Anggota DPR menyoroti pentingnya KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) baru sebagai mencegah praktik kriminalisasi terhadap rakyat. Anggota Komisi III DPR, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa KUHAP baru yang mulai berlaku pada Jumat (2/1/2026) harus menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Undang-undang ini diharapkan mencegah penyalahgunaan wewenang. Memastikan hukum tidak dijadikan…
DPR dan Pemerintah memulai pembahasan RUU Penyesuaian Pidana yang terdiri dari sembilan pasal untuk menyesuaikan aturan hukum. Lanskap hukum pidana Indonesia sedang mengalami perubahan signifikan melalui pembahasan RUU Penyesuaian Pidana oleh DPR dan Kementerian Hukum, yang bertujuan menyelaraskan regulasi dengan KUHP baru untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih modern…
Direktur IPR Iwan Setiawan menilai Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat memperkuat penegakan hukum tahun pertama pemerintahannya. Menurutnya, langkah ini bukan sekadar simbolis, tetapi menjadi fondasi untuk membangun sistem hukum Indonesia yang lebih modern dan adil. Berikut ini Politik Ciki akan memberikan informasi menarik tentang langkah Presiden Prabowo dalam memperkuat penegakan…
