DPR menegaskan pendidikan Polri harus berbasis nilai-nilai HAM, menekankan transformasi aparat berintegritas dan profesional demi masyarakat.
Komisi III DPR RI menegur Lemdiklat Polri agar kurikulum kepolisian benar-benar menjunjung nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Wakil Ketua Komisi III, Dede Indra Permana, menekankan transformasi Polri Presisi harus dimulai dari pendidikan untuk melahirkan polisi berintegritas. Rapat DPR pada Kamis (2/4/2026) menjadi panggung evaluasi krusial.
Simak beragam informasi menarik lainnya tentang politik di Indonesia yang terbaru dan terviral cuman hanya ada di seputaranĀ Politik Ciki.
Peran Strategis Lemdiklat Polri
Lemdiklat Polri jadi fondasi utama bentuk SDM polisi unggul menuju Polri Presisi. Wakil Ketua Dede Indra Permana sebut pendidikan bukan sekadar administratif, tapi transformasi pola pikir. Output diharap polisi profesional, sensitif sosial, dan hormati HAM dalam tugas harian.
Rapat dengar pendapat ungkap prioritas program Lemdiklat tahun lalu. DPR minta evaluasi rencana kerja, termasuk kebutuhan belum terpenuhi. Fokus tingkatkan kualitas pendidikan profesi, manajerial, akademis, dan vokasi untuk polisi adaptif era digital.
Transformasi hulu ini krusial cegah pelanggaran. Dede tekankan internalisasi nilai Tribrata, melindungi, mengayomi, melayani. Pendidikan jadi kunci lahirkan generasi polisi yang dekat rakyat, jauh dari budaya represif masa lalu.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
š„ Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
š² DOWNLOAD SEKARANG
Kurikulum Berbasis HAM Wajib
Kurikulum Polri harus berbasis penghormatan HAM dan demokrasi, diinternalisasi hingga tingkat perilaku. Dede ingatkan sorotan publik seperti kasus Kapolres Sleman yang undang kontroversi bela diri warga. Ini jadi pelajaran polisi hindari penyalahgunaan wewenang.
Seminar nasional Lemdiklat Desember 2025 reformulasi kurikulum adaptif berbasis HAM-human security. Kolaborasi perguruan tinggi dan masyarakat sipil kuatkan perspektif akademis. Fokus rekonstruksi nilai, kultur, moral profesi kepolisian modern.
Komisi III ingin detail perencanaan pengembangan pendidikan Polri. Evaluasi mencakup 10 komponen utama agar relevan dinamika sosial global. HAM jadi napas utama, cegah insiden yang rusak citra Polri di mata masyarakat.
Baca Juga:Ā Momen Tak Terlupakan! Sapaan Prabowo Bikin Mahasiswa Indonesia di Korea Makin Semangat!
Kasus Kontroversi Kapolres Sleman
Polemik Kapolres Sleman menjadi contoh nyata sorotan publik, setelah warga terjerat kasus saat membela diri. Peristiwa ini memicu perdebatan tentang hak-hak dasar warga. Dede menekankan bahwa kasus ini menjadi pengingat agar anggota Polri memahami batas wewenang mereka dan lebih mengutamakan dialog daripada kekerasan.
Kasus ini juga memaksa Kapolres dipanggil ke Komisi III DPR, menjadi momentum evaluasi penanganan kasus bela diri. DPR mendesak Lemdiklat memasukkan modul khusus HAM dalam pelatihan lapangan. Polisi diharapkan lebih sensitif terhadap konteks sosial dan berhati-hati agar terhindar dari tuduhan pelanggaran.
Dampak jangka panjang diharapkan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Pendidikan HAM yang konsisten dapat mencegah kasus serupa dan melahirkan polisi yang proaktif melindungi hak warga. Transformasi ini menjadi bagian dari reformasi kultural menuju institusi kepolisian modern dan profesional.
Langkah Konkret DPR dan Polri
Komisi III DPR meminta penjelasan terkait evaluasi rencana kerja Lemdiklat selama satu tahun terakhir. Fokusnya pada program prioritas dan kebutuhan mendesak, termasuk fasilitas pelatihan HAM. DPR juga mendukung alokasi anggaran untuk kurikulum baru yang berbasis demokrasi, demi memperkuat kualitas pendidikan kepolisian.
Kolaborasi antara Komnas HAM dan Polri melalui reviu Buku Saku HAM bertujuan meningkatkan pemahaman aparat tentang hak asasi. Pendidikan SIPSS TA 2026 di Akpol Semarang dimulai Maret ini, menargetkan pencetakan perwira sarjana berintegritas dengan pelatihan hukum yang intensif dan praktik lapangan yang aplikatif.
DPR, khususnya Fraksi Gerindra, menilai evaluasi kinerja Polri sangat strategis, tidak hanya dari sisi penegakan hukum, tetapi juga efektivitas pengawasan Propam. Reformasi kurikulum menjadi kunci agar Polri tetap berada di bawah kendali Presiden sekaligus memperkuat supremasi hukum yang berbasis HAM.
Pantau selalu berita politik terkini yang akurat, terpercaya, dan mendalam, eksklusif hanya diĀ Politik CikiĀ agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari instagram.com
