialog publik, bukan membungkamnya.
Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus senantiasa mengingat bahwa peran mereka adalah menjaga konstitusi. Ini berarti memastikan bahwa setiap tindakan hukum tidak mencederai hak-hak dasar warga negara, melainkan justru melindunginya. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab.
Konsekuensi Dan Implikasi Putusan Hukum
Vonis bebas Delpedro Cs memiliki implikasi luas, tidak hanya bagi terdakwa tetapi juga praktik hukum di Indonesia. Putusan ini bisa menjadi preseden penting bagi aparat penegak hukum agar lebih cermat menerapkan pasal terkait kebebasan berpendapat. Selain itu, keputusan ini mengingatkan bahwa proses hukum harus berlandaskan keadilan substantif.
Putusan ini juga membuka peluang bagi para aktivis untuk mengajukan permohonan ganti rugi materiil ke pengadilan, sebagaimana diisyaratkan oleh Menko Yusril. Ini menunjukkan bahwa korban kriminalisasi yang tidak terbukti bersalah memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Hal ini penting untuk menegakkan keadilan dan akuntabilitas.
Pada akhirnya, kasus Delpedro Cs ini menyoroti perlunya reformasi dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan kasus-kasus yang melibatkan kebebasan berekspresi. Diharapkan, putusan ini akan menjadi pemicu bagi perubahan yang lebih baik, di mana hukum benar-benar menjadi pelindung bagi setiap warga negara.
Pantau selalu berita politik terkini yang akurat, terpercaya, dan mendalam, eksklusif hanya di Politik Ciki agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari tribunnews.com
- Gambar Kedua dari merdeka.com
